posaceh.com, Banda Aceh – DPP Partai Aceh melalui Departemen Hubungan Luar Negeri menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Politik bertema “Diplomasi Aceh untuk Perdamaian dan Investasi yang Berkepastian Hukum” di Ayani Hotel, Banda Aceh, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, hingga Minggu 15 November 2026 tersebut, diikuti 60 peserta dari pengurus Departemen Partai Aceh, DPP Muda Seudang, DPP Jaringan Aneuk Syuhada Pusat (JASA), DPP Putroe Aceh, MUNA Pusat, serta mahasiswa sejumlah perguruan tinggi di Aceh.
Diklat tersebut menghadirkan empat narasumber dari Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Bea Cukai, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), dan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Keempatnya memberikan materi terkait ekonomi Aceh, kepabeanan dan perdagangan lintas negara, tata kelola hulu migas, serta pengembangan kawasan dan layanan investasi Sabang.
Wakil Ketua Umum Departemen Hubungan Luar Negeri Partai Aceh, Muhammad Raviq DPSA MBA DEA, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, pemahaman terhadap kekhususan Aceh menjadi landasan penting dalam membangun diplomasi, menjalin kerja sama, serta memberikan informasi yang benar kepada mitra, khususnya terkait peluang investasi.
Menurutnya, pemahaman tersebut harus berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan substansi serta semangat perdamaian yang tertuang dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005.
“Peserta perlu memahami hubungan keduanya sekaligus membedakan kedudukan masing-masing. Pemahaman tersebut membantu kita menjelaskan kewenangan yang telah diatur, prosedur yang sudah berjalan, dan persoalan pelaksanaan yang masih memerlukan koordinasi atau klarifikasi,” ujar Raviq.
Ia juga mengingatkan pentingnya membedakan kapasitas Partai Aceh, Pemerintah Aceh, lembaga adat, dan pemerintah pusat agar komunikasi serta kerja sama yang dibangun tetap menghormati kewenangan setiap lembaga.
Raviq menyebutkan, pelatihan tersebut diarahkan untuk membangun tiga kemampuan utama, yakni diplomasi dan kerja sama profesional, fasilitasi informasi yang mendukung kepastian hukum investasi, serta kemampuan menjelaskan pengalaman perdamaian Aceh secara faktual dan bertanggung jawab.
Dalam konteks diplomasi, peserta diharapkan mampu mempersiapkan pertemuan, mengenali kepentingan mitra, menyusun tujuan, serta menindaklanjuti hasil komunikasi. Sementara dalam fasilitasi investasi, peserta harus memahami kewenangan, perizinan, dokumen, tahapan kegiatan, dan instansi yang berwenang memberikan penjelasan resmi.
“Setiap informasi perlu diperiksa sumber dan tanggalnya. Hal yang belum pasti harus disampaikan secara terbuka sebagai sesuatu yang masih memerlukan konfirmasi. Kita harus disiplin untuk tidak menjanjikan izin, keuntungan, atau persetujuan yang berada di luar kewenangan kita,” katanya.
Ia menjelaskan, materi dari Bank Indonesia diharapkan memberikan pemahaman mengenai kondisi ekonomi Aceh, sistem pembayaran, dan transaksi lintas negara. Bea Cukai membahas prosedur kepabeanan dan perdagangan, BPMA mengenai tata kelola hulu migas serta pembagian kewenangannya, sedangkan BPKS memberikan pemahaman tentang layanan investasi, fasilitas kawasan, dan konektivitas Sabang.
Menurut Raviq, pengalaman perdamaian Aceh juga perlu disampaikan secara objektif dengan menghormati pengalaman masyarakat yang beragam dan menggunakan sumber informasi yang jelas. Pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran mengenai dialog, rekonsiliasi, dan upaya menjaga perdamaian.
“Kita berharap, para peserta nantinya tidak hanya memperoleh pengetahuan dari para narasumber, tetapi juga menghasilkan ringkasan isu, dokumen simulasi pertemuan, peta informasi investasi, serta gagasan pertukaran pengetahuan mengenai perdamaian,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Panitia Johan Aroankins MSc menyatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan wawasan dan kapasitas peserta, sekaligus memperkuat kerja sama antara departemen, organisasi sayap partai, KPA, dan organisasi mahasiswa.
“Kegiatan ini diikuti 60 peserta dan berlangsung selama tiga hari. Kami menghadirkan empat narasumber dari BI, Bea Cukai, BPMA, dan BPKS untuk menambah wawasan serta kreativitas peserta, sehingga ke depan dapat melahirkan program-program yang bermanfaat bagi Provinsi Aceh,” tutur Johan.
Ia menjelaskan, Departemen Hubungan Luar Negeri Partai Aceh memiliki tugas memfasilitasi hubungan dan kerja sama di tingkat internasional. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengurus dan jaringan organisasi menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut.
“Penguatan kapasitas pengurus dan jaringan organisasi sangatlah penting agar mampu membangun kerja sama serta menjalankan peran diplomasi Partai Aceh di tingkat internasional,” pungkas Johan.
Selain penyampaian materi dari empat narasumber, kegiatan tersebut juga akan diisi dengan diskusi antara departemen, organisasi sayap partai, mahasiswa, dan Departemen Hubungan Luar Negeri untuk membahas peluang kerja sama serta merumuskan program yang dapat memberikan manfaat bagi Aceh.(Why)
