Di Banda Aceh hari ini, orang-orang berbicara dengan jempol. Pesan meluncur cepat, panggilan masuk tak lagi mengejutkan. Namun di sebuah sudut kota, berdiri bangunan tua peninggalan kolonial—bekas Kantor Telepon Koetaradja—yang mengingatkan bahwa komunikasi pernah datang ke Aceh sebagai alat perang, bukan sekadar kemajuan.
Gedung itu dibangun pada 1903 dan berfungsi sebagai sentral telepon militer Belanda. Pada masanya, perangkat ini disebut sebagai teknologi komunikasi paling canggih di Hindia-Belanda. Bahkan, telepon pertama di Sumatera justru hadir di Aceh, bukan di pusat-pusat kolonial lain. Pembangunannya berlangsung pada era pemerintahan Gubernur Jenderal Joannes Benedictus van Heutsz (1899–1904)—nama yang lekat dengan kebijakan militer keras dalam Perang Aceh.
Lebih dari seabad lalu, di gedung itulah dering telepon pertama kali menggema di Koetaradja. Bagi pemerintah kolonial, telepon bukan simbol kemajuan sipil, melainkan alat strategis. Kabel-kabel ditarik untuk menghubungkan markas militer, pelabuhan, dan pos-pos terpencil. Dari sana, laporan medan perang mengalir: serangan gerilya, perlawanan rakyat, hingga kegagalan operasi.
“Koetaradja ke Batavia.”
Kalimat pembuka itu bukan sekadar prosedur komunikasi. Ia adalah simbol jarak—antara pusat kekuasaan dan medan perlawanan yang tak pernah benar-benar bisa dikendalikan. Lewat telepon, Belanda berusaha menundukkan Aceh dengan data, peta, dan perintah cepat. Namun perang ini segera menunjukkan keterbatasannya.
Arsip kolonial mencatat intensitas komunikasi yang tinggi. Telepon berdering hampir setiap hari, sering kali membawa kabar buruk. Pos diserang, patroli hilang, wilayah yang dinyatakan “aman” kembali bergolak. Nama-nama tempat seperti Pidie, Meulaboh, dan Tiro berulang kali muncul dalam laporan—wilayah yang menolak tunduk meski teknologi modern telah dikerahkan.
Salah satu nama yang paling sering membuat suara di ujung telepon meninggi adalah Teuku Umar. Pada suatu fase perang, ia disebut sebagai sekutu. Telepon di Koetaradja pernah menyampaikan kabar keberhasilannya membantu operasi militer Belanda. Namun nada itu tak bertahan lama. Dalam waktu singkat, laporan berubah menjadi kecemasan: senjata dan logistik yang diberikan justru dipakai untuk menyerang kembali pasukan kolonial.
Dalam Perang Aceh, pengkhianatan adalah istilah yang relatif. Bagi Belanda, Teuku Umar berkhianat. Bagi Aceh, ia menjalankan siasat. Telepon yang sama menjadi saksi perubahan itu—dari alat koordinasi menjadi penyampai kepanikan.
Di sinilah ironi teknologi kolonial bekerja. Telepon memungkinkan Belanda berbicara cepat, tetapi tidak membuat mereka memahami Aceh. Perang ini tidak sepenuhnya berlangsung di ruang-ruang kantor atau di balik gagang telepon. Ia hidup di hutan, di kampung, di jaringan lisan yang tak tercatat.
Para mujahidin di wilayah Tiro dan sekitarnya bergerak tanpa kabel. Mereka membaca tanda alam, mendengar kabar dari mulut ke mulut, dan menyerang ketika lawan masih sibuk menunggu laporan. Ketika telepon berdering di Koetaradja, sering kali perlawanan telah lebih dulu bergerak.
Ada pula kisah yang hidup di antara arsip dan ingatan. Beberapa orang tua Banda Aceh menceritakan bahwa pada malam-malam tertentu, telepon di gedung itu pernah berdering tanpa ada penelepon. Operator mengangkat gagang, namun tak ada suara—hanya dengung panjang, seperti napas yang tertahan. Mitos atau tidak, cerita ini bertahan, seolah perang meninggalkan gema.
Kini, Banda Aceh telah berubah. Telepon genggam ada di setiap tangan. Namun bangunan sentral telepon itu masih berdiri, dilalui ribuan orang setiap hari tanpa banyak yang berhenti menoleh. Ia mengajarkan satu pelajaran penting: teknologi tidak pernah netral. Ia bisa menjadi alat kemajuan, tetapi juga instrumen penaklukan.
Telepon Belanda itu mungkin telah lama sunyi. Namun deringnya masih bergema dalam sejarah Aceh—sebuah pengingat bahwa tidak semua suara bisa dikendalikan oleh kabel dan kekuasaan. Dan Aceh adalah buktinya. (Hasnanda Putra)
