Banghas

Ketua dan Wakil Ketua DPRK Bireuen Hadiri Rapat Dengan KPK di Gedung Merah Putih Jakarta

94
×

Ketua dan Wakil Ketua DPRK Bireuen Hadiri Rapat Dengan KPK di Gedung Merah Putih Jakarta

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRK Bireuen, Provinsi Aceh, Junaidi, SH bersama Wakil Ketua I Surya Dharma dan Wakil Ketua II Muslem Abdullah menghadiri Rapat Penguatan Sinergi Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah, dalam Rangka Pemberantasan Korupsi, di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Rabu (7/5/2025).FOTO/ HUMAS DPRK BIREUN

posaceh.com, Bireuen – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, Provinsi Aceh, Junaidi, SH bersama Wakil Ketua I Surya Dharma dan Wakil Ketua II Muslem Abdullah menghadiri Rapat Penguatan Sinergi Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah, dalam Rangka Pemberantasan Korupsi, di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Ketua DPRK Bireuen Provinsi Aceh, Junaidi SH dalam sambutannya dikesempatan tersebut mengatakan merasa sangat senang dan terhormat menjadi bagian dari acara penting ini, yaitu penguatan sinergi kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka pemberantasan korupsi di tanah air_

Mengingat pemberantasan korupsi adalah tugas bersama yang memerlukan kerja sama dan sinergi antara semua pihak. KPK sebagai lembaga independen yang memiliki mandat untuk memberantas korupsi, dan Pemda sebagai pelaksana pemerintahan di daerah, memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan transparan.

Melalui acara ini, kita dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antara KPK dan Pemda dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, jelasnya lagi.

Sembari menambahkan disini kita dapat berbagi pengalaman, pengetahuan, dan best practice dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi”, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, korupsi merupakan penyakit sosial yang dapat merusak fondasi moral dan etika bangsa Indonesia serta dapat menghambat pembangunan yang berkelanjutan.

Korupsi ini dalam berbagai bentuknya akan merugikan semua pihak serta akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik lainya, ujar ketua Junaidi.

Serta menjelaskan, pentingnya menghindari korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata melainkan juga menjadi tanggung jawab individu dan warga Negara Indonesia yang sadar atas nilai-nilai etika dan moral.

Oleh karena demikian saya berharap acara ini dapat menjadi momentum penting dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen kita semua untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik dan bebas dari korupsi, tutupnya.

Dalam rapat penting yang juga dihadiri perwakilan pejabat eksekutif, legislatif, lembaga dan instansi terkait se tanah air.(MarDG/*)