posaceh.com, Banda Aceh – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra di Provinsi Aceh memaparkan perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dalam konferensi pers yang digelar di Media Center Gedung BPKS Perwakilan Banda Aceh, Lambhuk, Ulee Kareng, Banda Aceh, Jumat, 24/7/ 2026.
Konferensi pers dipandu oleh Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Farida Dewi Maharani.
Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR Sumatra yang juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr Safrizal ZA MSi mengatakan pemulihan pascabencana di Aceh menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari 13 indikator rehabilitasi dan rekonstruksi yang menjadi tolok ukur pemerintah, sebagian besar telah berjalan dengan baik dan kembali normal.
Pada sektor pemerintahan, seluruh pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa telah kembali berfungsi. Meski demikian, masih terdapat sekitar 16 persen kantor desa yang menjadi prioritas untuk dipulihkan.
“Fungsi pemerintahan pada umumnya telah kembali berjalan normal, namun masih ada sejumlah kantor desa yang memerlukan rehabilitasi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung optimal,” ujar Safrizal.
Di sektor kesehatan, layanan telah pulih 100 persen. Seluruh fasilitas kesehatan di 18 kabupaten terdampak dari total 23 kabupaten/kota di Aceh telah kembali beroperasi dan melayani masyarakat.
Sementara itu, pada sektor pendidikan, berdasarkan data per 27 Februari 2026, sebanyak 3.120 sarana pendidikan terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, 41 sekolah direlokasi dan 947 sekolah telah memperoleh bantuan sehingga dapat kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Untuk sektor konektivitas, seluruh ruas jalan nasional telah berfungsi meskipun masih memerlukan peningkatan kualitas dan perbaikan di sejumlah titik. Sebanyak 92 persen jalan provinsi juga telah kembali berfungsi. Selain itu, seluruh jembatan nasional telah dapat dilalui, begitu pula sekitar 40 persen jembatan daerah. Program rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap infrastruktur tersebut akan terus dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang telah disetujui pemerintah.
Pada sektor ekonomi, aktivitas masyarakat telah berangsur normal. Dari 127 pasar yang terdampak bencana, hampir seluruhnya telah kembali beroperasi.
Safrizal menjelaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak. Hingga saat ini, progres pembangunan huntap di Aceh telah mencapai 4,9 persen.
“Pemerintah telah mengalokasikan anggaran tahap pertama melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar sekitar Rp2 triliun hingga Desember 2026 untuk mempercepat penyelesaian sebagian hunian tetap,” katanya.
Secara keseluruhan, pemerintah merencanakan pembangunan 37.373 unit hunian tetap di Aceh.
Dalam rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp100,66 triliun untuk pelaksanaan program selama tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028. Dari total anggaran tersebut, Aceh memperoleh alokasi sekitar Rp58,973 triliun untuk mendukung percepatan pemulihan di berbagai sektor.(Hadi)
