Opini

Digitalisasi Laut: Mengapa Aceh Perlu Mulai Berpikir Menuju ‘Twin Ocean’

32
Derita Yulianto (Foto: Dok. Pribadi)

Oleh Derita Yulianto*

Setiap pagi buta, sebelum kota benar-benar terbangun, sebagian nelayan Aceh sudah bersiap menatap laut. Dari Lampulo, Lhok Seudu, Lambada Lhok, hingga pelabuhan-pelabuhan kecil di pesisir barat dan timur Aceh, mereka berangkat membawa bekal yang selama ini menjadi kekuatan utama: pengalaman, naluri, tanda angin, warna air, arah arus, musim, dan cerita orang-orang tua di laut.

Pengetahuan itu berharga. Tidak boleh diremehkan. Tetapi dunia sedang berubah. Di atas kepala nelayan, satelit oseanografi merekam suhu permukaan laut, warna laut, tinggi muka laut, gelombang, angin, dan arus. Di pusat-pusat komputasi, model numerik mencoba mensimulasikan pergerakan laut. Di laboratorium dan kampus, kecerdasan buatan mulai dipakai untuk membaca pola yang dulu terlalu rumit dilihat manusia secara cepat.

Masalahnya, sebagian besar informasi itu masih berhenti sebagai data. Ia belum sepenuhnya menjadi pengetahuan yang mudah dipahami nelayan, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat pesisir. Di sinilah kita perlu membuka sebuah percakapan baru: bukan untuk menggantikan pengalaman nelayan, melainkan untuk memperkuatnya.
Percakapan itu bernama digitalisasi laut. Dalam tahap yang lebih maju, dunia mulai menyebutnya sebagai digital twin ocean, atau kembaran digital laut.

Digital twin ocean bukan sekadar peta laut yang lebih indah. Ia juga bukan aplikasi ramalan ikan yang memberi kepastian seolah-olah laut bisa diperintah. Pada tingkat paling serius, digital twin ocean adalah representasi digital dari laut yang terus diperbarui oleh data observasi, satelit, sensor, model numerik, dan validasi lapangan. Ia membantu manusia memahami kondisi laut hari ini, membaca kemungkinan beberapa hari ke depan, dan menguji berbagai skenario: bagaimana jika angin barat menguat, bagaimana jika gelombang naik, bagaimana jika suhu permukaan laut berubah, atau bagaimana jika tekanan aktivitas manusia meningkat di wilayah pesisir tertentu.

Karena itu, kita harus jujur. Membangun digital twin laut bukan pekerjaan semalam. Ia membutuhkan data yang konsisten, komputasi yang kuat, model yang diuji, sumber daya manusia yang tekun, serta sistem validasi yang tidak main-main. Bahkan negara-negara maju pun membangunnya secara bertahap. Eropa tidak tiba-tiba memiliki kembaran digital laut. Mereka memulainya dari infrastruktur data, model, observasi, kolaborasi ilmiah, lalu bergerak menuju simulasi dan skenario kebijakan.

Pertanyaannya, apakah Aceh terlalu kecil untuk ikut berpikir ke arah itu?
Saya justru melihat sebaliknya. Aceh terlalu penting untuk tidak memulainya.

Ada tiga alasan mengapa Aceh perlu berani membuka jalan menuju digitalisasi laut yang lebih maju.

Pertama, posisi geografis Aceh sangat strategis. Perairan Aceh berhadapan dengan Samudra Hindia, bersentuhan dengan Laut Andaman, dan terhubung dengan Selat Malaka. Ini bukan laut yang sederhana. Di sana ada dinamika arus, pusaran, front termal, gelombang musim barat, pengaruh angin, dan perubahan kesuburan laut yang sangat menentukan kehidupan nelayan. Laut Aceh bukan halaman belakang. Ia adalah ruang hidup, ruang ekonomi, ruang ekologi, dan ruang geopolitik.

Kedua, nelayan kecil adalah kelompok yang paling merasakan ketidakpastian laut. Ketika cuaca berubah, gelombang meninggi, ikan berpindah, atau biaya solar naik, mereka menanggung risiko paling depan. Melaut tanpa informasi yang cukup berarti mengeluarkan biaya besar untuk hasil yang belum tentu. Digitalisasi laut, jika dirancang dengan berpihak, dapat membantu mengurangi ketidakpastian itu. Bukan menjamin ikan pasti tertangkap, tetapi memberi petunjuk yang lebih baik: kapan lebih aman melaut, wilayah mana yang lebih potensial, kapan sebaiknya menunda, dan bagaimana membaca laut dengan lebih hemat biaya serta lebih selamat.

