Hari Pendidikan Aceh (Hardikda) yang diperingati pada setiap 2 September, tahun ini telah melintasi usia yang ke-62 merupakan momentum yang sangat penting bagi dunia pendidikan Aceh di tengah pandemi Covid-19.
Tonggak sejarah Hari Pendidikan Aceh ditandai dengan peresmian Kopelma Darussalam oleh Presiden Soekarno pada 2 September 1959. Dalam rentang waktu 62 tahun, tentu sudah mengalami berbagai dinamika dan kemajuan dicapai dunia pendidikan Aceh.
Hardikda Aceh pada 2 September 2021 ini sangat penting guna memperbarui tekad dan semangat untuk terus memajukan pendidikan sebagaimana diharapkan oleh seluruh rakyat Aceh.
Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah mengatakan, kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan di Aceh dibagi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk jenjang SD dan SMP pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah kabupaten/kota. Sementara jenjang SMA sederajat kewenangannya berada di bawah pemerintah provinsi.
“Oleh sebab itu, kami terus membangun koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan seluruh jenjang pendidikan dan seluruh sekolah di Aceh agar memiliki kualitas yang baik dan merata,” ujar Nova.
Gubernur Aceh, mengatakan, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan fokus pada tiga target keberhasilan utama, yaitu mengukur tingkat keberhasilan dengan jumlah lulusan SMA yang diterima di perguruan tinggi. Jumlah kelulusan SMK yang diterima di dunia kerja, seperti di industri dan berwiraswasta. Sekolah Luar Biasa (SLB), mengukur dengan tingkat kemandirian lulusan.
Selain itu mengajak semua organisasi guru seperti PGRI, IGI, JSDI, dan Kobar GB untuk saling bahu membahu meningkatkan kemapuan guru dalam penguasaan Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung pembelajaran dalam masa Covid-19.
“Aceh Carong tetap menjadi misi kita dan kita fokus. saat ini, kondisi pendidikan kita sudah semakin baik, dan hal itu dapat dilihat dari dua variabel pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” katanya.
“Kita masih mengejar beberapa program unggulan lainnya terutama yang berfokus pada peningkatan mutu dan kualitas guru serta ketersediaan saran,” ujarnya.
Dukungan itu, katanya yakni Program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak yang terdistribusi merata di semua daerah.
Penyemangat Belajar
Pada Hardikda akan menjadi penyemangat terus terlaksananya program Merdeka Belajar menjadi solusi dalam meningkatkan mutu kualitas pendidikan Aceh.
Untuk perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan, serta pemberian otonomi lebih bagi satuan pendidikan, kepemimpinan, masyarakat, dan budaya. dan perbaikan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.
Momentum Hardikda Aceh ke 62 pada 2021 ini dapat mendorong semangat dalam menguatkan sistim pendidikan Aceh.
“Hardikda tahun ini kita jadi pendorong semangat dalam menguatkan sistem pendidikan Aceh yang istimewa,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Alhudri, MM, di Banda Aceh, Kamis (2/9/2021).
Alhudri menyebutkan, Provinsi Aceh yang memiliki keistimewaan di sektor pendidikan terus meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan.
Disebutkan, Hardikda menjadi momentum bagi Dinas Pendidikan Aceh untuk memacu semangat, kreativitas, inovasi dan strategi, agar di tahun 2022, prestasi dunia pendidikan di Aceh semakin membanggakan
Katanya, pendidikan bukan sekedar edukasi, tetapi pendidikan adalah arti untuk memberikan sebuah nilai. Pendidikan bukan sekedar ajang, tetapi pendidikan adalah membentuk etika moral.
Pendidikan bukanlah juga sekedar kecerdasan tetapi pendidikan adalah cara memberikan keteladanan. Demi terciptanya sumber daya manusia yang lebih hebat, kreatif, inovatif dan cerdas serta berakhlak mulia.
“Anak-anak Aceh ibarat berlian yang perlu mendapat penanganan yang tepat, sehingga dapat memiliki nilai jual yang tinggi,” katanya.
