posaceh.com, Jakarta – Penjualan rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga pertengahan Juni ini baru mencapai 77.532 setara 22,15% dari target pemerintah tahun ini sebanyak 350.000 unit.
Angka tersebut turun 32% lebih dibanding penjualan tahun 2025 lalu yang mencapai 114.799 unit hingga pertengahan tahun.
Associate Director Leads Property Martin Samuel Hutapea, menjelaskan di tengah penurunan penjualan tersebut, pengembang sudah mencoba berbagai cara untuk membuat rumah subsidi semakin diminati, pasalnya ada stigma dimana rumah subsidi kerap dinilai tidak layak ditempati.
Namun dia mengakui tren penjualan rumah subsidi tahun ini lebih tertekan dibandingkan tahun sebelumnya karena menurunnya daya beli masyarakat.
“Rumah subsidi itu kan mempunyai kendala dengan daya beli. Nah itu betul saya juga mendengar bahwa statistik penjualannya turun ya. Jadi saya prediksi di tahun ini lebih tertekan ketimbang tahun lalu,” kata Martin kepada CNBC Indonesia, Jumat (19/6/2026).
Martin menjelaskan kondisi saat ini serba sulit terutama buat pengembang. Bukan hanya angka penjualan yang ambruk, kenaikan harga material membuat margin pengembang semakin tergerus. Sedangkan ruang untuk menaikkan harga jual rumah subsidi sangat terbatas karena lagi-lagi mempertimbangkan daya beli masyarakat.
“Kalau biaya bangun misalnya Rp5,5 per m2, Lalu dia ambil profit, misal sehatnya di Rp7 juta. Tapi ketika biaya konstruksi naik, bahan material makin mahal, dan sebagainya kan mungkin naik jadi Rp5,8-5,9 juta per m2. Ketika dia jual di harga Rp7 juta kan tergerus profitnya, tapi kalau mau naikin Rp7,5 ada ini tantangannya, apalagi daya beli lagi turun,” beber dia.
Bendahara Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Samuel S. Huang menambahkan di tengah penurunan penjualan tersebut, pengembang mencoba berbagai cara untuk membuat rumah subsidi semakin diminati, pasalnya ada stigma dimana rumah subsidi kerap dinilai tidak layak ditempati.
Dia menyebut pengembang tengah menggandeng kampus dalam riset untuk lokasi hunian yang baik hingga pengembangan infrastruktur kawasan.
“Harapannya dapat menjadi salah satu acuan bagi pengembang perumahan subsidi di Indonesia dalam membangun hunian yang layak dan berkelanjutan, sekaligus membantu pemerintah mewujudkan program 3 juta rumah karena berdasarkan data dari BPS, saat ini angka backlog perumahan (kekurangan) mencapai 9,9 juta unit,” kata Samuel.
Samuel yang juga Direktur Utama Infiniti Land sudah membangun perumahan subsidi Mulia Gading Kencana (MGK) Serang, Banten. Ia mengakui bahwa salah satu tantangan pembangunan rumah subsidi adalah harga yang terjangkau sesuai ketentuan pemerintah.
Karenanya Ia pun juga menggandeng Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (SPPB-UI), khususnya untuk masukan riset proses pembangunan, mulai dari bahan bangunan ramah lingkungan, maupun tata ruang yang berkenaan dengan kebencanaan termasuk struktur bangunan yang tahan gempa.
“Dalam membangun rumah bersubsidi, perlu memerhatikan seluruh aspek keberlanjutan termasuk hunian konsep hijau dari mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan,” tutup dia.(Muh/*)
