posaceh.com, Jakarta — Dewan Pers mendukung gagasan Asosiasi Media Multiplatform Indonesia (AMMI) membangun akademi jurnalisme multiplatform untuk meningkatkan kompetensi pelaku media digital dan konten kreator, terutama dalam menerapkan prinsip akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan etika jurnalistik.
“Kita siap menjadi Dewan Pembina AMMI,” ungkap anggota Dewan Pers periode 2025–2028, Dr Rosarita Niken Widiastuti, yang menjabat Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antarlembaga, dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers, saat bertemu Ketua Umum AMMI Tundra Meliala di Penang Bistro, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Ketua Umum AMMI Tundra Meliala mengatakan, perkembangan teknologi telah mengubah pola distribusi informasi. Media sosial dan berbagai platform digital memungkinkan informasi menjangkau masyarakat dengan cepat, tetapi kecepatan tersebut harus diimbangi kemampuan memeriksa fakta dan memastikan kebenaran informasi.
Menurut Tundra, tuntutan menjadi yang pertama menyebarkan informasi tidak boleh mengesampingkan proses verifikasi dan konfirmasi kepada narasumber. Informasi yang belum teruji dapat merugikan pihak tertentu sekaligus mengikis kepercayaan publik terhadap media.
“Pendidikan jurnalistik perlu menjadi bagian penting dalam pelatihan konten kreator. Kemampuan membuat konten menarik dan menjangkau audiens luas harus diimbangi pemahaman tentang verifikasi, akurasi, keberimbangan, dan etika jurnalistik,” ujar Tundra.
Ia menjelaskan, akademi jurnalisme multiplatform yang digagas AMMI dirancang sebagai ruang pendidikan dan peningkatan kapasitas bagi pelaku media lintas platform. Materi pembelajaran dapat mencakup teknik peliputan dan wawancara, pemeriksaan fakta, verifikasi foto dan video, etika publikasi, serta pemahaman mengenai hak jawab dan koreksi.
Niken sejalan dengan gagasan tersebut. Pendidikan jurnalistik dinilai penting agar perkembangan teknologi dan perubahan pola penyebaran informasi berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas konten serta tanggung jawab kepada publik.
Tundra menegaskan, tidak semua konten media sosial merupakan produk jurnalistik. Namun, ketika informasi disajikan sebagai berita untuk kepentingan publik, prinsip jurnalistik harus menjadi landasan agar informasi yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan.
Dukungan Dewan Pers tersebut menjadi dorongan bagi AMMI untuk mengembangkan gagasan akademi melalui kurikulum yang relevan dan keterlibatan praktisi berpengalaman. Upaya ini diharapkan memperkuat kompetensi pelaku media multiplatform sekaligus meningkatkan kualitas informasi dan kepercayaan masyarakat.(Why/*)
