posaceh.com. Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menegakkan syariat Islam tanpa pandang bulu. Menurutnya, setiap orang, baik masyarakat umum maupun pejabat, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Penegasan tersebut disampaikan Illiza menyikapi polemik kasus yang melibatkan mantan pejabat Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD yang belakangan menjadi perhatian publik.
Illiza menjelaskan, sejak awal kasus tersebut mencuat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh telah mengambil langkah tegas. FD telah diamankan dan menjalani proses penanganan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Dari sisi kepegawaian, Illiza menyebutkan dirinya telah menandatangani keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap FD pada 23 Oktober 2026, bahkan sebelum masa penahanan yang bersangkutan berakhir.
Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bentuk ketegasan pemerintah daerah dalam menegakkan disiplin dan kode etik aparatur. Karena itu, ia mempertanyakan anggapan yang menyebut dirinya melindungi mantan pejabat tersebut, terlebih setelah FD mengajukan banding atas keputusan pemberhentian tersebut.
“Untuk apa sejak awal kasus ini kita proses, dan untuk apa pula yang bersangkutan akhirnya diberhentikan jika pemerintah dianggap melindungi?” tegas Illiza.
Ia juga menjelaskan bahwa penegakan disiplin kepegawaian dan proses hukum pidana merupakan dua hal berbeda yang memiliki mekanisme serta kewenangan masing-masing.
Dalam hal ini, Wali Kota tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses hukum. Seluruh tahapan penanganan perkara menjadi kewenangan aparat penegak hukum, termasuk penyidik Satpol PP dan WH serta Kejaksaan Negeri Banda Aceh.
Illiza mengungkapkan, untuk memaksimalkan proses penanganan perkara, Satpol PP dan WH Banda Aceh telah berkoordinasi dengan Satpol PP dan WH Aceh. Bahkan, dalam proses pemberkasan turut dilibatkan saksi ahli sebelum berkas perkara diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh.
Namun, berdasarkan hasil penilaian pihak kejaksaan, unsur tindak pidana liwath sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat dinilai belum terpenuhi.
Hal tersebut, kata Illiza, menjadi catatan penting bagi semua pihak, terutama dalam upaya memperkuat kepastian hukum terhadap penerapan syariat Islam di Aceh.
Ia berharap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama para ahli hukum jinayat dapat mengkaji kembali ketentuan dalam Qanun Jinayat, sehingga ke depan tidak terjadi kekosongan atau ketidakjelasan hukum dalam penanganan perkara serupa.
Illiza juga mengingatkan bahwa persoalan tersebut sebelumnya telah menjadi perhatian DPRA yang turut memanggil Satpol PP dan WH Banda Aceh untuk meminta penjelasan terkait dugaan adanya kekosongan hukum.
“Komitmen Pemko Banda Aceh sangat jelas. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap aturan. Dalam penegakan syariat Islam, tidak boleh ada tebang pilih. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Illiza mengajak seluruh masyarakat Kota Banda Aceh agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Ia berharap masyarakat dapat menyikapi persoalan tersebut secara bijak dan memberikan ruang kepada aparat berwenang untuk menjalankan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.(Hadi)
