Daerah

MAA Aceh Besar Rekomendasikan Empat Qanun Adat

1
×

MAA Aceh Besar Rekomendasikan Empat Qanun Adat

Sebarkan artikel ini
Foto bersama usai Raker MAA Kabupaten Aceh Besar Tahun 2026, di Aula Hotel Madinatul Zahra, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Kamis (19/11/2026). FOTO/ DOK MAA ACEH BESAR

posaceh.com, Kota Jantho – Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar merekomendasikan pembentukan empat qanun untuk memperkuat kedudukan hukum adat dan menjaga keberlangsungan tradisi masyarakat. Keempat qanun tersebut mengatur tentang perkawinan, gala, mawah, dan peradilan adat, pada Rapat Kerja (Raker) MAA Kabupaten Aceh Besar Tahun 2026 yang berlangsung selama dua hari yang dimulai sejak 18 November 2026 kemarin, di Aula Hotel Madinatul Zahra, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Kamis (19/11/2026).

Ketua MAA Kabupaten Aceh Besar, H Anwar Ahmad SE Ak mengatakan, pembentukan empat qanun tersebut diperlukan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan adat istiadat sekaligus memperkuat peran lembaga adat dalam kehidupan masyarakat.

“Penguatan adat harus didukung regulasi yang jelas. Karena itu, kami merekomendasikan pembentukan qanun tentang perkawinan, gala, mawah, dan peradilan adat agar pelaksanaan serta penyelesaian persoalan adat memiliki landasan hukum,” ujarnya.

Selain rekomendasi qanun, Raker MAA juga merumuskan sejumlah program penguatan adat berdasarkan bidang kepengurusan. Pada bidang lembaga dan adat istiadat, MAA memprioritaskan silaturahmi dengan tokoh adat, penguatan lembaga adat gampong dan mukim, pembentukan Pageu Gampong, serta penguatan fungsi seulangke dalam adat perkawinan.

Suasana Raker MAA Kabupaten Aceh Besar Tahun 2026, di Aula Hotel Madinatul Zahra, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Kamis (19/11/2026). FOTO/ DOK MAA ACEH BESAR

Pada bidang hukum adat, rekomendasi diarahkan pada penguatan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di tingkat gampong dan mukim. Programnya meliputi sosialisasi, pelatihan, serta praktik peradilan semu bagi lembaga adat. MAA juga merencanakan perlombaan peradilan semu bagi generasi muda sebagai persiapan menghadapi Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) IX Tahun 2028.

Sementara itu, Kepala Sekretariat MAA Kabupaten Aceh Besar, Heru Saputra SH MH mengungkapkan, hasil rapat kerja tersebut menjadi pedoman penyusunan program setiap bidang, mulai dari pembinaan lembaga adat hingga pelestarian warisan budaya.

“Rekomendasi ini mencakup penguatan lembaga adat, pendataan dan dokumentasi adat istiadat, pembinaan generasi muda, pelestarian benda pusaka, serta pemberdayaan perempuan adat. Pelaksanaannya perlu melibatkan pemangku adat hingga tingkat gampong dan mukim,” jelasnya.

Pada bidang pengkajian dan pengembangan adat, MAA memprioritaskan inventarisasi serta dokumentasi adat perkawinan, kematian, kelahiran, pertanian, kelautan, dan tradisi sosial masyarakat. Upaya tersebut juga mencakup sosialisasi dan penghidupan kembali praktik adat yang mulai ditinggalkan.

Sementara bidang pemuda dan kaderisasi diarahkan pada pembentukan kader pemuda adat di setiap gampong, pembinaan seni tradisional, serta pengenalan permainan rakyat seperti gasing, geulayang, dan meuen gatok.

Bidang pusaka dan pembinaan khazanah adat memprioritaskan pendataan benda serta tempat bersejarah, dokumentasi pusaka adat, dan pembukuan Hadih Maja atau Narit Maja. Adapun bidang pemberdayaan wanita adat difokuskan pada pembinaan perempuan dalam pelaksanaan adat serta pengembangan kelompok seni marhaban, marawis, rebana, dan peuayon aneuk.

Raker MAA Kabupaten Aceh Besar Tahun 2026 mengusung tema Penguatan Peran Majelis Adat Aceh (MAA) dalam Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat serta Budaya di Kabupaten Aceh Besar. Seluruh rekomendasi tersebut ditetapkan sebagai pedoman dan arah program organisasi dalam memperkuat kelembagaan adat serta pelestarian budaya Aceh di Kabupaten Aceh Besar.(Why)