Daerah

P2K Diduga Pungut Biaya Pendaftaran Hingga Rp 5 Juta dari Calon Keuchik

2300
×

P2K Diduga Pungut Biaya Pendaftaran Hingga Rp 5 Juta dari Calon Keuchik

Sebarkan artikel ini
Pemilihan Keuchik berlangsung di Gampong Papeun, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, pada Rabu (21/06/2023). FOTO/ HARMADI

posaceh.com, Sigli – Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) sejumlah gampong di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, diduga memungut biaya pendaftaran sebesar Rp 2,4 juta hingga Rp 3,35 juta kepada setiap calon. Camat mengaku tidak tahu adanya pungutan tersebut.

Hal itu disampaikan oleh beberapa bakal calon keuchik, di Gampong Tuha Biheue, dimana mereka dipungut biaya sebesar Rp 3.350.000 per calon dan Gampong Glee Cut sebesar Rp 2,4 juta per bakal calon keuchik, sebagai biaya pendaftaran pemilihan keuchik oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) masing-masing gampong yang bersangkutan.

Pungutan serupa dilaporkan juga terjadi di beberapa gampong lainnya dalam wilayah Kecamatan Muara Tiga, Pidie, di antaranya Gampong Papeun, Ingin Jaya, Batee, dan Ujong Pie. “Para bakal calon keuchik saat mendaftar, mereka mengeluarkan biaya hingga Rp 5 juta kepada panitia pemilihan,” sebut satu sumber.

Seperti diketahui prosesi pemilihan keuchik sejumlah gampong di Kecamatan Muara Tiga, Pidie, sudah berlangsung, yaitu Gampong
Glee Cut pada 20 Juni 2023, Gampong Papeun pada 21 Juni 2023, Gampong Tuha Biheue pada 22 Juni 2023, Gampong Ingin Jaya pada 24 Juni 2023, Gampong Batee pada 26 Juni 2023, dan Gampong Ujong Pie pada 6Juli 2023.

Wahyuddin, bakal calon Keuchik Gampong Tuha Biheue mengatakan kepada wartawan, Rabu (28/06/2023), pada saat melakukan pendaftaran sebagai bakal calon keuchik harus menyediakan biaya pendaftaran sebesar Rp 3.350.000, yang diserahkan kepada Ketua P2K.

“Jika tidak menyediakan biaya sebesar itu, maka kami tidak terdaftar sebagai calon keuchik,” katanya.

Hal serupa juga dikatakan oleh Rahmadi bakal calon keuchik Gampong Glee Cut, mereka juga dibebankan oleh Ketua P2K, mengeluarkan biaya pendaftaran sebesar Rp 2,4 juta dengan alasan biaya yang disediakan untuk kegiatan pemilihan itu tidak mencukupi.

“Dalam pemilihan keuchik, kami terpaksa harus mengeluarkan biaya pendaftaran, jika tidak maka kami tidak ditetapkan sebagai calon keuchik,” kata Rahmadi.

Berdasarkan Undang-undang, Permendagri, dan Qanun, jelas disebutkan bahwa anggaran biaya pelaksanaan pemilihan dibebankan pada APBD atau APBDes, bukan kepada calon keuchik atau disebutkan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. Namun panitia tersebut berani melanggar hukum dan UU yang berlaku.

Mengaku Tidak Tahu

Sementara itu, Camat Maura Tiga, Bakhtiar, saat dikonfirmasi posaceh.com mengatakan, masalah pengutipan dana dari calon keuchik itu, ia mengaku tidak tahu. “Saya akan tanyakan sama Kasi Pemerintahan Kantor Camat Muara Tiga, apa P2K bebankan atau pengutipan biaya pendaftaran kepada bakal calon keuchik. Itu belum ada informasi sampai saat ini, katanya.

Bakhtiar menjelaskan, di qanun tidak disebutkan secara langsung meminta uang pada calon peserta keuchik, tetapi yang tercantum di dalam qanun, apabila dana yang dialokasikan dalam APBG tidak cukup untuk penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Gampong, maka boleh menerima sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Kemudian Bakhtiar menjelaskan, Boleh disumbangkan oleh pihak ketiga, apakah dari donatur atau dari pihak bakal calon keuchik tersebut, itu pun hasil musyawarah dan mufakat antara pihak P2K, Tuha Peut Gampong (TPG) dan bakal calon keuchik

Ketua Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Papeun mengantar berkas atau dokumen hasil pemilihan Keuchik ke Kantor Camat Muara Tiga, sedang menandatangani daftar yang tidak hadir pada acara pemilihan, Senin (10/07/2023). FOTO/ HARMADI

“Jika ada donatur atau pihak ketiga menyumbang dana, itupun langsung diserahkan kepada Keuchik atau Tuha Peut Gampong (TPG) bukan diserahkan kepada Ketua P2K,” ujarnya.

Misalnya, dana hibah atau bantuan pihak ketiga, dalam UU Gampong disebutkan gampong bisa menerima hibah atau bantuan pihak ketiga, namun penggunaan dana harus diatur dengan jelas dalam Musyawarah Gampong. Kemudian dana dari bakal calon keuchik termasuk dana pihak ketiga. Namun bukan kewenangan dan tanggung jawab panitia memutuskannya, tetapi Keuchik dan TPG yang memutuskannya dalam musyawarah gampong.

“Sedangkan mekanisme penggunaan dana pihak ketiga untuk pemilihan keuchik, pemungutan biaya dari calon itu harus diputuskan dalam musyawarah gampong, kemudian calon menyerahkan dana bantuannya kepada pemerintah gampong, bukan kepada panitia P2K,” ungkap Camat Muara Tiga, Pidie itu.

Menurut Bakhtiar, seluruh dana masuk ke kas gampong, setelah itu baru dikeluarkan lagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong. Hal itu ditetapkan dalam Peraturan gampong. Dana pihak ketiga itu masuk dulu ke Pemerintah Desa, baru kemudian dibahas penggunaannya untuk apa saja, termasuk untuk Pemilihan Keuchik.

“Tidak bisa ketua Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang menetapkan, mengutipnya dan menggunakannya secara langsung,” tutupnya. (Harmadi)