Banda Aceh – Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh Teuku Arief Khalifah mengatakan, Rancangan Qanun (Raqan) tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus untuk meminimalisir kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) disektor perparkiran.
“Dengan sistem non tunai ini diperhitungkan untuk menambal PAD Kota disektor parkir yang selama ini di indikasikan bocor,” kata Arif Khalifah kepada media ini, kemarin.
Kehadiran Raqan ini, kata Arief diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja pengelolaan dan pelayanan parkir, sehingga permasalahan klasik seperti banyaknya petugas parkir yang belum efisien, persoalan rawannya kebocoran potensi pendapatan asli daerah dapat teratasi, serta tidak tercapainya target PAD karena pendapatan yang lebih kecil dari biaya operasional.
“Dilapangan ini kita tahu sama tahu, ada kekurangannya. Kita coba melalui qanun ini untuk menambal kebocoran itu sehingga PAD kota ini akan bertambah dan bermanfaatnya untuk warga kota,” ujar Politisi Partai Gerindra itu.
Hasil pantauan pihaknya dilapangan, Kebocoran potensi PAD sektor parkir ini karena pembayaran tunai, dimana misalnya potensi pendapatan retribusi parkir di satu kawasan itu lebih banyak namun pada saat setoran tidak sampai ke pemerintah.
Karena itulah, melalui qanun pembayaran non tunai ini, uangnya langsung masuk ke rekening pemko Banda Aceh dan juru parkir tentunya akan mengurangi potensinya kebocoran.
Ia tidak menapik, sistem non tunai ini tetap saja ada potensi bocor, yang kadang kala saat juri parkir sedang melayani masyarakat, namun yang lainnya langsung beranjak. Paling tidak dengan pembayaran non tunai dapat meminimalisir potensi kebocoran PAD.
“Yang terpenting peralihan sistem tunai ke non tunai sektor parkir, yang pertama tidak ada kenaikan tarif. Kemudian mengatur yang selama ini tidak ada aturannya seperti parkir insidentil dan temporer, dimana selama ini dalam event selalu dilakukan, cuma tidak ada dasar hukumnya, jadi hari ini kita atur dalam qanun sehingga ada kenyamanan dalam mengelola dan tidak melawan ketentuan hukum,” ujar Arief lagi
Dalam implementasi Qanun ini adalah mempermudah, karena tidak lagi menggunakan uang tunai. saya pikir dinas perhubungan sudah sangat siap untuk melakukan sosialisasi kepada juru parkir. Sosialiasi ini perlu ektra dalam memperkenalkan produk berteknologi.
Diawal penerapan qanun ini memang ada kelemahannya, karena tidak semua masyarakat pintar aplikasi, tapi seiring waktu nanti insya Allah mudah-mudahan akan mampu menggunakan itu. Dalam teknis pelaksanaan qanun pembayaran non tunai ini nanti juru parkir dibekali kartu khusus yang dipegang, kalau seandainya nanti ada masyarakat pengguna jasa parkir baik itu warga kota maupun pendatang yang belum mempunyai aplikasi e-money, tetap bisa menggunakan uang tunai, sementara pomotongan uang tetap melalui si juru parkir. “Intinya pemerintah harus siap terlebih dahulu,” tandasnya.
Untuk penerapan pembayaran non tunai disektor parkir, direncanakan pada tahun 2021 akan dilakukan ujicoba diruas di Jalan di ponogoro, kemudian akan dilanjutkan ke kawasan yang lain.
“Yang jelas manfaatnya tujuannya untuk meningkatkan kenyamanan, sekarang berteknologi ini lebih nyaman, pembayaran secara non tunai ini sudah tidak lagi berinteraksi dengan uang apalagi ditengah pandemi covid-19 saat ini. Selain itu penggunaan teknologi ini mendukung Kota Banda Aceh Menjadi Kota Smart City. Kita inginkan kota banda aceh ini menjadi contoh bagi daerah laen bahwa ada perubahan di kota banda Aceh,” katanya
Hari ini semua berbasis teknologi memang belum semua orang menggunakan teknologi, terutama dalam sistem pembayaran, tapi faktanya sudah banyak masyarakat yang menggunakan teknologi. Masyarakat sekarang sudah melek teknologi. (adv)
