posaceh.com, Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran disiplin dan kode etik aparatur sipil negara (ASN). Mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD resmi diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin berat berdasarkan hasil pemeriksaan tim yang dibentuk Pemerintah Kota Banda Aceh.
Kepala BKPSDM Kota Banda Aceh, Emila Sovayana menjelaskan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN yang melibatkan FD. Tim pemeriksa dibentuk berdasarkan kewenangan Pemerintah Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dari hasil pemeriksaan, FD dinyatakan memenuhi unsur untuk dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Untuk memperkuat hasil pemeriksaan dan rekomendasi tim, Pemerintah Kota Banda Aceh kemudian menyampaikan laporan serta meminta pertimbangan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pada 4 Oktober 2026, BKN memberikan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap FD sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menerbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.6.4/1558/2026 tertanggal 23 Oktober 2026 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap FD sebagai Pegawai Negeri Sipil. Keputusan ini menegaskan bahwa penegakan disiplin dan kode etik ASN berlaku bagi seluruh aparatur tanpa terkecuali, termasuk mereka yang pernah menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintahan.
Sementara itu, terkait penanganan perkara dugaan jarimah liwath yang turut melibatkan FD, Kasatpol PP dan WH Kota Banda Aceh, M Rizal, menjelaskan bahwa penyidikan telah dilakukan bersama Satpol PP dan WH Aceh sejak peristiwa pada 12 Agustus 2026. Namun, berdasarkan petunjuk peneliti berkas perkara, unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan belum terpenuhi. Hal tersebut berkaitan dengan belum adanya pengaturan secara konkret terhadap perilaku yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut.
Atas perkembangan itu, Pemerintah Kota Banda Aceh memandang perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap pengaturan dalam Qanun Jinayat. Pemko berharap pembahasan bersama Pemerintah Aceh, DPRA, para ahli hukum, dan pihak terkait dapat dilakukan untuk menghadirkan regulasi yang lebih jelas dan memadai sehingga upaya penegakan Syariat Islam memiliki kepastian hukum.
Pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat integritas aparatur, menegakkan disiplin, serta memastikan setiap ASN menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi kehormatan dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.
Pemko juga mengajak masyarakat untuk menyikapi persoalan ini secara bijak, menghormati proses hukum, menjaga privasi keluarga pihak terkait, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi maupun spekulasi.(Tamam)
