Dalam sejarah Perang Aceh, nama Teuku Nek Meuraxa kerap muncul sebagai salah seorang uleebalang yang memilih jalan berbeda ketika perang melawan Belanda berkecamuk pada 1873–1874. Pada ekspedisi kedua Belanda ke Aceh yang dipimpin Jenderal Jan van Swieten pada Desember 1873, Teuku Nek, kepala daerah Meuraxa, tercatat datang menyatakan takluk kepada Belanda. Beberapa minggu kemudian, pada Januari 1874, ia bahkan memberikan nasihat kepada Van Swieten dalam gerakan mengepung Keraton Aceh. Pada 24 Januari 1874, Keraton akhirnya jatuh ke tangan Belanda.
Tetapi sejarah selalu lebih menarik ketika kita berhenti sejenak dari kata “pengkhianat” dan bertanya: mengapa seorang pemimpin Aceh memilih berdiri di sisi yang berlawanan?
Teuku Nek adalah uleebalang Meuraxa, sebuah wilayah penting di pesisir Kutaraja. Kedudukannya menjadi strategis karena wilayah Meuraxa termasuk kawasan yang bersentuhan langsung dengan gerakan militer Belanda. Ketika ekspedisi Belanda datang, sikap Teuku Nek berbeda dengan sejumlah pemimpin Aceh lainnya.
Paul van ’t Veer dalam De Atjeh Oorlog mencatat bahwa setelah pasukan Belanda mendarat, di antara pemuka daerah yang datang menyerah terdapat kepala daerah Meuraxa yang bernama Teuku Nek. Catatan ini penting karena menunjukkan bahwa hubungan Teuku Nek dengan Belanda bukan sekadar cerita yang muncul jauh setelah perang, melainkan telah dicatat dalam sumber sejarah tentang Perang Aceh.
Namun ada persoalan yang lebih dalam.
Sumber yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Teuku Umar menyebut bahwa Teuku Nek Meuraksa merupakan uleebalang VI Mukim yang kemudian kehilangan wilayahnya setelah Sultan menyerahkan daerah tersebut kepada keluarga lain. Karena ingin mendapatkan kembali wilayahnya, ia memilih mencari bantuan Belanda.
Merujuk keterangan ini, ada politik kekuasaan dan persaingan antarpenguasa Aceh yang ikut bermain.
Belanda tentu membaca keadaan itu sebagai peluang.
Hubungan tersebut kemudian memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Teuku Nek memperoleh perlindungan dan dukungan Belanda, sementara Belanda memperoleh seorang penguasa lokal yang memahami keadaan wilayah Aceh di sekitar Kutaraja.
Dalam catatan sejarah Aceh, bahkan disebut Belanda kemudian membangun pos-pos pertahanan di sekitar wilayah Teuku Nek.
Snouck Hurgronje, yang berada di Aceh sebagai penasihat Pemerintah Hindia Belanda, justru menggambarkan Teuku Nek dengan sangat buruk. Ia menuduhnya melakukan berbagai pungutan dan pemerasan terhadap masyarakat Meuraxa. Tetapi bagian ini juga harus dibaca hati-hati, sebab Snouck sendiri adalah bagian dari mesin politik kolonial Belanda.
Yang lebih menarik, sebuah kajian akademik yang diterbitkan melalui jurnal UGM juga menyebut Teuku Nek Meuraxa sebagai salah satu uleebalang yang membantu Belanda dalam menghadapi pusat kekuasaan Aceh. Kajian tersebut mengaitkan perannya dengan jatuhnya kawasan istana dan kemudian dengan usaha membujuk Sultan agar berdamai dengan Belanda.
Karena itu, menyebut Teuku Nek sekadar “pengkhianat” memang mudah. Tetapi sejarah memberi gambaran yang lebih rumit.
Ia adalah seorang uleebalang yang memilih mempertahankan kepentingan politik dan kedudukannya melalui hubungan dengan kekuatan kolonial. Pilihan itu bertentangan dengan semangat perlawanan banyak pemimpin Aceh yang melihat Belanda sebagai musuh yang harus dilawan.
Dan pilihan tersebut mempunyai konsekuensi.
Di mata sebagian pejuang Aceh, Teuku Nek bukan lagi sekadar seorang uleebalang yang berbeda sikap. Ia menjadi simbol dari kelompok lokal yang bersedia bekerja sama dengan kekuatan kolonial demi mempertahankan kepentingannya sendiri.
Namun sejarah tidak pernah sesederhana hitam dan putih.
Di satu sisi ada Belanda yang menggunakan persaingan internal Aceh untuk memperluas kekuasaan. Di sisi lain terdapat para uleebalang yang memiliki kepentingan wilayah, kedudukan dan kekuasaan masing-masing.
Mungkin karena itu, kisah Teuku Nek Meuraxa seharusnya tidak hanya dibaca sebagai cerita tentang seorang “pengkhianat”.
Ia adalah cerita tentang bagaimana perang melawan kolonialisme juga berlangsung di tengah perebutan kekuasaan sesama orang Aceh.
Dan di situlah sejarah menjadi lebih manusiawi: seseorang bisa disebut pengkhianat oleh satu generasi, tetapi pada zamannya mungkin ia merasa sedang mempertahankan wilayah, kedudukan dan kepentingannya sendiri.
(Hasnanda Putra)
