ParlementariaPemko Banda Aceh

Pemko dan DPRK Sepakati APBK Banda Aceh 2027 Rp 1,36 T

6
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal didampingi Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah unsur Forkopimda foto bersama pada paripurna Rancangan Qanun APBK tahun anggaran 2027 di gedung DPRK Banda Aceh, Jumat (20/11/2026) malam. FOTO/ HUMAS DPRK BANDA ACEH

posaceh.com, Banda Aceh – Pemerintah Kot (Pemko) Banda Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRKh Banda Aceh resmi menyepakati Rancangan Qanun APBK tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna di gedung DPRK Banda Aceh, Jumat (20/11/2026) malam,

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama setelah masing-masing fraksi legislatif menyampaikan persetujuan terhadap rancangan anggaran 2027..

Adapun rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRK Irwansyah ST, didampingi dua wakil ketua Daniel Abdul Wahab SPd dan Dr Musriadi Aswad MPd serta dihadiri segenap anggota DPRK Banda Aceh. Dari eksekutif hadir langsung Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dan Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah, unsur Forkopimda bersama para Kepala SKPK.

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal didampingi Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah dan Ketua DPRK Irwansyah ST memperlihatkan berita acara Rancangan Qanun APBK tahun anggaran 2027 setelah ditandatangani dalam rapat paripurna di gedung DPRK Banda Aceh, Jumat (20/11/2026) malam.
FOTO/ HUMAS DPRK BANDA ACEH

Dalam sambutannya, Wali Kota Illiza menyampaikan apresiasi kepada DPRK Banda Aceh atas pembahasan yang produktif dan konstruktif. “Perbedaan pandangan bukan penghalang, justru memperkaya kualitas kebijakan yang akan kita jalankan,” ujarnya.

Untuk gambaran APBK 2027, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 1.351.204.741.633, Belanja Daerah sebesar Rp 1.366.204.741.633, Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 20.122.955.524 yang bersumber dari SiLPA, dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 5.122.955.524.

Illiza menyebut kondisi fiskal tahun depan cukup berat karena dinamika Dana Transfer ke Daerah (TKD). Karena itu, pihaknya akan mengoptimalkan PAD, pengelolaan aset, perdagangan dan jasa, serta iklim investasi.

Menurutnya, fokus APBK 2027 adalah pelayanan, pendidikan, dan kesejahteraan warga, melalui Puskesmas Keliling, beasiswa dan peningkatan kompetensi guru, Banda Aceh Academy, serta pemberdayaan UMKM lewat pelatihan, digitalisasi, dan QRIS, “Agar pembangunan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.”

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal didampingi Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah dan Ketua DPRK Irwansyah ST menandatangani berita acara Rancangan Qanun APBK tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna di gedung DPRK Banda Aceh, Jumat (20/11/2026) malam.
FOTO/ PROKOPIM PEMKO BANDA ACEH

Setelah penandatanganan ini, Pemko Banda Aceh akan segera menyiapkan dokumen lanjutan untuk evaluasi Pemerintah Aceh agar Qanun APBK 2027 ditetapkan tepat waktu dan dilaksanakan efektif mulai 1 Januari 2027.

“Pemko Banda Aceh berkomitmen melaksanakan APBK secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil,” demikian Illiza Sa’aduddin Djamal.

Sementara Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah ST menyampaikan berbagai dinamika, perbedaan pandangan, serta proses sinkronisasi yang terjadi sepanjang pembahasan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat dalam penyusunan kebijakan publik.

Menurutnya semua itu pada akhirnya bermuara pada satu tujuan bersama, yaitu mewujudkan APBK yang aspiratif, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan Kota Banda Aceh

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyampaikan sambutan pada paripurna Rancangan Qanun APBK tahun anggaran 2027, di gedung DPRK Banda Aceh, Jumat (20/11/2026) malam.
FOTO/ PROKOPIM PEMKO BANDA ACEH

“Kita sepakat, APBK bukan sekadar deretan angka dalam dokumen. APBK adalah cermin dari pilihan-pilihan kita sebagai warga kota: apa yang kita prioritaskan, siapa yang kita lindungi, dan masa depan seperti apa yang ingin kita wujudkan bagi Banda Aceh,” kata Irwansyah

Selaku pimpinan DPRK, Irwansyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dewan yang telah memberikan perhatian, saran, Kritik, serta pandangan konstruktif demi penyempurnaan rancangan qanun ini.

“Apresiasi yang sama kami sampaikan kepada badan anggaran, komisi-komisi, serta tim anggaran pemerintah kota (tapk) yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan membuka ruang dialog selama pembahasan,” ujarnya

Pendapat akhir fraksi yang akan disampaikan pada rapat hari ini menjadi wujud tanggung jawab politik DPRK dalam memastikan tata kelola penganggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta selaras dengan kepentingan masyarakat.(Mar/*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exit mobile version