Belanda datang ke Aceh dengan keyakinan bahwa perang pada akhirnya akan dimenangkan oleh kekuatan senjata. Puluhan tahun kemudian, mereka memang berhasil menguasai kota, mendirikan pos-pos, mengatur pemerintahan, dan memaksa banyak pejuang menyerah. Tetapi ketika tiba saatnya mereka meninggalkan Aceh, mereka meninggalkan negeri yang tak pernah bisa ditaklukkan.
Van ’t Veer dalam buku Perang Aceh, menulis bahwa pada 1942 Aceh menjadi satu-satunya bagian Hindia Belanda yang melakukan pemberontakan teratur menjelang kedatangan Jepang. Kedekatan geografis dengan Malaya menjadi faktor penting. Setelah Pinang jatuh ke tangan Jepang, kelompok orang Aceh yang berada di sana kemudian dimanfaatkan Jepang sebagai “kolone kelima” untuk bergerak di Aceh. Pemberontakan pun pecah, antara lain di Seulimeum dan kemudian berkembang kuat di Aceh Barat.
Yang menarik, Van ’t Veer menolak anggapan bahwa Perang Aceh berakhir pada 1913 atau 1914. Baginya, ada benang merah perlawanan yang terus membentang sampai 1942. Pembunuhan, perlawanan bawah tanah, serta pemberontakan lokal pada 1920-an dan 1930-an menunjukkan bahwa penaklukan militer tidak otomatis berarti hilangnya semangat melawan. Aceh mungkin telah ditaklukkan, tetapi belum sepenuhnya “diam”.
Di sinilah kisah menjadi lebih dalam. Pemerintah kolonial memang berhasil menciptakan ketertiban tertentu. Pada akhir 1930-an, ekonomi Aceh mulai membaik. Aceh Besar dan Pidie mengalami pemulihan, bahkan kembali mengekspor beras. Residen J. Jongejans menilai masyarakat Aceh pada 1939 relatif makmur dan tenang, bahkan mulai tumbuh kepercayaan kepada maksud-maksud pemerintah Belanda. Namun di balik ketenangan itu, keamanan sebenarnya belum sepenuhnya pulih. Garnisun besar masih tersebar di berbagai pos, sementara serangan terhadap orang Eropa tetap terjadi.
Lebih menyedihkan lagi, perang meninggalkan dampak yang jauh melampaui medan pertempuran. Penyelidikan Van Loon dan Kern menemukan hubungan antara tekanan panjang akibat perang, gangguan kejiwaan, pembunuhan, dan bunuh diri. Van Loon melihat kemunduran materiil, psikis, dan fisik masyarakat Aceh sebagai akibat ketegangan selama puluhan tahun. Kern bahkan menyimpulkan bahwa Aceh memang telah ditaklukkan, tetapi semangatnya masih terus melawan.
Belanda kemudian memperkukuh posisi hulubalang. Kekuasaan mereka meningkat secara politik dan ekonomi, sementara rakyat kehilangan banyak ruang untuk menyuarakan kepentingannya. Kaum ulama tersisih, tetapi tidak benar-benar hilang. Mereka tetap menyimpan energi perlawanan. Van ’t Veer mengutip gambaran tentang tiga kekuatan di Aceh: hulubalang yang semakin kuat, rakyat yang tertindas dan berdiam diri, serta ulama yang menepi tetapi tetap siap ketika kesempatan datang.
Kesempatan itu akhirnya tiba menjelang Jepang mendarat. Pemberontakan Februari–Maret 1942 memperlihatkan wajah perlawanan yang baru. Selain kelompok-kelompok lama, muncul PUSA di bawah Teungku Muhammad Daud Beureueh dan jaringan yang dibentuk Jepang. Serangan terhadap pos militer, sabotase jalan dan rel, serta pembunuhan pejabat Belanda kembali terjadi. Ketika Jepang tiba, pasukan Belanda justru menghadapi serangan rakyat saat mereka mundur. Kutaraja dikosongkan, dan kekuasaan kolonial runtuh dengan cepat.
Pada 28 Maret 1942, Jenderal Overakker menyerah. Rencana bertahan di pegunungan Gayo gagal karena pasukan telah kehilangan semangat dan menghadapi sikap rakyat yang bermusuhan. Bahkan setelah Belanda menyerah, sebagian marsose masih bergerilya hingga akhirnya menyerah pada 1943.
Maka, “mundur dari Aceh” bukanlah akhir yang sederhana. Belanda pergi, tetapi sejarah belum selesai. Ketika pasukan Jepang kemudian ditarik pada Desember 1945, untuk pertama kalinya sejak 1873 Aceh diserahkan lagi kepada nasibnya sendiri. Kekuasaan kolonial yang bertahan puluhan tahun ternyata berakhir bukan dengan sebuah kemenangan gemilang, melainkan dengan kekosongan yang segera diisi oleh kekuatan-kekuatan baru.
Barangkali inilah pelajaran paling kuat dari bab “Mundur dari Aceh”: sebuah kekuasaan dapat memenangkan banyak pertempuran, menguasai kota, membangun pos, dan mengatur pemerintahan. Tetapi sejarah tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memegang senjata paling kuat. Ada ingatan, luka, keyakinan, dan harga diri yang bisa bertahan jauh lebih lama daripada sebuah pasukan. Dan ketika pasukan terakhir pergi, semua itu tetap tinggal. (Hasnanda Putra)
