posaceh.com, Banda Aceh – Upaya menanggulangi kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Diperlukan pengelolaan program yang terarah, pendataan yang akurat, serta langkah pemberdayaan agar masyarakat memiliki kesempatan memperbaiki kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Di tengah upaya tersebut, Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki peran strategis dalam mengelola potensi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebagai kekuatan sosial ekonomi umat. Melalui berbagai program yang dijalankan, dana keagamaan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh, Dr. Tgk. M. Yusuf Al-Qardhawy, S.H., M.H., saat ditemui di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh, Rabu (18/11/2026). Ia mengatakan, pengelolaan dana umat harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok fakir dan miskin.
“Baitul Mal memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan dana zakat, infak, dan sedekah yang dipercayakan masyarakat dapat dikelola dengan baik. Kita ingin dana umat ini benar-benar memberikan manfaat, membantu masyarakat yang membutuhkan, serta menjadi salah satu kekuatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh,” ujar Yusuf.
Menurutnya, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui berbagai pendekatan yang saling mendukung. Tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memperhatikan tempat tinggal, pendidikan, keterampilan, dan kesempatan ekonomi agar keluarga kurang mampu dapat memperbaiki taraf kehidupannya.
Karena itu, Baitul Mal terus mendorong pengelolaan dana ZIS melalui program yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Setiap bantuan diharapkan memiliki tujuan yang jelas, penerima yang tepat, serta memberikan dampak sesuai kebutuhan dan kondisi mustahik.
“Bagi kami, yang terpenting bukan hanya berapa banyak bantuan yang dapat disalurkan, tetapi bagaimana bantuan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita ingin setiap program yang dijalankan mampu menjawab persoalan penerima manfaat dan memberikan perubahan terhadap kehidupan mereka,” jelas Yusuf.
Salah satu bentuk perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui program bantuan rumah layak huni. Hunian yang aman, sehat, dan nyaman merupakan kebutuhan mendasar, terutama bagi keluarga fakir dan miskin yang selama ini tinggal dalam kondisi bangunan tidak layak.
Pada Juni 2026, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Baitul Mal telah menuntaskan penyerahan 30 unit rumah layak huni yang merupakan program tahun 2025. Program tersebut menjadi bagian dari pemanfaatan dana ZIS untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat kurang mampu.
Tidak berhenti pada program tersebut, Baitul Mal juga melakukan survei terhadap proposal pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat fakir miskin. Pemeriksaan lapangan dilakukan untuk mencocokkan dokumen permohonan dengan kondisi rumah serta keadaan ekonomi calon penerima manfaat.
Yusuf menegaskan, bantuan perumahan harus diberikan berdasarkan kondisi objektif dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, proses verifikasi menjadi tahapan penting agar dana umat benar-benar digunakan untuk membantu keluarga yang membutuhkan tempat tinggal lebih layak.
“Rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Kita ingin warga yang selama ini tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan dapat memperoleh tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman. Namun, seluruh prosesnya harus melalui pendataan dan verifikasi agar bantuan tepat sasaran,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaannya, Baitul Mal juga memperkuat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Banda Aceh. Kolaborasi diperlukan untuk mendukung penyediaan data, pemeriksaan teknis, pengawasan, dan pelaksanaan program agar berjalan sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah tersebut sejalan dengan Instruksi Wali Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2026 tentang kolaborasi OPD dengan Baitul Mal dalam penyediaan data, dukungan teknis, dan pengawasan program zakat, infak, dan sedekah. Kebijakan ini memperkuat sinergi antarlembaga dalam memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang berhak.
Yusuf menyebutkan, ketepatan data merupakan salah satu kunci keberhasilan penanggulangan kemiskinan. Tanpa data yang akurat, program berisiko tidak menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, koordinasi dengan pemerintah gampong dan instansi terkait perlu terus diperkuat.
“Kita tidak ingin ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terlewatkan dari perhatian. Sebaliknya, bantuan juga harus diberikan berdasarkan ketentuan dan hasil verifikasi. Karena itu, kami terus mendorong pembenahan data dan kerja sama dengan berbagai pihak agar penyaluran ZIS semakin tepat sasaran,” kata Yusuf.
Selain pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian penting. Masyarakat yang memiliki keterampilan dan kemampuan bekerja akan mempunyai peluang lebih besar untuk memperoleh penghasilan, mengembangkan potensi diri, serta keluar dari kondisi ekonomi yang sulit.
Dalam hal ini, Baitul Mal telah membahas peluang kerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banda Aceh terkait pelatihan keterampilan bagi masyarakat, khususnya pemuda putus sekolah. Pelatihan berbasis keterampilan dan digital menjadi salah satu peluang yang dapat dikembangkan untuk memperluas kesempatan kerja.
Yusuf mengatakan, pemberdayaan masyarakat tidak selalu harus dimulai dengan pemberian bantuan uang. Peningkatan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan juga penting agar masyarakat memiliki bekal untuk bekerja, membuka usaha, maupun menciptakan peluang ekonomi baru.
“Kita ingin masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Anak-anak muda yang belum memiliki pekerjaan atau putus sekolah perlu mendapatkan perhatian melalui pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman,” tuturnya.
Di sisi lain, keberhasilan pengelolaan dana umat juga sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Semakin kuat partisipasi para muzakki, semakin besar pula potensi dana yang dapat dihimpun untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Baitul Mal terus membangun komunikasi dengan berbagai lembaga, termasuk instansi vertikal dan badan usaha, untuk meningkatkan kesadaran berzakat melalui lembaga resmi. Sosialisasi mengenai kewajiban zakat sekaligus penguatan kepercayaan publik menjadi bagian penting dalam memperluas penghimpunan dana umat.
Yusuf mengajak masyarakat yang telah memenuhi kewajiban zakat untuk menyalurkannya melalui Baitul Mal. Menurutnya, pengelolaan secara kelembagaan akan membantu proses pendataan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Zakat bukan hanya kewajiban individu kepada Allah SWT, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap sesama. Ketika zakat dikelola secara bersama dan profesional, manfaatnya akan lebih besar karena dapat membantu fakir miskin, mendukung pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan umat,” ungkap Yusuf.
Kepercayaan masyarakat harus terus dijaga melalui pengelolaan yang transparan, profesional, dan akuntabel. Setiap program membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan yang baik sehingga dana yang dihimpun dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sesuai dengan ketentuan syariat.
Pada akhirnya, Baitul Mal Kota Banda Aceh diharapkan terus menjadi penghubung antara kepedulian para muzakki dan harapan masyarakat yang membutuhkan. Melalui sinergi, pengelolaan yang amanah, serta program yang berorientasi pada kesejahteraan, dana umat dapat menjadi kekuatan untuk membangun Banda Aceh yang lebih sejahtera dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.(Zal)
