Daerah

Pemkab Aceh Barat Panggil Agen terkait Mahalnya LPG 3 Kg Subsidi

4
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Barat, Wistha Nowar. FOTO/ANTARA

posaceh.com, Meulaboh – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat memanggil sejumlah agen dan pangkalan penyalur LPG 3 Kg subsidi, setelah pemerintah daerah menemukan mahalnya harga LPG subsidi di pedagang pengecer mencapai Rp 45 ribu/tabung.

“Para agen dan pangkalan ini kita panggil sebagai tindak lanjut dari sidak yang sebelumnya dilakukan oleh pimpinan daerah dan kepolisian, terkait keluhan yang disampaikan oleh masyarakat mahalnya harga LPG 3 kg,”  kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Barat Wistha Nowar di Aceh Barat, Senin (16/11/2026).

Ia mengungkapkan terdapat sejumlah permasalahan utama yang diadukan oleh warga terkait distribusi gas bersubsidi di lapangan.

Diantaranya keluhan dan laporan dari masyarakat yang mengaku harga yang ditebus oleh masyarakat di berbagai tempat itu ada yang mencapai angka Rp40 ribuan per tabung gas.

Selain persoalan lonjakan harga, warga juga mengeluhkan sulitnya menebus gas bersubsidi karena pangkalan yang dituju sering kali didapati sudah habis. Padahal, masyarakat mengklaim bahwa pangkalan tersebut baru saja mendapat pasokan dari agen.

Temuan lainnya mencakup adanya aktivitas penjualan gas oleh oknum pengecer yang tidak diperkenankan sesuai ketentuan.

Sebagai solusi, kata Wistha, Pemkab Aceh Barat meminta kepada agen dan pangkalan penyalur LPG subsidi agar memastikan tidak ada lagi gas yang dijual di Aceh Barat melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Meniadakan praktik penjualan gas oleh pihak selain pangkalan resmi yang langsung menyasar ke rumah tangga, serta memastikan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam menebus atau membeli gas bersubsidi.

Sebagai langkah perbaikan ke depan, Pemkab Aceh Barat akan memberlakukan beberapa aturan baru dalam sistem penyaluran gas LPG 3 Kg.

Pertama, pihak berwenang akan memastikan bahwa gas yang dijual kepada masyarakat benar-benar berdasarkan data yang valid, di mana setiap pangkalan telah diatur jumlah rumah tangga yang menjadi tanggungan wilayah masing-masing.

Kedua, Pemkab akan membatasi jam operasional penjualan di pangkalan, di mana tidak diperbolehkan lagi adanya aktivitas penjualan gas di pangkalan melebihi pukul 21.00 WIB malam apa pun alasannya guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Ketiga, pemerintah akan membentuk sistem pengawasan khusus untuk memastikan tidak ada lagi gas bersubsidi yang dijual oleh pengecer.

“Kalau sudah tidak ada lagi gas yang ada di pengecer, itu 80 persen sudah tertib. Jadi pangkalan itu sudah sulit tidak memenuhi lagi kebutuhan masyarakat,” jelas Wistha.

Menanggapi indikasi adanya kerja sama atau praktik culas dalam rantai distribusi, Pemkab Aceh Barat menegaskan bahwa aturan mengenai sanksi sebenarnya sudah diatur dengan jelas melalui peraturan menteri dan ketentuan yang berlaku.

Tantangan utamanya kini adalah bagaimana penerapan serta penegakan sanksi tersebut dapat berjalan secara tegas di tingkat pemerintahan.

“Maka di sini kita sudah mendapat arahan dari Pak Bupati, akan ditindak siapa pun pelaku di dalam rantai distribusi gas ini yang menyalahi ketentuan,” tegasnya.

Pemkab Aceh Barat juga segera merumuskan sebuah surat edaran resmi yang akan memuat seluruh pengaturan baru tersebut agar penyaluran gas LPG bersubsidi di wilayah Kabupaten Aceh Barat dapat tepat sasaran dan tertib hukum.(Muh/*)

Exit mobile version