Oleh: M. Nur, S.I.Kom., M.I.Kom.
Dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh
Lima belas Agustus selalu menjadi tanggal yang istimewa bagi Aceh. Pada 15 Agustus 2005, di Helsinki, sebuah kesepakatan damai ditandatangani. Sejak saat itu, senjata perlahan diam, suara tembakan berganti dengan suara anak-anak sekolah, dan masyarakat Aceh kembali menikmati sesuatu yang dahulu begitu mahal: kedamaian.
Hari ini, 15 Agustus 2026, dua puluh satu tahun sudah perjalanan damai itu.
Namun, di tengah peringatan yang penuh dengan kata damai, izinkan kita bertanya dengan jujur: sudah sejauh mana perdamaian itu benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Aceh?
Pertanyaan ini bukan untuk membuka kembali luka lama. Bukan pula untuk menyalahkan siapa-siapa. Ini adalah pertanyaan dari hati masyarakat yang telah terlalu lama berharap bahwa setelah perang berakhir, kehidupan mereka akan berubah menjadi lebih baik.
Kita patut bersyukur karena Aceh tidak lagi berada dalam situasi konflik bersenjata. Tetapi perdamaian bukan hanya tentang tidak adanya perang. Perdamaian seharusnya juga berarti hadirnya keadilan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keamanan sosial, dan masa depan yang lebih baik.
Selama bertahun-tahun, rakyat Aceh memilih pemimpin dari rahim daerahnya sendiri. Gubernur dan bupati lahir dari masyarakat Aceh. Bahkan banyak di antara mereka yang pernah berada di barisan perjuangan dan memahami pahitnya konflik. Di lembaga legislatif pun, suara para mantan kombatan dan kelompok yang lahir dari sejarah konflik begitu kuat.
Lalu pertanyaannya sederhana:
Mengapa perubahan yang dirasakan rakyat masih terasa begitu lambat?
Bagaimana nasib anak-anak korban konflik? Bagaimana kehidupan para janda korban konflik? Bagaimana keadaan mantan kombatan yang dahulu mempertaruhkan hidupnya dengan harapan Aceh akan menjadi lebih baik?
Jangan sampai mereka hanya dikenang ketika peringatan perdamaian tiba.
Sebab bagi sebagian masyarakat, perdamaian bukan sekadar seremoni tahunan. Perdamaian adalah nasi di atas meja. Perdamaian adalah anak yang bisa kuliah. Perdamaian adalah ibu yang bisa berobat. Perdamaian adalah jalan yang bisa dilalui tanpa takut rusak. Perdamaian adalah petani yang dapat bertani dengan tenang. Perdamaian adalah pekerjaan yang layak bagi anak muda.
Hari ini kita masih melihat banjir di berbagai tempat. Jalan rusak di banyak wilayah. Pengemis memenuhi sebagian sudut kota. Narkoba semakin mengkhawatirkan. Judi online merambah kehidupan masyarakat. Janji politik semakin mudah diucapkan, tetapi tidak selalu mudah diwujudkan.
Kita juga sering mendengar tentang semangat Aswaja, tetapi semangat itu seharusnya tidak berhenti sebagai slogan. Jika benar Aswaja menjadi nilai yang kita pegang, maka ia harus terlihat dalam akhlak kepemimpinan, keadilan, kepedulian kepada masyarakat kecil, kejujuran, dan keberpihakan kepada mereka yang lemah.
Aceh juga menghadapi persoalan lingkungan dan sumber daya alam. Izin pertambangan muncul di berbagai tempat, sementara dugaan aktivitas tambang ilegal masih menjadi keresahan masyarakat. Pemerintah tidak boleh sekadar mengatakan tidak tahu. Pemerintah harus hadir, memeriksa, mengawasi, dan mengambil tindakan jika memang ditemukan pelanggaran.
Dan ada satu persoalan baru yang hari ini sangat dekat dengan masa depan anak-anak Aceh: desil dalam data kesejahteraan sosial.
Bagaimana mungkin sebuah keluarga yang secara nyata hidup dalam keterbatasan justru tercatat berada pada desil tinggi?
Anak yang seharusnya mendapatkan bantuan pendidikan akhirnya kesulitan memperoleh KIP Kuliah. Perubahan data membutuhkan waktu. Sementara tahun akademik terus berjalan dan usia anak tidak pernah berhenti.
Kita harus bertanya:
Apakah seorang anak harus kehilangan kesempatan kuliah hanya karena sebuah angka dalam sistem tidak menggambarkan kenyataan hidup keluarganya?
