posaceh.com, Banda Aceh – Penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang dirasakan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan pembangunan sanitasi. Namun, keterbatasan fiskal tidak boleh membuat sektor tersebut tersisih dari prioritas pembangunan daerah.
Pesan itu disampaikan Ketua Umum Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), Dadang Supriatna, dalam sambutannya pada pembukaan City Sanitation Summit (CSS) XXIV Tahun 2026 yang dirangkai dengan Rakernas AKKOPSI di Banda Aceh, Rabu (18/11/2026).
Dadang menilai CSS menjadi salah satu ruang strategis bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan perhatian terhadap pembangunan sanitasi, termasuk kebutuhan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Ia mengingatkan, sanitasi bukan sekadar persoalan kebersihan lingkungan. Pengelolaan yang tidak memadai dapat menyebabkan pencemaran sungai dan air tanah hingga memicu penyakit berbasis lingkungan, seperti diare dan stunting.
Karena itu, Dadang meminta seluruh kepala daerah menempatkan pembangunan sanitasi sebagai bagian penting dalam agenda pembangunan, dengan komitmen yang diwujudkan melalui kebijakan dan dukungan anggaran.

FOTO/ PROKOPIM PEMKO BANDA ACEH
Menurutnya, terdapat sejumlah agenda yang harus diperkuat bersama, mulai dari peningkatan akses sanitasi layak dan penghapusan praktik buang air besar sembarangan (BABS), pengelolaan air limbah domestik, penanganan persampahan, hingga pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus adalah pengelolaan sanitasi aman. Dadang mengingatkan bahwa ketersediaan jamban belum cukup untuk menjamin sanitasi yang aman apabila pengelolaan limbahnya tidak berjalan sesuai standar.
Proses tersebut harus berlangsung secara menyeluruh, mulai dari penampungan dalam tangki septik yang memenuhi standar teknis, penyedotan lumpur tinja secara berkala, pengangkutan menggunakan kendaraan khusus, hingga pengolahan di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
“Pengelolaan sanitasi harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu sampai ke hilir, sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan membahayakan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Di sektor persampahan, Dadang turut menyinggung dorongan pemerintah terhadap pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) sebagai salah satu solusi pemanfaatan sampah menjadi energi terbarukan. Ia meminta setiap daerah terus mengembangkan inovasi sesuai kondisi masing-masing, terutama dalam menghadapi tantangan pengelolaan tempat pemrosesan akhir.
Melalui CSS XXIV, AKKOPSI juga mendorong lahirnya kesepakatan bersama yang akan dituangkan dalam deklarasi. Dadang berharap hasil diskusi tidak berhenti sebagai rekomendasi, tetapi diterjemahkan menjadi program dan aksi nyata di setiap daerah.
“Keberhasilan pembangunan sanitasi bukan hanya diukur dari banyaknya fasilitas yang dibangun, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Pembukaan CSS XXIV di Banda Aceh ditandai dengan Dadang mengayuh sepeda pengolah sampah. Momentum tersebut menjadi simbol dorongan terhadap inovasi pengelolaan sampah dan penguatan komitmen sanitasi berkelanjutan di daerah.
Ia berharap AKKOPSI semakin solid dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas sanitasi nasional.(Tamam)











