posaceh.com, Sigli – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Pidie menggelar rapat tentang penanganan konflik gajah dengan masyarakat mencari solusi yang sering makan korban jiwa warga Pidie yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRK Pidie, Rabu (1/2/2023).
Dalam acara rapat tersebut langsung dipimpin Ketua DPRK Pidie Mahfuddin Ismail tersebut berlangsung alot, turut dihadiri Kajari Pidie Gembong Prianto, Perwakilan BKSDA Aceh, Dinas LHK Aceh, para camat, perwakilan gampong, dan tokoh masyarakat terkait lainnya.
Dalam rapat itu dilibatkan dari unsur Forkopimda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Flora Fauna Internasional (FFI), CRU Aceh dan CRU Kecamatan Mila, para Camat, Keuchik, dan Imum Mukim dari Kecamatan Tangse.
Dalam rapat tersebut, Camat Sakit Nur Masyitah, juga menawarkan solusi untuk dibuatkan sanctuary gajah (semacam wadah yang merawat serta menjaga kesejahteraan gajah) di perbatasan Pidie dan Pidie Jaya atau Kecamatan Tangse.
Dimana sejumlah kalangan menilai Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, mengabaikan persoalan dalam menangani gajah, sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan dengan masyarakat.
“DPRK Pidie merasakan sangat kecewa terhadap pihak DLHK Aceh dan BKSDA Aceh yang tidak dihadiri langsung orang nomor satu. Mereka hanya mengirim perwakilan, sehingga tidak ada hasil yang dapat diambil untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, sangat menyayangkan atas ketidakhadiran pimpinan instansi yang berkaitan langsung terhadap persoalan keluhan masyarakat yang selama ini sangat resah dan takut atas gangguan gajah.
“Semestinya persoalan konflik gajah dengan manusia di Pidie harus disikapi secara serius termasuk lahirnya solusi penanganan sehingga tidak ada korban selanjutnya. Tetapi sangat kita sayangkan para pengambil kebijakan hanya mengirimkan perwakilan saja,” kata Mahfuddin.
Camat Sakti Nur Masyitah menyebutkan, saat adanya konflik gajah dengan manusia yang belum teratasi hingga kini merupakan isu strategis di Pidie, menduga BKSDA telah menjadikan gajah sebagai proyek anggaran.
“Ketika gajah mati di Mila, semua sibuk dan memenjarakan manusia, tapi ketika ada warga yang mati kata Masyitah, tidak ada yang sibuk,” ujarnya.
Keuchik Blang Malo, Tangse, Bokrizal, mengatakan akibat seringnya gajah berkeliaran di wilayah perkebunan, menyebabkan warga ketakutan untuk bertani. Sedangkan konflik dengan satwa dilindungi tersebut sudah berlangsung lama dan BKSDA Aceh masih lamban, sehingga menimbulkan korban jiwa di masyarakat akibat diserang gajah.
“Jika pihak terkait tak mampu menyelesaikan masalah ini, jangan salahkan warga bila nanti mengambil tindakan sendiri,” demikian Bokrizal. (Harmadi)
