Pada suatu musim penghujan yang dikenal oleh orang-orang tua Pedir sebagai Ujeun cut, curah air turun tanpa jeda, menenggelamkan sawah, merusak balai gampong, dan menggerus tepian Krueng Baro yang selama ini menjadi nadi perdagangan Pidie. Dalam catatan lisan masyarakat, banjir itu disebut sebagai “banjir besar yang membuat Pedir seperti negeri yang tenggelam oleh kesedihan.”
Pada masa itu, Kesultanan Aceh Darussalam dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam (1607–1636), sosok yang dicatat oleh Hikayat Aceh sebagai raja yang “keras seperti badai di lautan, tetapi lembut bagi rakyat yang butuh perlindungan.” Pedir, yang sebelum masa beliau merupakan negeri penting dan pernah menjadi pusat kekuatan uleebalang yang kuat, adalah wilayah yang kerap ia kunjungi, baik untuk memastikan stabilitas pemerintahan maupun untuk mengawasi jalur ekonomi dari pedalaman ke pesisir.
Ketika kabar mengenai banjir besar itu sampai ke Kutaraja, Iskandar Muda tidak menunggu laporan lengkap. Seperti disebutkan dalam tradisi lokal, “Sultan tidak mengutus, tetapi turun sendiri.” Hal ini sejalan dengan banyak catatan sejarah Eropa, seperti Samuel Purchas dan François Valentijn, yang menggambarkan Iskandar Muda sebagai pemimpin yang “sering meninjau wilayahnya dan hadir langsung dalam urusan rakyat.”
Perjalanan ke Pedir
Rombongan kerajaan bergerak sebelum fajar. Kapal-kapal kecil milik sultan menyusuri pesisir utara Aceh, kemudian berlabuh di pelabuhan Pedir yang saat itu sebagian terendam. Penduduk terkejut melihat bendera kebesaran Aceh Darussalam berkibar pada tiang-tiang perahu yang menyusup perlahan ke daerah banjir.
“Pulangkan semua kecemasan kalian kepada kami,” ujar Sultan, berdasarkan rekaman hikayat lokal yang diwariskan turun-temurun. Kemunculan beliau bukan sekadar seremoni. Ia datang sebagai waliyul amri, pemimpin yang bertanggung jawab langsung atas kehidupan rakyatnya.
Menggerakkan Seluruh Pejabat Kerajaan
Sumber tradisi menyebutkan bahwa semua pejabat penting dikerahkan:
•Qadhi Malikul Adil, untuk memastikan keadilan pembagian bantuan sesuai syariat.
•Syahbandar Pedir, mengatur logistik dari pelabuhan.
•Uleebalang setempat, diperintahkan ikut bekerja tanpa mengutamakan pangkat.
•Amiruddin Jauhari, pejabat kepercayaan Sultan, memimpin pencatatan kerugian rumah dan sawah rakyat.
Dalam gaya kepemimpinannya yang terkenal tegas, Sultan berkata, “Siapa yang menunda bantuan, menunda hidup rakyat.” Kalimat itu tercatat dalam versi Hikayat Aceh yang sering dikutip oleh ahli sejarah.
Sultan kemudian menyebarkan perintah keras: tidak seorang pun pejabat boleh kembali ke negeri masing-masing sebelum setiap keluarga mendapatkan perhatian dan ganti rugi yang layak—baik berupa beras dari lumbung kerajaan, perbaikan rumah, maupun bibit tanaman bagi para petani yang kehilangan ladang.
Ganti Rugi dan Pemulihan
Khusus mengenai ganti rugi, Iskandar Muda dikenal memiliki kebijakan baitul mal yang aktif mengelola harta rampasan perang dan pendapatan perdagangan. Dari sinilah dana bantuan Pedir diambil. Rakyat mencatat bahwa untuk pertama kalinya setelah banjir, mereka memperoleh:
•Kayu dan bahan bangunan dari hutan kerajaan, diangkut oleh pekerja istana.
•Beras dan garam, disalurkan melalui meunasah-meunasah.
•Benih padi unggul, yang pada akhirnya membuat Pedir pulih dalam dua musim tanam.
Perempuan-perempuan tua Pedir masih menyebut hari itu sebagai “waktu ketika Sultan datang membawa terang.”
Kesetiaan yang Dibalas dengan Keadilan
Banyak ahli sejarah menyebut bahwa hubungan Pedir dan Aceh memang unik. Pada masa-masa awal, Pedir adalah negeri yang kuat dan memiliki hubungan dagang luas sebelum bergabung ke Aceh Darussalam. Oleh karena itu, perhatian seorang sultan kepada Pedir bukan sekadar politis, tetapi juga simbol kesatuan antara pedalaman dan istana.
Para tetua gampong di Pidie percaya bahwa setelah banjir itu, kesetiaan Pedir kepada Sultan Iskandar Muda semakin kuat. Bahkan, banyak laskar terbaiknya ikut dalam ekspedisi-ekspedisi besar Aceh ke Semenanjung Melayu.
Warisan dari Sebuah Banjir
Kisah banjir Pedir pada masa Sultan Iskandar Muda bukan sekadar cerita tentang bencana. Ia adalah kisah tentang pemimpin yang turun ke lumpur bersama rakyat, memastikan tidak ada satu pun keluarga yang tertinggal. Ia menjadi gambaran “keadilan yang berjalan,” sebagaimana digambarkan dalam naskah Adat Meukuta Alam.
Dan hari itu, di tengah hujan yang masih menetes dari pucuk-pucuk pinang Pedir, rakyat melihat bahwa seorang Sultan bukan hanya duduk di singgasana emas—tetapi hadir di tengah penderitaan, dan memastikan negeri bangkit bersama. (Hasnanda Putra)
