posaceh.com, Jantho — Anggota Komisi III DPR RI, H. T. Ibrahim, ST, MM, mendorong penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Aceh Besar.
Menurutnya, upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika membutuhkan dukungan anggaran, fasilitas operasional, serta keterlibatan aktif masyarakat.
Hal tersebut disampaikan HT Ibrahim dalam acara Serasehan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba Kemitraan BNN dan Komisi III DPR RI, di Hotel Hijrah, Lambaro, Aceh Besar, Minggu (15/11/2026).
Ibrahim menilai, luasnya wilayah Aceh Besar dengan karakteristik geografis yang beragam, mulai dari kawasan pesisir, pegunungan hingga pulau-pulau, menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
Karena itu, menurutnya, keberadaan dan penguatan kelembagaan BNN sangat dibutuhkan agar upaya pemberantasan narkotika tidak hanya bertumpu pada kepolisian.
Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran operasional BNN. Dari anggaran sekitar Rp18,5 miliar yang disampaikan dalam forum tersebut, sebagian besar terserap untuk kebutuhan belanja pegawai. Kondisi ini membuat ruang gerak kegiatan operasional, sosialisasi, pencegahan, dan penindakan menjadi terbatas.
“Bagaimana kita bisa bekerja maksimal kalau anggaran operasionalnya sangat terbatas? Pencegahan, sosialisasi, dan penindakan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai,” ujar Ibrahim.
Selain persoalan anggaran, Ibrahim menyoroti masih adanya ketakutan masyarakat untuk melaporkan aktivitas peredaran narkotika di lingkungan mereka.
Padahal, informasi masyarakat menjadi salah satu pintu penting untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba. Oleh sebab itu, ia mendorong adanya sistem pelaporan yang mudah diakses, aman, serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
Ia juga mencontohkan pemanfaatan sarana komunikasi digital, termasuk pelaporan melalui video call, sehingga masyarakat dapat menyampaikan informasi tanpa harus selalu mendatangi kantor kepolisian.
Menurut Ibrahim, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan operasi penangkapan.
Diperlukan keberanian masyarakat untuk melapor, koordinasi antarlembaga, serta pendekatan pencegahan yang menjangkau hingga tingkat gampong.
Ia berharap penguatan kelembagaan BNN di Aceh Besar dapat menjadi bagian dari langkah konkret menghadapi ancaman narkotika yang menyasar masyarakat, khususnya generasi muda.
“Jangan sampai masyarakat mengetahui ada peredaran narkoba, tetapi tidak berani melapor. Kita harus membangun kepercayaan masyarakat agar mereka merasa aman ketika memberikan informasi,” tegasnya.
Ibrahim menegaskan, dukungan anggaran dan fasilitas harus menjadi perhatian agar upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Kalau kita ingin serius menyelamatkan generasi muda dari narkoba, maka fasilitas, anggaran, dan kelembagaan harus diperkuat,” tutupnya.
Tampil sebagai pembicara dari BNNP Dedi Andria, Akademisi Usman Lamreung, dan
Kasatresnarkoba Polres Aceh Besar Iptu Syahrul Akhyar.(Muh/*)
