Pemerintah AcehPemko Banda Aceh

Terima R-APBK, Ketua DPRK Banda Aceh Tegaskan Infrastruktur Dasar Harus Dapat Perhatian

12
×

Terima R-APBK, Ketua DPRK Banda Aceh Tegaskan Infrastruktur Dasar Harus Dapat Perhatian

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, didampingi Wakil Ketua I Daniel A Wahab dan Wakil Ketua II, Dr Musryadi Aswad menerima R-APBK tahun 2027 dari Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, dalam sidang paripurna, di Gedung DPRK setempat, Senin (9/11/2026). FOTO/ HUMAS DPRK BANDA ACEH

posaceh.com, Banda Aceh – Usai menerima Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas, Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST minta agar infrastruktur dasar harus menjadi perhatian dan prioritas dalam APBK Banda Aceh mendatang.

“R-APBK tahun 2027 ini akan segera kita bahas antara DPRK dengan OPD terkait, saya meminta infrastruktur dasar seperti jalan, drainase dan fasilitas publik lainnya mendapat perhatian dalam anggaran nanti,” ujar politisi PKS ini.

Dalam sidang paripurna yang berlangsung di Gedung DPRK setempat, Senin (9/11/2026), Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyerahkan R-APBK kepada Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, didampingi Wakil Ketua I Daniel A Wahab dan Wakil Ketua II, Dr Musryadi Aswad.

Selanjutnya, rancangan anggaran tersebut akan dibahas bersama DPRK dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, sebelum ditetapkan menjadi APBK 2027.
Irwansyah menegaskan, bahwa sejumlah infrastruktur dasar harus mendapatkan perhatian dalam anggaran tahun depan.

“Kita harus melanjutkan perbaikan jalan-jalan di kota, hingga pemukiman, lalu pemeliharaan dan pembangunan drainase, termasuk fasilitas jalur penjalan kaki dan pengelolaan sampah,” ujar Irwansyah.

Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, didampingi Wakil Ketua I Daniel A Wahab dan Wakil Ketua II, Dr Musryadi Aswad pimpin sidang paripurna R-APBK 2027, di Gedung DPRK setempat, Senin (9/11/2026).
FOTO/ HUMAS DPRK BANDA ACEH

Kemudian, lanjut Irwansyah, penyediaan lapangan kerja juga harus menjadi perhatian. Salah satunya dengan mengasah skill melalui Banda Aceh Academy yang akan diluncurkan tahun depan. Termasuk penyaluran beasiswa, yang merupakan janji politik, sehingga bantuan pendidikan itu menyentuh warga kurang mampu.

Katanya, sebagaimana pada anggaran tahun ini, mereka juga melakukan penganggaran dan pengawasan yang ketat terhadap APBK, termasuk mengawal visi-misi wali kota hingga RPJM. Sehingga terbukti realisasi program sudah tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat.

“Jadi apa yang sudah kita lakukan untuk anggaran tahun 2026, ini akan kita ulang lagi, kita lakukan lagi, agar semuanya memberi dampak kepada masyarakat Kota Banda Aceh,” tambahnya.
“Kita juga patut mengapresiasi berbagai upaya pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Banda Aceh, khususnya peningkatan kualitas sejumlah ruas jalan, normalisasi drainase, penataan ruang terbuka hijau, dan pembenahan taman kota,” lanjut Irwansyah.

Ia menegaskan, berbagai capaian tersebut sejalan dengan komitmen yang mereka sampaikan sejak awal mengemban amanah kepemimpinan DPRK dua tahun lalu, yakni mendorong peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, memberikan keterangan pers usai sidang paripurna R-APBK 2027, di Gedung DPRK setempat, Senin (9/11/2026).
FOTO/ HUMAS DPRK BANDA ACEH

“Pada intinya, persoalan infrastruktur dasar, drainase, genangan, dan penataan lingkungan perkotaan masih membutuhkan perhatian serius dan penanganan berkelanjutan. Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi harus terus dibenahi agar semakin bersih, tertata, nyaman, dan berdaya saing,” ujar politisi yang sudah 3 periode sebagai wakil rakyat ini.

Diketahui, Pemko Banda Aceh mengajukan R-APBK 2027, Rp1,366 triliun. Kemudian belanja modal Rp100 miliar, belanja tidak terduga Rp1 miliar, serta belanja transfer Rp92 miliar.
Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banda Aceh pada 2027 ditetapkan sebesar Rp450 miliar. Kontribusi terbesar diharapkan berasal dari pajak daerah sebesar Rp217 miliar.
Selain itu, target retribusi daerah sebesar Rp27,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp12 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp192 miliar.(Mar)