Jika tahun ini ada anak-anak Aceh yang gagal melanjutkan pendidikan hanya karena persoalan data dan desil, maka kita sedang kehilangan lebih dari sekadar mahasiswa.
Kita sedang kehilangan masa depan Aceh.
Begitu pula dengan persoalan kesehatan. Jika masyarakat yang membutuhkan bantuan justru kesulitan mendapatkan akses layanan karena persoalan data, maka negara harus hadir untuk memperbaiki sistem tersebut. Jangan biarkan rakyat sakit sambil menunggu administrasi selesai.
Karena itu, jangan sampai perdamaian hanya membuat kita bebas dari suara senjata, tetapi masih membuat masyarakat berperang setiap hari melawan kemiskinan, ketidakadilan, pengangguran, penyakit, pendidikan yang mahal, banjir, jalan rusak, narkoba, dan ketidakpastian masa depan.
Pada 14 Agustus 2026, kami berangkat bersama mahasiswa menuju Malaysia dan Thailand dalam rangka KKM Internasional. Pada 15 Agustus 2026, ketika Aceh memperingati dua puluh satu tahun perdamaian Helsinki, kami berada di Malaysia untuk belajar, melihat dunia, membangun pengalaman, dan membawa nama Aceh serta Universitas Iskandar Muda.
Di negeri orang, kami belajar bahwa anak-anak muda harus memiliki keberanian untuk melihat dunia.
Tetapi jauh di dalam hati, kami tetap membawa satu harapan:
Semoga ketika kami kembali ke Aceh, kedamaian itu masih ada.
Bukan hanya damai di atas kertas.
Bukan hanya damai dalam pidato.
Bukan hanya damai dalam spanduk peringatan.
Tetapi damai yang dapat dirasakan oleh rakyat.
Kami ingin pulang dan melihat Aceh yang lebih tertata. Kami ingin melihat anak-anak korban konflik mendapatkan perhatian. Kami ingin melihat janda-janda korban konflik hidup dengan layak. Kami ingin melihat mantan kombatan tidak dilupakan setelah perjuangan selesai. Kami ingin melihat anak-anak muda bisa kuliah tanpa terhalang persoalan administratif yang seharusnya dapat diselesaikan pemerintah.
Kami ingin melihat rumah sakit yang mampu melayani rakyat.
Kami ingin melihat jalan yang baik.
Kami ingin melihat sungai yang tidak selalu membawa banjir.
Kami ingin melihat petani tersenyum karena hasil panennya.
Kami ingin melihat anak muda bekerja dan berkarya di tanah kelahirannya.
Kami ingin melihat Aceh terbebas dari narkoba dan judi online.
Kami ingin melihat kekayaan alam Aceh dikelola secara bertanggung jawab dan manfaatnya kembali kepada rakyat.
Dan yang paling penting, kami ingin suatu hari nanti dapat berkata dengan penuh kebanggaan:
“Itulah pemimpin daerah kami. Pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat.”
Dua puluh satu tahun damai bukan waktu yang singkat.
Sudah cukup lama kita menunggu.
Sudah cukup lama rakyat mendengar janji.
Sekarang mungkin waktunya bukan lagi memperbanyak janji, tetapi memperbanyak bukti.
Jangan biarkan perdamaian menjadi sekadar sejarah yang diperingati setiap 15 Agustus. Jadikan perdamaian sebagai jalan panjang menuju kesejahteraan.
Karena sesungguhnya, perdamaian belum selesai ketika senjata berhenti. Perdamaian baru benar-benar bermakna ketika rakyat dapat hidup dengan layak, anak-anak dapat bermimpi, orang tua dapat tersenyum, dan seluruh masyarakat merasa bahwa masa depan mereka benar-benar dijaga.
Dari Malaysia, pada 15 Agustus 2026, kami mengirimkan doa untuk Aceh.
Kami pergi untuk belajar.
Kami pergi membawa nama Aceh.
Dan kami berharap ketika kami kembali, Aceh bukan hanya masih damai, tetapi juga semakin sejahtera.
Selamat 21 Tahun Perdamaian Aceh.
Semoga suatu hari nanti, kita tidak lagi bertanya “Apa yang sudah diberikan perdamaian kepada Aceh?”
Tetapi dengan bangga kita dapat menjawab:
“Perdamaian telah mengubah Aceh menjadi tempat yang lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih membanggakan bagi generasi yang akan datang.”(**)
