posaceh.com, Banda Aceh – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr Musriadi Aswad MPd, meminta Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2027 berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Musriadi dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh dengan agenda Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap Rancangan Qanun APBK 2027, di Ruang Paripurna DPRK Banda Aceh, Selasa (10/11/2026).
Menurut Musriadi, anggaran daerah harus disusun berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap program perlu memiliki indikator kinerja yang terukur serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan APBK tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi dari sejauh mana anggaran mampu menyelesaikan persoalan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menegaskan, sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi harus menjadi prioritas pembangunan.
Di bidang pendidikan, Musriadi mendorong penguatan beasiswa bagi siswa SD dan SMP serta mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Ia juga meminta implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendidikan Diniyah diperkuat melalui peningkatan kompetensi tenaga pengajar dan dukungan sarana pembelajaran.
Terkait pengentasan kemiskinan, ia menekankan pentingnya pemutakhiran dan verifikasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan melibatkan aparatur gampong dan kecamatan agar bantuan sosial tepat sasaran.
Sementara itu, pada sektor kesehatan dan infrastruktur, pemerintah diminta meningkatkan kualitas layanan, ketersediaan obat, perbaikan jalan lingkungan, drainase, pengendalian banjir, air bersih, dan pengelolaan sampah.
Musriadi juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi perpajakan, pembenahan administrasi, dan pemutakhiran data objek pajak tanpa membebani masyarakat berpenghasilan rendah serta pelaku UMKM.
Dalam pemberdayaan ekonomi, ia menilai program pelatihan keterampilan kerja harus diarahkan pada peningkatan kompetensi, perluasan kesempatan kerja, dan penciptaan wirausaha baru.
Selain itu, Musriadi meminta pemerintah menjaga disiplin fiskal, memastikan seluruh kewajiban belanja daerah terpenuhi, serta memperkuat evaluasi terhadap efektivitas setiap program.
“APBK harus disusun berbasis kebutuhan masyarakat dan kinerja pembangunan. Karena itu, setiap alokasi anggaran harus memiliki target, indikator keberhasilan, dan mekanisme evaluasi yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup politisi PAN tersebut.(Why/*)
