posaceh.com, Banda Aceh -Tokoh perempuan Gayo, Sri Wahyuni, meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Zulkarnain, menyusul polemik penanganan akses Jalan Enang-Enang, ruas Bireuen–Takengon.
Menurut Sri Wahyuni, perubahan sikap BPJN Aceh yang semula menyatakan Jalan Enang-Enang ditutup bagi masyarakat umum, namun kemudian mencabut pernyataan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf kepada warga, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pola komunikasi dan pengambilan kebijakan di BPJN Aceh.
“Kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas harus diputuskan secara matang dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Perubahan pernyataan dalam waktu singkat menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BPJN Aceh,” kata Sri Wahyuni, Jum’at (26/6/2026).
Ia menilai persoalan Enang-Enang membutuhkan penanganan yang cepat dan kepemimpinan yang memahami kompleksitas persoalan infrastruktur di Aceh.
Menurutnya, jabatan strategis di BPJN Aceh seharusnya diisi oleh figur yang memiliki pemahaman teknis yang memadai terkait jalan dan jembatan.
“Pejabat yang memimpin lembaga teknis harus memahami persoalan teknis di lapangan dan berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik. Jangan sampai karena tidak memahami persoalan secara utuh kemudian menyampaikan pernyataan yang menimbulkan keresahan dan kebingungan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Sri Wahyuni menegaskan, yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan sekadar permintaan maaf, melainkan kepastian dan tindakan nyata untuk memulihkan akses Enang-Enang yang telah terputus selama berbulan-bulan.
Sri Wahyuni menegaskan, yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan sekadar permintaan maaf, melainkan kepastian dan tindakan nyata untuk memulihkan akses Enang-Enang yang telah terputus selama berbulan-bulan.
Ia berharap pemerintah pusat segera melakukan evaluasi terhadap kinerja BPJN Aceh dan mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan Enang-Enang agar masyarakat tidak lagi menanggung dampak berkepanjangan akibat terputusnya akses transportasi.
Sebelumnya, BPJN Aceh menutup akses jalan Enang-Enang dengan dalih keselamatan, padahal pada saat itu, jalan dan jembatan di Enang-Enang tengah dilakukan perbaikan secara swadaya oleh masyarakat, tanpa kehadiran pemerintah.(Muh/*)
