posaceh.com, Kota Jantho – Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional (HTN) ke-63 yang jatuh pada tanggal 23 September, isu krisis iklim di Lhoknga, Aceh Besar, menjadi sorotan utama Solidaritas Perempuan (SP) Aceh. Pada peringatan yang mengusung tema “Selamatkan Konstitusi, Tegakkan Demokrasi, dan Jalankan Reformasi Agraria Sejati”, petani di wilayah tersebut dihadapkan pada tantangan besar akibat perubahan iklim dan kebijakan agraria yang tidak memihak.
Yeni Hartini, Koordinator Program Solidaritas Perempuan Aceh, menyoroti dampak kekeringan yang melanda Lhoknga sejak tahun 2019. Menurutnya, kekeringan yang terjadi pada tahun 2024 ini merupakan yang terparah dalam satu dekade terakhir, terutama sejak Maret. Kondisi ini menyebabkan para petani mengalami gagal tanam dan gagal panen.
“Kekeringan ini membuat petani gagal menanam dan memanen karena mereka hanya mengandalkan air hujan, sementara irigasi tidak tersedia,” jelasnya, Selasa (24/9/2024).
Kondisi ini memaksa banyak petani untuk membeli kebutuhan pangan pokok seperti beras, karena mereka tidak mampu memproduksinya sendiri akibat kegagalan panen. Selain berdampak pada sektor pertanian, krisis iklim juga menyebabkan kesulitan dalam akses air bersih bagi warga Lhoknga. Meskipun pemerintah setempat memberikan suplai air, kualitasnya dinilai tidak layak konsumsi. “Meski ada suplai air dari pemerintah, kualitasnya tidak layak untuk dikonsumsi, sehingga warga terpaksa membeli air bersih,” tambahnya.
Yeni juga menyoroti kebijakan pemerintah yang mendorong petani beralih dari menanam padi ke jagung selama musim kemarau. Namun, hal ini menemui tantangan karena mayoritas petani belum terbiasa menanam jagung, dan pemasaran jagung juga belum optimal. Kebiasaan masyarakat yang masih sangat bergantung pada beras sebagai kebutuhan pokok juga memperburuk keadaan ekonomi petani.
“Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis ini, terutama terkait irigasi, ketahanan pangan, dan ketersediaan air bersih,” tegas Yeni.
Ia juga mendesak agar kawasan karst di Lhoknga dijadikan wilayah yang dilindungi dari eksploitasi tambang. Aktivitas tambang dinilai memperparah kekeringan di wilayah tersebut dan mengancam keberlanjutan hidup petani.
Solidaritas Perempuan Aceh berharap agar isu ini segera mendapat perhatian dari Pemerintah Aceh Besar, serta langkah-langkah yang lebih serius dalam penanganan krisis iklim, guna melindungi kehidupan para petani di Lhoknga yang semakin terancam.(Ilham Ramadani/*)
