Banda Aceh – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani memberikan penghargaan kepada Pemko Banda Aceh berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020.
Penghargaan yang ke 13 kali berturut-turut itu diserahkan Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh, Syafriadi kepada Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, di Balai Kota Banda Aceh, Selasa (2/11/2021).
FOTO/ PROKOPIM PEMKO BANDA ACEH
Penyerahan penghargaan ini turut menyaksikan Kepala KPPN Banda Aceh Ahmad Fahmi, Kasi Bank KPPN Banda Aceh Arief dan nomor pejabat DJPb lainnya. Dari jajaran Pemko turut hadir, Sekdakota Amiruddin, Asisten Administrasi Umum Tarmizi Yahya, Kepala BPKK Iqbal Rokan, Kepala PU Jalaluddin dan pejabat jajaran Pemko lainnya.
“Kedatangan kami hari ini untuk menyampaikan amanah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani berupa penghargaan atas LKPD tahun anggaran 2020 Pemko Banda Aceh dengan opini WTP,” kata Syafriadi saat menyerahkan kepada Aminullah.
Kata Syafriadi, Opini WTP yang diraih Pemko Banda Aceh merupakan yang ke 13 kali berturut-turut dan menjadi salah satu penyelenggara tertinggi pemerintah daerah di Indonesia. Banda Aceh termasuk dalam lima Pemda yang mencapai capaian tertinggi di Indonesia dari 514 Kabupaten/Kota.
Syafriadi menyampaikan ucapan selamat kepada Wali Kota Aminullah dan jajarannya dan berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan kedepannya.
Usai menerima penghargaan, Aminullah menyampaikan apresiasi kepada Kanwil DJPb dan jajarannya. Katanya apa yang telah diraih juga tidak terlepas dari pendampingan dan bimbingan yang selama ini dilakukan pihak DJPb. Tentu saja Banda Aceh sebagai ibukota provinsi harus menjadi barometer bagi daerah lain,” kata Aminullah.
“Terima kasih atas kunjungan hari ini. Ini menandakan kepedulian DJPb untuk Banda Aceh begitu luar biasa agar terus menjadi yang terbaik.
WTP Soal, kata Aminullah mempertahankan jauh lebih berat. Karenanya ia terus mengingatkan semua SKPD untuk mengawasi serta meningkatkan kinerja sesuai SOP agar tidak ada celah yang terjadi pada keuangan negara.
“Terhadap rekomendasi dari DPJb, ini akan jadi pekerjaan rumah dan terus kita perbaiki kedepan. Kami harap selalu diberikan pendampingan oleh pihak DJPb,” harap mantan Dirut BPD Aceh dua periode tersebut.
Dalam kesempatan ini, selain acara penghargaan Opini WTP, pihak DPJb juga memaparkan penyajian dana desa. “Capaian ini menjadi yang tercepat di Indonesia,” kata Syafriadi.
Katanya, terhitung Oktober 2021 realisasi realisasi dana desa di Kota Banda Aceh sudah mencapai 96,16 persen.
Selain itu, ia juga memaparkan indeks kesehatan keuangan pemda di seluruh Aceh periode 2016-2020, dimana terkait dengan kemandirian keuangan Pemko Banda Aceh (18,09%) diatas rata-rata pemkab/Pemko lain di Aceh, yakni di angka 9,84 %.
Kata Syafriadi, metode perhitungan kesehatan keuangan tersebut dinilai dari tujuh faktor, yakni kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas dan solvabilitas layanan.(Ali/Rel)
Penghargaan yang kepada
