Pemerintah Aceh terus memberikan perhatian serius memperkuat ketahanan pangan, sehingga berbagai upaya pembangunan sub sektor pertanian untuk tanaman pangan telah direalisasikan dan terus dipacu.
Untuk mendukung menguatkan ketahanan pangan telah direalisasikan cetak sawah baru, pemberian benih hingga pembangunan infrastruktur bendungan dan jaringan irigasi.
Pembangunan ketahanan pangan juga program Aceh Hebat yang merupakan bagian visi – misi kepemimipinan Pemerintah Aceh, Irwandi Yusuf – Nova Iriansyah.
Selama tiga tahun program Aceh Hebat dalam bidang ketahanan pangan telah cetak sawah baru seluas 4000 hektar dan Aceh menjadi 10 provinsi penghasil beras nasional.
Upaya tersebut dalam program Aceh Hebat juga didukung peningkatan konektivitas antarwilayah dengan dibangunnya bendungan 11 unit dan jaringan irigasi 141 kilometer.
Pemerintah Aceh terus memacu dan menggagas pembangunan ketahanan pangan pada 2020 ini, dengan target selain
bisa mengantisipasi dan mengatasi krisis pangan di masa badai corona virus desease 2019 (Covid-19), menjadikan Aceh lumbung pangan nasional. Selain itu juga sebagai Gerakan Aceh Mandiri Pangan yang dicanangkan Pemerintah Aceh.
Pembangunan Irigasi Mewujudkan Aceh Mandiri Pangan
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, memberikan perhatian serius pada upaya pembangunan untuk memperkuat ketahanan pangan di Aceh. Ini setidaknya terlihat dari beberapa kunjungan kerja dan kegiatannya ke kabupaten/kota di Aceh selama ini, yang juga khusus ditujukan pada sub sektor pertanian yaitu tanaman pangan.
Suatu upaya tersebut dengan memperkuat ketahanan pangan di Simeulue sebagai daerah kepulauan, Nova menggagas pembangunan Irigasi Sigulai yang terletak di Kecamatan Simeulue Barat dengan memanfaatkan sungai sepanjang 8,07 kilometer. Irigasi ini ditujukan untuk penanaman padi dan palawija oleh delapan desa, dengan 1.300 petani penggarap.
“Irigasi Sigulai sudah memiliki kesepakatan bersama dengan DPRA, MoU No : 903/1994/ MoU/2019 tanggal 10 September 2019,” kata kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto kepada wartawan, Minggu (13/09/2020).
Iswanto mengatakan, sebagaimana irigasi yang ada, pembangunannya selalu bertahap dan butuh waktu lama untuk bisa berfungsi. Maka pembangunannya dilaksanakan dengan sistem tahun jamak 2020 – 2022 (multiyers) yang membutuhkan dana sebesar Rp 178,49 M. Pada 2020 ini sudah tersedia dana sebesar Rp 43,24 M.
Berfungsinya irigasi ini diharapkan Simeulue mampu memproduksi gabah 19.850 ton per tahun swasembada pangan 80 persen kebutuhan Simeulue.
Kecuali itu, Pemerintah Aceh selama ini juga telah memberi perhatian dan dukungan terhadap pengembangan pembangunan jaringan irigasi Lhok Guci, Aceh Barat yang merupakan suatu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh.
Disebutkan, untuk tahap pertama 20 Oktober 2020, irigasi Lhok Guci mulai mengairi sawah seluas 400 hektar di empat desa yaitu Desa Babah Lueng, Alue Keumang, Babah Iseun dan Menuang Kinco, Kecamatan Pante Ceureumen.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teuku Ahmad Dadek, mengharapkan fungsional Irigasi Lhok Guci tahap pertama ini akan mendukung Gerakan Aceh Mandiri Pangan.
“Saya akan melapor ke pusat agar bisa difungsikan pada Oktober ini, meskipun salurannya belum 100 persen siap,” ujar Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-1, Djaya Soekarno, kepada wartawan di Meulaboh beberapa waktu lalu ketika melakukan inspeksi di saluran utama Irigasi Lhok Guci Kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat.
Ia juga mengatakan pada 2021 mendatang operasional Irigasi Lhok Guci, akan ditingkatkan menjadi 1.000 hektar, sehingga nantinya petani di Kabupaten Aceh Barat bisa mendapatkan suplai air dengan baik mencapai 1.400 hektar.
