posaceh.com, Banda Aceh – Perubahan di sektor publik bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus direspons dengan kepemimpinan yang adaptif, keberanian berinovasi, serta kemampuan membangun kolaborasi.
Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, saat berbagi pengalaman memimpin perubahan di lingkungan pemerintahan daerah kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026, di LAN RI, Selasa, (11/8/2026).
Dalam materi bertajuk “Manajemen Perubahan Sektor Publik: Best Practice Memimpin Perubahan di Pemerintah Kota Banda Aceh” yang diselenggarakan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) LAN RI tersebut, Illiza membedah sejumlah praktik perubahan yang dikembangkan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.
“Perubahan bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Dan perubahan dimulai dari kepemimpinan,” ujar Illiza.
Menurutnya, meningkatnya ekspektasi masyarakat, semakin kompleksnya persoalan perkotaan, serta perkembangan teknologi menuntut aparatur sipil negara (ASN) tidak lagi bekerja dengan pola-pola lama.
ASN, kata Illiza, harus memiliki kemampuan untuk membaca perubahan, keluar dari zona nyaman, memanfaatkan teknologi, serta memastikan setiap kebijakan dan inovasi benar-benar menghasilkan dampak bagi masyarakat.
Di hadapan peserta PKA yang berasal dari Aceh dan Sumatera Utara, Illiza memaparkan sejumlah praktik perubahan yang telah dikembangkan Pemko Banda Aceh.
Mulai dari reformasi pengelolaan sampah berbasis kolaborasi hingga pengembangan inovasi pelayanan publik dan pemerintahan digital, seperti PUSING, Hari Yatim, DITSEN, SALEUM, payment gateway, e-Kinerja, e-Disiplin, hingga DigDoc.
Bagi Illiza, inovasi tidak boleh berhenti sebagai sebuah proyek atau program sesaat. Lebih dari itu, inovasi harus menjadi bagian dari sistem sekaligus budaya kerja organisasi. Dengan demikian, perubahan yang dibangun tidak bergantung pada figur tertentu, tetapi dapat terus berjalan dan berkembang sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan.
“Inovasi tidak boleh berhenti sebagai proyek. Inovasi harus masuk ke dalam sistem dan budaya kerja organisasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Tidak hanya berbicara mengenai transformasi birokrasi, Illiza juga mengangkat pengalaman Banda Aceh dalam mengembangkan potensi lokal melalui program “Banda Aceh Kota Parfum”.
Program tersebut diarahkan untuk mendorong hilirisasi potensi minyak nilam, pengembangan UMKM, penguatan industri kreatif, serta pembangunan ekosistem ekonomi baru yang melibatkan berbagai pihak.
Salah satu instrumen yang dikembangkan adalah Banda Aceh Academy sebagai laboratorium parfum sekaligus inkubator bisnis, yang didorong melalui kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Menurut Illiza, pemerintah daerah tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif. Pemerintah juga harus mampu membaca potensi yang dimiliki daerah, mempertemukan berbagai kekuatan, dan menciptakan ekosistem yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.
“Pemimpin perubahan harus mampu membaca potensi daerah, membangun ekosistem, dan menghubungkan berbagai pihak untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.
Kepada para peserta PKA, Illiza menegaskan bahwa pejabat administrator memiliki posisi penting dalam memastikan perubahan benar-benar terjadi di dalam organisasi.
Pejabat administrator, menurutnya, tidak cukup hanya menjadi pelaksana program dan kebijakan. Mereka harus tampil sebagai penggerak perubahan di lingkungan organisasinya masing-masing.
Untuk itu, terdapat sejumlah kapasitas yang harus diperkuat, mulai dari kemampuan membangun budaya belajar (learning organization), menggunakan data dalam pengambilan keputusan, memperluas jejaring dan kolaborasi lintas sektor, hingga mengomunikasikan perubahan secara efektif kepada tim maupun masyarakat.
Illiza menyebut setidaknya terdapat empat kapasitas penting yang perlu dimiliki pemimpin perubahan, yakni transformational leader, learning organization, networking, dan effective communication.
“Perubahan bukanlah tentang siapa yang memiliki kewenangan terbesar, tetapi siapa yang mampu menggerakkan orang lain menuju tujuan yang sama,” tegasnya.
PKA Angkatan I Tahun 2026 yang diselenggarakan Pusjar SKMK LAN RI tersebut diikuti oleh pejabat administrator atau pejabat eselon III dari Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
Melalui sesi berbagi pengalaman tersebut, para peserta tidak hanya mendapatkan perspektif konseptual mengenai manajemen perubahan sektor publik, tetapi juga pembelajaran praktis dari pengalaman Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menerjemahkan perubahan menjadi kebijakan, inovasi, dan tata kelola pemerintahan.
Illiza berharap pengalaman yang dibagikan dapat menjadi inspirasi bagi para peserta untuk membawa semangat perubahan ke lingkungan kerja masing-masing.
Sebab, menurutnya, keberhasilan perubahan dalam birokrasi pada akhirnya tidak ditentukan oleh seberapa banyak program yang dilahirkan, tetapi oleh seberapa jauh perubahan tersebut mampu memperbaiki cara pemerintah bekerja dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dari Banda Aceh, pesan itu kembali ditegaskan: kepemimpinan bukan sekadar tentang menjalankan kewenangan, tetapi tentang keberanian menggerakkan perubahan, membangun kolaborasi, dan memastikan setiap langkah pemerintahan bermuara pada hasil yang dirasakan masyarakat.(Rinaldi)
