posaceh.com, Banda Aceh – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRK Banda Aceh meminta Pemerintah Kota Banda Aceh menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2027 dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur.
Ketua Fraksi PAN DPRK Banda Aceh, Sofyan Helmi SE MSi menilai, APBK 2027 harus menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan belanja rutin birokrasi. Setiap alokasi anggaran harus memiliki sasaran, indikator keberhasilan, dan target capaian yang terukur.
“Anggaran daerah merupakan amanah rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan harus memiliki tujuan jelas dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya pada rapat paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Rancangan Qanun APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2027, di Ruang Paripurna DPRK Banda Aceh, Selasa (10/11/2026).
Dalam pandangannya, Fraksi PAN juga menyoroti ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat. Pemerintah Kota diminta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembenahan administrasi pajak dan retribusi, digitalisasi pelayanan, pendataan objek pajak, serta penertiban kebocoran penerimaan tanpa membebani masyarakat kecil dan pelaku UMKM.
Selain itu, Fraksi PAN meminta pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Verifikasi lapangan dengan melibatkan aparatur gampong dan kecamatan dinilai penting untuk memastikan kondisi ekonomi masyarakat sesuai dengan data penerima bantuan.
Di sektor pendidikan, PAN meminta penguatan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, bantuan pendidikan mahasiswa miskin, peningkatan kompetensi guru, pemerataan fasilitas pendidikan, serta implementasi pendidikan diniyah.
Sementara di bidang kesehatan, pemerintah diminta meningkatkan mutu pelayanan, menjamin ketersediaan obat dan tenaga kesehatan, memperbaiki fasilitas kesehatan, serta memperkuat pencegahan stunting, kesehatan ibu dan anak, dan pengendalian penyakit menular.
Fraksi PAN juga menyoroti persoalan infrastruktur, terutama perbaikan jalan lingkungan, drainase, pengendalian banjir, penyediaan air bersih, dan pengelolaan sampah. Pembangunan harus berdasarkan tingkat kebutuhan dan pemerataan antarwilayah, bukan hanya berorientasi pada kawasan strategis.
Untuk memperkuat ekonomi masyarakat, pemerintah diminta meningkatkan pemberdayaan UMKM, ekonomi kreatif, pelatihan keterampilan tenaga kerja, pengembangan pariwisata, serta penyelenggaraan bursa kerja secara berkala. Program pemberdayaan pemuda juga harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan pengembangan wirausaha baru.
Dalam aspek pengelolaan keuangan, Fraksi PAN meminta pemerintah mengevaluasi komposisi belanja operasional dan belanja modal, memperkuat pengawasan proyek, serta memastikan setiap program memiliki sumber pendanaan yang jelas agar tidak menimbulkan tunggakan pembayaran dan tekanan fiskal pada tahun berikutnya.
Fraksi PAN turut meminta penjelasan pemerintah mengenai target peningkatan PAD, komposisi belanja APBK, alokasi beasiswa, mekanisme verifikasi bantuan sosial, daftar prioritas infrastruktur, target penurunan pengangguran, hingga strategi menjaga disiplin fiskal daerah.
“Keberhasilan APBK 2027 tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau tingkat penyerapan, tetapi terutama dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Ketua Fraksi PAN.
Meski memberikan sejumlah catatan dan pertanyaan, Fraksi PAN menyatakan menerima dan menyetujui secara prinsip Rancangan Qanun APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Persetujuan akhir tetap memperhatikan jawaban pemerintah, penyempurnaan alokasi anggaran, serta hasil pembahasan bersama DPRK sesuai ketentuan yang berlaku.(Why)