Ketiga, Aceh memiliki modal sosial yang tidak dimiliki banyak daerah lain: Panglima Laot. Lembaga adat ini telah lama menjadi penjaga tata kehidupan laut. Ia mengatur hari pantang melaut, menyelesaikan sengketa, menjaga etika di laut, dan memastikan bahwa laut tidak hanya dilihat sebagai tempat mengambil hasil, tetapi juga sebagai ruang yang harus dihormati. Digital twin ocean tidak boleh datang sebagai teknologi yang menyingkirkan adat. Ia harus datang sebagai alat bantu yang memperkuat kebijaksanaan lokal. Keputusan adat akan lebih kuat jika didukung data. Sebaliknya, data akan lebih bermakna jika dipahami melalui pengalaman masyarakat laut.

Maka jalan Aceh sebaiknya tidak dimulai dengan mimpi yang terlalu jauh. Kita perlu memulainya dari fondasi yang masuk akal.

Tahap pertama adalah nowcasting laut yaitu membaca kondisi laut terkini dari data satelit, model global, prakiraan gelombang, angin, arus, suhu permukaan laut, dan klorofil.

Tahap kedua adalah membangun ocean intelligence regional: menggabungkan parameter-parameter itu menjadi informasi yang relevan untuk keselamatan nelayan, potensi daerah penangkapan ikan, sedimentasi muara, abrasi pesisir, wisata bahari, konservasi, dan tata ruang laut.

Tahap ketiga adalah validasi lapangan: melibatkan nelayan, Panglima Laot, kampus, pemerintah, dan komunitas pesisir untuk menguji apakah informasi digital itu benar-benar sesuai dengan kenyataan laut. Baru setelah itu kita bisa berbicara lebih serius tentang digital twin regional perairan Aceh.

Di sini prinsip kehati-hatian menjadi penting. Setiap informasi laut harus membawa tingkat keyakinan. Tidak semua data sama kuat. Ada data yang harian, ada yang terlambat, ada yang tertutup awan, ada yang hanya menggambarkan permukaan, ada pula yang perlu dikoreksi dengan pengamatan lapangan. Jika kita ingin digitalisasi laut dipercaya, kita harus berani mengatakan “data hari ini kuat”, “data hari ini terbatas”, atau “informasi ini masih perlu validasi”. Kejujuran seperti ini bukan kelemahan. Justru itulah dasar ilmu pengetahuan.

Pemerintah daerah dapat mengambil peran dengan menjadikan digitalisasi laut sebagai agenda inovasi, bukan sekadar proyek aplikasi. Kampus dapat menjadikan perairan Aceh sebagai laboratorium hidup. Dunia usaha dapat terlibat melalui kemitraan yang menempatkan keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan sebagai ukuran keberhasilan. Komunitas nelayan tidak boleh hanya menjadi objek penerima informasi; mereka harus menjadi mitra sejak awal.

Era “twin ocean” sedang datang. Mungkin Aceh belum siap membangun sistem sekompleks Eropa hari ini. Tetapi Aceh bisa mulai dari hal yang paling mendasar: membangun budaya membaca laut dengan data, menghormati pengetahuan nelayan, memperkuat keputusan adat, dan menyiapkan generasi muda pesisir agar tidak hanya menjadi penonton dalam revolusi pengetahuan maritim.

Aceh tidak harus langsung memiliki kembaran digital laut yang sempurna. Tetapi Aceh harus mulai membangun fondasinya. Sebab laut Aceh terlalu berharga untuk terus dibaca hanya setelah badai datang, setelah solar habis, setelah nelayan pulang tanpa hasil, atau setelah pesisir berubah tanpa sempat kita pahami.

Sudah saatnya kita belajar membaca laut lebih awal, lebih jujur, dan lebih bijaksana.

Dr. Ir. Derita Yulianto, M.Si., Anggota Dewan Pakar Himpunan Ahli Pengelola Pesisir (HAPPI) Nasional Ketua HAPPI Aceh.

Exit mobile version