posaceh.com, Banda Aceh – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh berhasil menuntaskan program Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK-21) pada 21 Juni 2021 yang lalu dengan capaian 100 persen.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Cut Azharida, SH mengatakan, dari jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar sebanyak 59.394 KK dan tersebar di sembilan Kecamatan di Kota Banda Aceh semua sudah terdata untuk PK-21.
“Dari 59.394 jumlah KK di sembilan Kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh alhamdulillah semua sudah di data sesuai target yang ditetapkan,” katanya kepada posaceh.com, Selasa (29/6/2021).

Wali Kota Banda Aceh H Aminullah Usman dan Istri menerima tim PK-21 Kota Banda Aceh, di Kediamannya
Cut Azharida menyebutkan, dari data petugas yang masuk dan target yang telah ditetapkan untuk disetiap Kecamatan semuanya tercapai, Kecamatan Syiah Kuala targetnya 7.720 KK, Kuta Raja sebanyak 3.534 KK, Kuta Alam 11.954 KK, Jaya Baru 5.813 KK, dan Kecamatan Meuraxa 5.762 Kk,
Selanjutnya, Kecamatan Ulee Kareng 5.535, Banda Raya sebanyak 5.181, dan Kecamatan Lueng Bata 5.80 KK dan yang terakhir di Baiturrahman sebanyak 8.092 KK. “Dari data tersebut secara keseluruhan jumlahnya mencapai 59.394 KK, dan Alhamdulillah sukses,” katanya.
Ia menjelaskan, PK-21 merupakan kegiatan lima tahunan BkkbN dengan tujuan mendapatkan data keluarga baik secara ekonomi atau kesehatan dan data lainnya terkait pertumbuhan penduduk.
“Tujuan utama program ini merupakan pendataan keluarga yang dimana pemerintah dapat mengetahui pertumbuhan penduduk yang lebih detail, bukan hanya sektor ekonomi saja tapi juga sampai kepada persoalan alat kontrasepsi,” jelasnya.
Menurutnya, pendataan ini berbeda dengan sensus penduduk, dimana perbedaan yang paling jelas adalah dari sasarannya yaitu kalau sensus penduduk sasarannya adalah jelas penduduk itu sendiri (jiwa) sedangkan pendataan keluarga menyasar keluarga.
“Jadi ini berbeda dengan sensus, pendataan keluarga juga harus menghadirkan bapak dan ibu dalam keluarga tersebut, namun jika sensus boleh siapa yang mewakili dari keluarga tersebut,” ujarnya.
Selain itu data penduduk yang akurat, valid dan real by name by address sangat dibutuhkan, karena pada konsep pembangunan yang menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan, posisi penduduk tidak lagi hanya sebagai obyek melainkan juga menjadi subyek pembangunan.
“Data yang valid itu penting, karena tidak lagi menjadi obyek tapi juga sebagai subyek pembangunan, karena rencana pembangunan itu harus berbasis data penduduk, jadi segala bentuk bantuan ataupun program pembangunan akan tepat saran,” ujarnya.
Ada dua jenis keluarga sasaran dalam pendataan tersebut. Pertama adalah keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak, atau orang tua tungga beserta anaknya.
Kedua, keluarga khusus atau mereka yang tak sesuai definisi keluarga dalam UU Nomor 52 Tahun 2009, tapi memiliki hubungan kekerabatan. Misalnya, keluarga yang terdiri atas kakak-adik tanpa orang tua, atau kakek/nenek bersama cucunya, atau yang berstatus seorang diri.(Muiz)











