posaceh.com, Banda Aceh – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Banda Aceh mendesak aparat penegak hukum membuka secara transparan perkembangan penanganan kasus dugaan pelanggaran Qanun Jinayat yang melibatkan dua tersangka berinisial FD dan AM. Perkara yang belum dilimpahkan ke pengadilan meski kedua tersangka telah ditangkap dinilai perlu mendapat perhatian dan evaluasi serius.
Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, menegaskan pengeluaran kedua tersangka dari tahanan pada 31 Oktober 2026 tidak boleh dimaknai sebagai berakhirnya proses penegakan hukum. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan dan kepastian penyelesaian perkara tersebut.
“Pengeluaran tersangka dari tahanan karena masa penahanan berakhir tidak boleh serta-merta dimaknai sebagai berakhirnya tanggung jawab penegakan hukum. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai kelanjutan penanganan perkara ini,” tegas Tuanku Muhammad, di Banda Aceh, Sabtu (14/11/2026).
Berdasarkan keterangan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh, kedua tersangka dikeluarkan karena masa penahanan telah berakhir, sementara perkara belum dilimpahkan ke pengadilan. Berkas perkara juga disebut telah dua kali dikembalikan oleh pihak kejaksaan karena belum memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan.
Menurut Tuanku Muhammad, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan perkara, terutama karena kasus ini telah menyita perhatian masyarakat luas.
“Kami mempertanyakan mengapa perkara yang sejak awal menjadi perhatian publik belum juga dapat diselesaikan hingga tahap persidangan. Apakah ada kendala dalam penyidikan, pengumpulan alat bukti, atau pemenuhan unsur pembuktian? Semua itu harus dijelaskan secara terbuka sesuai kewenangan masing-masing lembaga,” ujarnya.
Ia menilai, penanganan perkara yang berlarut-larut tanpa penjelasan memadai dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan pemerintah dalam menjalankan syariat Islam di Banda Aceh.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena penanganan perkara yang berlarut-larut dan tidak memberikan kepastian hukum,” katanya.
Tuanku Muhammad juga mengingatkan bahwa sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Banda Aceh harus memastikan penegakan hukum berjalan konsisten, adil, dan tidak diskriminatif. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan hukum berdasarkan jabatan, kedudukan, maupun latar belakang seseorang.
“Hukum tidak boleh hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki jabatan atau kedudukan. Penegakan hukum harus berlaku sama bagi setiap orang,” tegasnya lagi.
Menurutnya, komitmen menjaga syariat Islam tidak cukup disampaikan melalui pernyataan normatif, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata, profesionalisme aparat, serta kepastian hukum dalam setiap penanganan perkara.
Fraksi PKS pun mendesak Satpol PP dan WH Banda Aceh memberikan penjelasan komprehensif mengenai perkembangan penyidikan, kendala pemenuhan alat bukti, serta tindak lanjut atas petunjuk jaksa. Pemerintah Kota Banda Aceh juga diminta mengevaluasi kinerja penanganan perkara tersebut agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Kami meminta Satpol PP dan WH menjelaskan secara menyeluruh apa yang menjadi kendala dalam penanganan perkara ini, termasuk tindak lanjut atas petunjuk jaksa. Pemerintah kota juga perlu melakukan evaluasi agar proses penegakan hukum berjalan lebih efektif dan tidak berlarut-larut,” ungkap Tuanku Muhammad.
Selain evaluasi penanganan perkara, Fraksi PKS mendorong kajian terhadap ketentuan jarimah liwath dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Kajian tersebut perlu melibatkan Pemerintah Aceh, DPRA, ahli hukum, dan pihak terkait untuk memastikan ketentuan hukum memiliki kejelasan dan memberikan kepastian dalam proses penegakan hukum.
“Kami juga mendorong adanya kajian serius terhadap Qanun Jinayat, termasuk kemungkinan revisi ketentuan terkait jarimah liwath. Penguatan regulasi diperlukan agar tidak terjadi ketidakjelasan dalam penerapan hukum dan setiap perkara dapat ditangani berdasarkan ketentuan yang pasti,” jelasnya.
Di sisi lain, Tuanku Muhammad menegaskan penegakan syariat Islam tidak boleh hanya berorientasi pada tindakan penindakan. Pemerintah juga harus memperkuat pendidikan keluarga, pembinaan moral, pengawasan lingkungan, serta program edukasi keagamaan secara berkelanjutan.
“Penegakan syariat Islam tidak cukup hanya melalui penindakan. Pendidikan keluarga, pembinaan moral, pengawasan lingkungan, dan edukasi keagamaan juga harus diperkuat agar upaya menjaga nilai-nilai syariat berjalan secara menyeluruh,” sebutnya.
Ia turut mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar menjaga integritas, etika, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas. Aparatur pemerintah harus menjadi teladan bagi masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, lanjutnya, akan terus mengawal pelaksanaan syariat Islam dan memastikan persoalan tersebut tidak berhenti sebagai polemik sesaat tanpa evaluasi maupun perbaikan.
“Kami tidak ingin persoalan ini hanya menjadi polemik sesaat yang kemudian dilupakan. Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan, sementara aparat penegak hukum wajib menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” tutup Tuanku Muhammad seraya menegaskan bahwa Banda Aceh membutuhkan ketegasan dalam menjaga nilai-nilai syariat Islam, keberanian melakukan evaluasi, serta kepastian hukum yang berlaku adil tanpa pandang bulu.(Why/*)