Katanya, atas pencapaian itu semua, apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, tentunya telah memberi motivasi yang sangat penting, baik bagi kalangan praktisi pendidikan (sekolah dan para guru).
Mutu dan Kualitas Bisa Lebih Baik
Hardikda ke-62 diharapkan menjadi momen untuk merevitalitasasi pendidikan Aceh, khususnya kejuruan sehingga mutu dan kualitas bisa terus lebih baik.
Kepala SMK Penerbangan Aceh, Baihagi S.Pd.M.Pd, mengatakan, Hardikda menjadi momentum adanya perhatian semua pihak untuk dunia pendidikan. “Saya berharap perhatian kita semua terhadap dunia pendidikan, karena pendidikan juga human investmen atau investasi masa depan,” ujarnya.
“Mari kita sama-sama memikirkan, terutama dunia pendidikan vokasi atau kejuruan, karena anak SMK kita siapkan jauh lebih bagus memasuki dunia kerja. Kami berharap, pemerintah mengalokasikan anggaran 20 persen memang memang betul-betul untuk kemajuan sekolah kejuruan,” ujarnya.
Perhatian Terhadap Guru
Hardikda tahun ini juga menjadi momentum untuk membenahi, meningkatkan terus mutu dan kualitas serta persoalan tenaga pendidik atau guru.
Persoalan guru sejauh ini belum tuntas sepenuhnya, PGRI banyak sekali menerima laporan terkait persoalan guru, mulai dari kesejahteraan bahkan perlindungan guru, bagaimana pendidikan dapat berjalan dengan baik jika persoalan guru belum selesai, nah ini menjadi tanggung jawab bersama,” kata Wakil Ketua I Persatuan Guru Republik Indonesaia (PGRI) Provinsi Aceh Dr. Chairil Almy, ST. M.Si
Ia menyebutkan, banyak sekali kasus yang saat ini terjadi guru yang telah lama mengajar bahkan memiliki pangkat yang tinggi namun belum mendapatkan sertifikasi, ini juga menjadi masalah.
“Terkait sertifikasi ini juga memiliki masalah antara guru yang telah memiliki sertifikasi dan belum, karena ini menyangkut dengan dengan fasilitas dan tunjangan untuk guru, padahal secara tugas guru memiliki tugas yang sama yaitu mendidik anak bangsa, maka ini perlu ditinjau kembali dan segera ada solusi agar tidak terjadi ketimpangan,” tegasnya.
Menurutnya, saat ini tanggung jawab pendidikan sudah dibagi TK,PAUD,SD dan SMP menjadi tanggung jawab Pemerintah kabupaten dan Kota sedangkan pendidikan tingkat atas menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi. Dengan demikian maka tanggung jawab Pemerintah menyediakan anggaran yang cukup untuk insan pendidikan.
“Maka Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memiliki data yang lengkap untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk pendidikan, ini tanggung jawab bersama, Pemerintah harus memiliki kebijakan yang adil dalam ketersediaanya anggaran untuk tunjangan guru baik yang tersertifikasi maupun non sertifikasi, karena keduanya memiliki tugas yang sama untuk mendidik anak bangsa menjadi generasi yang baik,” jelasnya.
Demikian juga terkait perlindungan guru, menurut Chairil, penting sekali adanya sebuah peraturan yang menjamin terkait keamanan dan kenyamanan guru, karena banyak sekali kejadian yang menyebabkan guru merasa tidak nyaman, baik dari sekolah maupun dari orang tua murid sendiri.
“Nah disinilah perlunya ada satu peraturan yang melindungi guru, sering sekali terjadi benturan peraturan antara pendidikan dan perlindungan anak, maka ini perlu diatur dengan baik agar tidak menjadi dilema bagi guru, sehingga dalam proses pembelajaran guru mampu memberikan yang terbaik,” ujarnya.
Hardikda dapat menjadi semangat upaya terus untuk perbaikan peningkatan mutu dan kualitas Pendidikan Aceh secara menyeluruh, Semoga. (Sudirman Mansyur).
