Oleh Derita Yulianto*
Ada masa ketika laut tidak sepenuhnya tertutup, tetapi juga tidak cukup ramah bagi nelayan kecil. Angin bertiup lebih kuat, gelombang meninggi, arus berubah, dan biaya melaut bertambah. Bagi kapal besar, keadaan seperti ini mungkin masih dapat dihitung sebagai risiko usaha. Bagi nelayan kecil, satu keputusan melaut bisa berarti pilihan antara keselamatan dan kebutuhan dapur.
Dalam percakapan nelayan, kondisi seperti ini sering disebut laut mulai berat atau terasa angin barat. Secara klimatologi, Juli memang bukan puncak musim barat. Namun di pesisir barat Aceh yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia, angin barat daya, gelombang sedang, arus yang berubah, dan cuaca tidak menentu tetap memberi tekanan nyata. Yang penting bukan memperdebatkan nama musimnya, melainkan membaca dampaknya bagi nelayan.
Nelayan kecil bukan tidak tahu risiko. Mereka memahami tanda-tanda laut dan tahu kapan gelombang mulai tidak bersahabat. Tetapi pengetahuan itu sering kalah oleh kebutuhan hidup: tidak melaut berarti tidak ada pendapatan, sementara melaut berarti keselamatan dipertaruhkan. Karena itu perlindungan nelayan tidak cukup berhenti pada imbauan agar berhati-hati. Nelayan membutuhkan sistem yang membuat keputusan untuk tidak melaut tidak selalu berarti kehilangan nafkah sepenuhnya.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 sebenarnya sudah memberi dasar yang baik. Perlindungan nelayan bukan sekadar bantuan ketika terjadi musibah, melainkan mencakup penguatan usaha, pembiayaan, kelembagaan, akses ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, serta perlindungan dari risiko. Tinggal bagaimana pemerintah, dunia usaha, lembaga adat, dan komunitas nelayan bersama-sama mengisinya sesuai kemampuan masing-masing.
Salah satu pintu paling mendesak adalah asuransi. Kenyataannya, masih banyak nelayan yang belum memiliki asuransi aktif. Ada yang belum terdaftar, ada yang pernah terdaftar tetapi tidak berlanjut, ada yang merasa iuran kecil pun berat karena pendapatan harian tidak pasti, dan ada nelayan buruh yang bekerja di kapal orang lain tetapi perlindungan kerjanya belum jelas.
Pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah asuransi tersedia, tetapi siapa yang membayar dan siapa yang memastikan kepesertaannya tetap hidup. Untuk nelayan buruh, perlindungan kerja wajar menjadi bagian tanggung jawab bersama dengan pemilik kapal atau usaha penangkapan, sebab mereka sama-sama menghasilkan nilai ekonomi dan menghadapi risiko yang sama di laut.
Untuk nelayan kecil yang bekerja mandiri, pembiayaan asuransi dapat dibagi secara gotong royong: pemerintah pusat dan daerah membantu premi nelayan paling rentan; pemerintah gampong, BUMG, koperasi, dan Panglima Laot membantu pendataan serta memastikan kepesertaan tetap aktif; Baitul Mal mengambil peran bagi nelayan miskin yang memenuhi kriteria; dan nelayan sendiri, bila mampu, menyisihkan iuran kecil pada musim tangkapan baik.
Dengan cara ini, asuransi tidak menjadi kartu yang hanya muncul saat program diluncurkan, tetapi perlindungan yang hidup. Nelayan tahu statusnya, keluarga tahu haknya, dan semua pihak tahu siapa yang belum terlindungi. Namun asuransi kecelakaan dan kematian belum cukup. Persoalan besar nelayan kecil justru muncul ketika mereka tidak melaut karena cuaca buruk: selamat karena tinggal di darat, tetapi pendapatan berhenti.
Karena itu Aceh layak mulai memikirkan perlindungan pendapatan berbasis cuaca laut. Misalnya, bila tinggi gelombang, angin, atau peringatan cuaca laut melewati ambang tertentu selama beberapa hari, nelayan kecil yang terdata menerima bantuan sementara. Skema seperti ini tentu perlu diuji hati-hati, tetapi arahnya jelas: bantuan tidak menunggu musibah, melainkan mencegah nelayan terpaksa mengambil risiko.
Aceh juga memiliki kekuatan khas: Panglima Laot, Baitul Mal, koperasi, BUMG, dan tradisi gotong royong pesisir. Kekuatan ini dapat dipadukan dalam lumbung paceklik nelayan. Pada musim tangkapan baik, sebagian kecil hasil disisihkan; saat laut berat, tabungan bersama itu digunakan untuk kebutuhan dasar, iuran asuransi, atau modal usaha keluarga. Ini bukan belas kasihan, melainkan disiplin kolektif yang sebenarnya sudah lama hidup di pesisir kita.
Perlindungan juga harus melihat keluarga. Ketika kapal tidak turun, ekonomi rumah tangga tidak boleh berhenti total. Pengolahan ikan, pengeringan, pengasapan, abon, kerupuk, terasi, perbaikan jaring, hingga usaha kecil pesisir dapat menjadi pelapis pendapatan. Program semacam ini tidak perlu seragam; setiap lhok dan gampong punya kekuatan sendiri, dan yang paling bertahan biasanya yang tumbuh dari kemampuan lokal.
Di zaman sekarang, informasi juga bagian dari perlindungan. Kabar tentang angin, gelombang, arus, hujan, dan daerah potensial penangkapan perlu sampai kepada nelayan dalam bahasa sederhana: aman, waspada, tunda, atau pilih wilayah yang lebih efisien. BMKG Maritim, Panglima Laot, radio nelayan, papan informasi PPI, grup WhatsApp, dan teknologi seperti NELAYA-AI dapat saling melengkapi.
Teknologi tidak menggantikan pengalaman nelayan; ia hanya menemani pengalaman itu dengan informasi yang lebih kuat. Trip yang batal karena cuaca buruk bukan kerugian jika nyawa terselamatkan. Trip yang lebih tepat arah bukan hanya soal ikan, tetapi juga BBM yang lebih hemat dan keluarga yang lebih tenang menunggu di darat.
Melindungi nelayan tidak harus dimulai dari program besar. Ia bisa dimulai dari hal nyata: data nelayan yang harus lebih dirapikan, asuransi yang aktif dan jelas pembayarnya, informasi laut yang mudah dipahami, lumbung paceklik yang jujur, serta usaha keluarga pesisir yang diberi ruang tumbuh.
Laut tidak bisa kita atur agar selalu tenang. Tetapi kita bisa berusaha agar nelayan tidak sendirian ketika laut mulai berat. Tulisan ini bukan jawaban akhir, melainkan ajakan untuk sama-sama memikirkan perlindungan sederhana yang benar-benar sampai kepada nelayan.
* Dr. Ir. Derita Yulianto, M.Si., Anggota Dewan Pakar Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Nasional. Pengajar di Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Dosen Politeknik Kepulauan Simeulue.
