posaceh.com, Banda Aceh – Tim pantia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh terkait pengawasan penyelesaian hutang Pemerintah Kota (Pemko) yang dibentuk DPRK Banda Aceh beberapa hari lalu, mulai bekerja.
Anggota Pansus yang telah dibentuk berjumlah 10 orang yang berasal dari seluruh Fraksi di DPRK Banda Aceh. Dimana Ramza Harli SE terpilih sebagai ketua Pansus, kemudian H Heri Julius SSos Mm sebagai wakil ketua dan Irwansyah ST sebagai Sekretaris. Sedangkan anggota terdiri dari Farid Nyak Umar ST, H Isnaini Husda SE, Royes Ruslan SH, Dr Musriadi Aswad MPd, Sofyan Helmi SE, Irwansyah SE dan Ir Bunyamin.
“Jadi kami minta masyarakat jangan salah menilai akibat pemberitaan dari media yang telah berupaya menjatuhkan citra lembaga dewan,” ucapnya.
Menurut Ramza, tidak ada yang salah dengan pokir dewan, karena
telah diatur dalam undang-undang yang diusulkan dari reses yang telah dilaksanakan oleh masing-masing anggota dewan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat.
Untuk menindaklanjuti tersebut, rapat perdana ini dilaksanakan di Ruang Rapat DPRK Banda Aceh, Kamis (2/6/2022) yang dipimpin oleh Ramza Harli SE. Seusai rapat, Ramza Harli politisi partai Gerindra menjelaskan kepada wartawan, bahwa Pansus telah mengumpulkan data-data awal mulai dari Pendapatan rill yang telah diterima hingga bulan Mei 2022 yang masuk ke kas Pemko Banda Aceh.
Dikumpul juga, data belanja yang telah digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan-kegiatan baik untuk belanja operasional pemerintahan dan belanja modal, barang dan jasa.
Selain itu, Tim pansus juga telah mengumpulkan data-data berapa jumlah paket-paket kegiatan baik yang dibiayai dari dana Otsus, DAK dan DAU.
“Namun dalam rapat perdana tadi kami belum mendapatkan data yang lengkap dari pihak pemko karena alasan mereka datanya baru diminta tadi pagi, data yang dimiliki masih dalam bentuk soft copy, namun mereka berjanji akan melengkapi seluruh data-data yang diminta oleh tim pansus pada saat rapat-rapat selanjutnya,” terang Ramza
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, dalam rapat perdana tersebut juga berkembang pembahasan masalah belanja untuk kegiatan pokir-pokir dewan yang hingga saat ini tidak dapat digunakan akibat seluruh dana yang sudah masuk ke kas Pemko, saat ini telah digunakan untuk membayar hutang-hutang tahun 2021.
“Jadi perlu kami jelaskan disini bahwa penyebab hutang salah satunya bukanlah diakibatkan oleh belanja untuk pokir-pokir dewan. Jadi masyarakat jangan sampai keliru mendapatkan informasi yang sebenarnya”, ungkapnya.
Bagaimana mungkin akibat pokir dewan menyebabkan pemko tersangkut hutang. Tahun 2021 kemarin aja, seluruh anggota dewan rela dipotong pokirnya sebanyak 45 persen agar dapat menutup hutang-hutang pemko. “Namun kenyataannya hutang tetap ada juga malah lebih besar dari informasi yang kami terima. Sedangkan untuk tahun ini kami rela pokir tidak dilaksanakan dulu karena menurut laporan dari BPKK belum ada dananya, karena semua dana yang masuk telah digunakan untuk menutupi hutang-hutang tahun 2021″, lanjutnya lagi.
Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat dan warga kota jangan salah menilai akibat pemberitaan dari media yang telah berupaya menjatuhkan citra lembaga dewan. “Tidak ada yang salah dengan pokir dewan, karena pokir tersebut diatur dalam undang-undang yang diusulkan dari reses-reses yang telah dilaksanakan oleh masing-masing anggota dewan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Masyarakat sangat membutuhkan pokir dewan, karena program-program kegiatan pokir-pokir dewan tersebut langsung menyentuh masyarakat, semua pokir dewan kegiatannya bersifat pro rakyat,” terang Ramza lagi.
Namun demikian, dirinya dan seluruh DPRK yakin, warga kota Banda Aceh sudah pintar semuanya sehingga tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita yang menyesatkan.
“Kami harap masyarakat tetap percaya dengan kinerja kami di DPRK, dan saat ini kami tetap fokus dengan persoalan hutang pemko ini. Percayalah dengan itikad baik kami sekarang ini dalam upaya mengawasi pemerintah kota untuk benar-benar menyelesaikan hutang-hutang tahun 2021 agar tidak menyebabkan timbulnya lagi hutang-hutang ditahun yang akan datang”. pintanya.
Menurut Ramza, tim pansus saat ini sangat solid dan telah membuat agenda rapat-rapat rutin yang nantinya akan kami laksanakan setiap harinya dan kami upayakan akan mendapat hasil konkrit dalam satu minggu ini agar seluruh hutang benar-benar selesai. Dengan selesainya masalah hutang ini kami berharap agar seluruh kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan perekonomian dapat dilaksanakan kembali agar roda perekonomian terus berputar demi kesejahteraan masyarakat.
“Kami tidak ingin akibat pemko memaksakan diri membayar hutang dengan memakai sumber Anggaran 2022, akibatnya tidak ada lagi tersedia dana untuk membiayai berbagai kegiatan-kegiatan yang dapat mensejahterakan masyarakat”, jelasnya lagi.
“Disatu sisi lanjutnya, roda pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik dan disisi lain pembangunan juga harus berlanjut demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat,” demikian Ramza Harli.
Hadir dalam rapat perdana siang tadi ketua pansus, Ramza Harli, Farid Nyak Umar, Isnaini Husda, Heri Julius, Irwansyah, ST, Irwansyah, SE dan Ir. Bunyamin.(Adv)