Mengantisipasi Krisis Pangan
Tidak hanya pembangunan infrastruktur, Pemerintah Aceh pada 2020 juga melaksanakan program peningkatan indeks pertanaman padi tiga kali setahun atau lebih dikenal program IP-300, di Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Barat Daya (Abdya), dan Pidie Jaya.
“Totalnya seluas 1.600 hektar sawah yang kita laksanakan program IP-300 dari masing-masing kabupaten tersebut,” sebut Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, A Hanan pada penanaman padi perdana pada musim tanam gadu 2020, di lahan Shelter Galaxy Pangkalan Angkatan Udara Sultan Iskandar Muda (Lanud SIM) Blang Bintang, Aceh Besar, Rabu, (10/6/2020).
Hanan mengatakan, ke depan pemerintah Aceh akan mengratiskan biaya pengolahan tanah untuk seluas 20 hektar sawah.
Pemerintah juga akan membantu benih dan pupuk.
Katanya, pada musim tanam gadu di Aceh Besar itu, Pemerintah Aceh menyediakan beberapa unit traktor dan bantuan benih padi.
“Penanaman padi pada musim gadu ini dilakukan untuk menghadapi masa pandemi Covid-19. Harapan kita mewujudkan ketahanan pangan dan penyedia pangan dalam menghadapi krisis pangan global yang diperkirakan WHO,” katanya.
Aceh mulai tanam padi pada musim gadu untuk mengantisipasi krisis pangan masa pandemi Covid ini di lahan seluas 5.500 hektare di Aceh Besar. Diperkirakan akan dilakukan panen raya di Gampong Tumbo Baro, Kuta Malaka, 30 September 2020.
Kegiatan dimulainya tanam padi pada musim gadu ini yang dilaksanakan Pemerintah Aceh Besar tersebut turut hadir Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Hassanudin, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh Teuku Ahmad Dadek, Danlanud Sultan Iskandar Muda Hendro Arief H, dan sejumlah pejabat lainnya.
Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, mengaku pada tahun ini pihaknya juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah Aceh untuk menyukseskan program IP-300 pada persawahan di Aceh Besar dengan luas 500 hektare.
“Jika sewaktu-waktu terjadi krisis pangan, tentu kita Aceh Besar dan sekitarnya sudah siap dengan ketahanan pangan,” ujarnya seraya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Aceh, Kodam Iskandar Muda dan semua pihak yang telah mendukung program tersebut.
Menyikapi itu, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teuku Ahmad Dadek menyatakan, Pemerintah Aceh sangat mendukung program kerjasama tersebut. Berharap kerjasama dari semua elemen dapat mewujudkan Aceh sebagai lumbung pangan nasional.
Mendukung Pembukaan Lahan
Pemerintah Aceh juga mendukung lahan tanaman jagung di Gampong Tumpok Lampoh, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar yang telah dimulai 13 Juni 2020.
Lahan seluas 1.000 hektare ini akan ditanami jagung oleh anggota organisasi himpunan putra putri keluarga angkatan darat (Hipakad) Aceh, kelompok tani, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
Nova Iriansyah menyatakan, Pemerintah Aceh mendukung penuh pembukaan lahan itu untuk areal tanaman jagung oleh kelompok masyarakat. “Pemerintah Aceh siap membantu pembersihan lahan, menyumbangkan benih, pupuk dan membangun pagar untuk areal tanaman pangan tersebut,” katanya.
“Semoga dengan pembukaan lahan pertanian jagung ini dapat mendukung mewujudkan status Aceh sebagai suatu daerah lumbung pangan nasional,” kata Nova yang didampingi Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Hassanudin, Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh A Hanan meninjau pembukaan lahan pertanian jagung tersebut.
Ketua Hipakad Aceh, Ir H Muhammad Iqbal mengatakan, lahan yang akan digarap pihaknya itu merupakan areal Hutan Taman Industri (HTI) milik PT Aceh Nusa Indrapuri. Perusahaan tersebut memberikan pinjaman lahan yang berlokasi di Aceh Besar seluas 4.800 hektare kepada Hipakad Aceh. “Tahap pertama, kita buka 1.000 hektar sebagai pilot project. Kita akan mulai tanam September 2020,” ujarnya saat itu. (Advertorial)
DISKOMINSA
