posaceh.com, Jakarta – Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris resmi menuntaskan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak 14 hingga 24 Juli 2026.
Penutupan kegiatan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang diwakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Dr. Sugeng Hariyono, CACP, di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Program peningkatan kapasitas kepala daerah tersebut menghadirkan kolaborasi Kemendagri bersama Lemhannas RI, Purnomo Yusgiantoro Center, serta Lee Kuan Yew School of Public Policy–National University of Singapore.
Selama mengikuti pelatihan, para kepala daerah dibekali berbagai materi mengenai kepemimpinan strategis, tata kelola pemerintahan modern, transformasi digital, pelayanan publik, hingga pembangunan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari penyelesaian program, setiap peserta kepala daerah yang ikut diwajibkan menyusun rencana aksi yang akan diimplementasikan di daerah mereka masing-masing.
Bupati Aceh Besar mengusung “Transformasi Infrastruktur Hijau dan Ketahanan Wilayah Tahun 2027–2029” sebagai arah kebijakan pembangunan yang akan dijalankan di Aceh Besar.
Rencana aksi tersebut diarahkan untuk membangun sistem infrastruktur wilayah yang ramah lingkungan dan saling terhubung secara berkeadilan di 23 kecamatan, sekaligus memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai risiko bencana.
FOTO/ PROKOPIM PEMKAB ACEH BESAR
Selain itu, program tersebut juga menargetkan peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dari kategori sedang menjadi tinggi pada 2029, penyusunan dokumen zonasi infrastruktur hijau di kawasan pesisir dan perbukitan, serta normalisasi dan perlindungan vegetatif pada kawasan sempadan sungai dan waduk yang dinilai kritis.
Untuk mewujudkan target tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar merancang sejumlah strategi, di antaranya pembentukan Gugus Tugas Transformasi Hijau yang melibatkan lintas organisasi perangkat daerah, penguatan pembangunan berbasis zonasi ekologis, serta pemberdayaan masyarakat melalui peran mukim dan gampong dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Dalam sambutan penutupan yang dibacakan Kepala BPSDM Kemendagri, Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, perkembangan teknologi, perubahan iklim, hingga meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris foto bersama usai penutupan KPPD Angkatan III Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
FOTO/ PROKOPIM PEMKAB ACEH BESAR
Karena itu, KPPD dirancang bukan sekadar sebagai program pendidikan, tetapi menjadi laboratorium kepemimpinan yang membekali kepala daerah dengan wawasan kebangsaan, kepemimpinan strategis, tata kelola pemerintahan modern, serta praktik terbaik kebijakan publik yang dapat diterapkan sesuai karakteristik daerah masing-masing.
Melalui penyelesaian KPPD Angkatan III tersebut, Bupati Aceh Besar diharapkan mampu mengimplementasikan rencana aksi yang telah disusun sebagai bagian dari percepatan pembangunan daerah.
Transformasi Infrastruktur Hijau dan Ketahanan Wilayah diharapkan menjadi fondasi pembangunan Aceh Besar yang lebih tangguh, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang.(AMZ)
