posaceh.com, Banda Aceh – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya, Provinsi Aceh, menerima hibah barang milik negara (BMN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) untuk memperkuat digitalisasi administrasi pemerintahan.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya Helmi di Pidie Jaya, Jumat (5/6/2026) mengatakan hibah yang diberikan berupa lima unit alat pengolah data serta dua unit printer.
“Hibah barang milik negara tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya,” katanya.
Helmi mengatakan bantuan Kementerian PAN RB tersebut merupakan wujud nyata dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat sarana dan prasarana kerja aparatur daerah.
Sekaligus mendorong percepatan reformasi birokrasi berbasis digital di lingkungan Pemkab Pidie Jaya.
Menurut dia, ketersediaan perangkat teknologi informasi yang memadai akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja aparatur dalam pengelolaan data, penyusunan laporan, pelayanan administrasi, serta koordinasi antarperangkat daerah.
“Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan berbasis elektronik, keberadaan fasilitas kerja modern menjadi faktor penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Helmi.
Helmi mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kementerian PAN RB atas perhatian serta dukungan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui hibah tersebut.
Dengan bantuan Kementerian PAN RB tersebut, kata dia, dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja aparatur sipil negara, mempercepat transformasi digital di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas.
“Dengan tersedianya fasilitas kerja yang lebih baik, kami optimistis program reformasi birokrasi, penguatan sistem administrasi pemerintahan, dan peningkatan pelayanan publik bisa lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan demi terwujudnya pemerintahan yang modern dan berorientasi pada pelayanan,” kata Helmi.(Muh/*)
