posaceh.com, Banda Aceh – Anggota DPRK Banda Aceh, Musriadi Aswad SPd MPd mengapresiasi langkah pemerintah kota Banda Aceh yang akan mengusulkan pemberian hukuman cambuk bagi rentenir di Banda Aceh melalui sebuah qanun (peraturan daerah).
Dia menilai Qanun terkait rentenir sangat diperlukan mengingat di Banda Aceh dan sekitarnya cukup banyak praktik rentenir. “Dengan adanya qanun itu nanti, apalagi ancaman hukumannya cambuk, mungkin bisa memberi efek jera bagi pelaku,” kata Musriadi, kepada media pos aceh, di Banda Aceh, Sabtu (26/1/2021) sore.
Dia menilai, rentenir merupakan penyakit yang merusak ekonomi rakyat. Dengan adanya praktik ini, justru akan membuat rakyat sengsara, karena ditagih Rentenir terus. “Rentenir ibarat lintah darat yang menghisap ekonomi keluarga, sehingga layak dihukum cambuk,” katanya.
Seperti diketahui, Walikota Banda Aceh Aminullah Usman segera mengusulkan qanun tahun 2021 terkait penertiban rentenir.
“Kita akan usulkan qanun tentang ketidakbolehan melakukan kegiatan operasi keuangan di Banda Aceh oleh rentenir. Jadi kalau ditemukan nanti dihukum cambuk,” kata Aminullah Usman, di Banda Aceh, Rabu 30 Desember 2020.
Perihal itu, kata Aminullah, rancangan qanun tersebut segera diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, sehingga pelarangan kegiatan rentenir memiliki dasar hukum.
“Saya sudah meminta kepada DPRK Banda Aceh, kita usulkan sebuah qanun tahun depan. Dengan demikian sudah punya dasar hukum, kalau sekarang larangan secara non aturan,” ujarnya.
Aminullah menegaskan, aktivitas rentenir itu memang harus dibersihkan dari Banda Aceh. Karena menurutnya rentenir tidak pernah berpikir kekayaan orang lain, melainkan bagaimana menghisap darah orang miskin.
Kerja rentenir itu bagaimana menghisap darah orang miskin, pengangguran yang tidak mampu. Oleh karena itu guna menghidupkan sektor UMKM dan menekan angka kemiskinan, rentenir harus dibasmi,” katanya.
Aminullah menjelaskan, terdapat dua jenis rentenir, pertama dengan sistem bunga yang sudah tentu melanggar syariat Islam karena tidak sesuai dengan Alquran dan Hadist. Kemudian, meminta bunga tinggi sehingga mengakibatkan kehancuran usaha kecil dan menengah masyarakat.
Kata Aminullah, keberaniannya membasmi rentenir di Banda Aceh karena pemerintah sudah menyiapkan lembaga keuangan sendiri yakni Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah sebagai solusi tempat masyarakat meminjam modal usaha.(Adv)











