posaceh.com, Makkah — Pemerintah Arab Saudi mulai menyiapkan berbagai perubahan besar dalam penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M.
Salah satu kebijakan yang diumumkan adalah penghapusan Paket D serta penataan ulang layanan haji menjadi tiga kategori baru yang diklaim lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi jemaah.
Kebijakan tersebut diumumkan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr. Tawfiq Al-Rabiah, saat menyerahkan dokumen pengaturan awal kepada kantor-kantor urusan haji berbagai negara dalam acara penutupan tahunan yang digelar di Makkah.
Langkah ini menjadi bagian dari persiapan dini Arab Saudi untuk penyelenggaraan haji tahun depan sekaligus upaya meningkatkan kualitas layanan bagi jutaan jemaah yang datang dari berbagai negara.
Dalam kesempatan tersebut sebagaimana dilaporkan saudigazette, Al-Rabiah memperkenalkan konsep paket komprehensif yang akan menjadi salah satu pembaruan utama pada musim haji mendatang.
Paket ini mencakup layanan di kawasan masyair atau tempat-tempat suci, akomodasi di Makkah dan Madinah, serta layanan transportasi dan konsumsi yang diwajibkan selama masa tinggal jemaah.
Dengan skema tersebut, pemerintah Arab Saudi berharap kualitas layanan dapat lebih terintegrasi dan terstandarisasi sejak kedatangan hingga kepulangan jemaah.
Kebijakan baru ini juga diharapkan mempermudah koordinasi antara penyelenggara haji dan penyedia layanan di lapangan.
Paket D Resmi Dihapus
Selain memperkenalkan paket komprehensif, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi juga mengumumkan penghapusan Paket D yang selama ini menjadi salah satu pilihan layanan haji.
Sebagai gantinya, struktur paket akan disederhanakan menjadi tiga kategori utama.
Menurut Al-Rabiah, restrukturisasi tersebut dilakukan untuk memberikan pilihan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi jemaah dari berbagai negara.
Namun dalam pengumuman tersebut belum dijelaskan secara rinci mengenai nama maupun karakteristik masing-masing kategori paket baru tersebut.
Pelatihan Petugas Jadi Syarat Penerbitan Visa
Perubahan lain yang diperkenalkan Arab Saudi adalah kewajiban pelatihan bagi anggota kantor urusan haji.
Program pelatihan tersebut akan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses penerbitan visa.
Kebijakan ini menunjukkan upaya Arab Saudi untuk meningkatkan profesionalisme dan kesiapan petugas yang terlibat dalam pelayanan jemaah haji.
Melalui pelatihan wajib tersebut, pemerintah Saudi berharap kualitas pendampingan dan pengelolaan jemaah dapat semakin meningkat pada musim haji mendatang.
Persiapan Haji 2027 Dimulai Lebih Awal
Dalam dokumen pengaturan awal yang disampaikan kepada kantor urusan haji berbagai negara, Arab Saudi juga menetapkan sejumlah tahapan penting dalam persiapan haji 1448 H.
Kantor urusan haji dan perusahaan haji asing akan mulai mendapatkan kesempatan melakukan pemesanan prioritas akomodasi di Makkah dan Madinah mulai 30 Juni 2026.
Selain itu, prioritas juga diberikan kepada kantor urusan haji yang ingin mempertahankan lokasi layanan yang saat ini mereka gunakan di kawasan tempat suci ketika melakukan kontrak paket komprehensif.
Masa prioritas tersebut akan berlangsung hingga 13 Agustus 2026.
Langkah ini dilakukan agar proses kontrak layanan, pengaturan akomodasi, serta persiapan operasional dapat diselesaikan lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Perubahan paket layanan, kewajiban pelatihan petugas, serta dimulainya kontrak lebih awal menunjukkan arah reformasi baru yang tengah dilakukan Arab Saudi dalam pengelolaan haji.
Kebijakan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa standar pelayanan haji ke depan akan semakin menitikberatkan pada integrasi layanan, profesionalisme petugas, serta peningkatan pengalaman jemaah secara menyeluruh.
Bagi negara-negara pengirim jemaah, termasuk Indonesia, perubahan ini akan menjadi bagian penting yang perlu dicermati dalam penyusunan strategi dan persiapan penyelenggaraan haji 2027.(Muh/*)
