Oleh Derita Yulianto*
Aceh Besar sering dibaca dari darat: Jantho, Seulawah, Lhoknga, Lhoong, Masjid Raya, Peukan Bada, sampai Pulo Aceh. Padahal, bila kita sedikit menggeser cara pandang, Aceh Besar juga merupakan sebuah kabupaten laut. Ia tidak hanya memiliki garis pantai yang indah, tetapi berada pada pertemuan rezim laut yang sangat menarik: Selat Malaka di sisi utara-timur, Laut Andaman di barat laut, dan Samudra Hindia di sisi barat. Dalam bahasa sederhana, Aceh Besar bukan sekadar menghadap laut; ia berada di simpul dinamika laut.
Gagasan tulisan ini lahir dari latar belakang pertemuan dalam bimbingan teknis penginputan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Besar. Di sana terungkap satu hal penting: inovasi daerah tidak boleh dipahami sekadar sebagai kewajiban mengisi sistem, tetapi sebagai kesempatan untuk melihat kembali potensi daerah dengan cara yang lebih jernih. Termasuk laut Aceh Besar, yang selama ini mungkin terlalu sering dipandang sebagai batas wilayah, padahal sesungguhnya adalah ruang masa depan.
Inilah yang membuat laut Aceh Besar istimewa. Air laut di wilayah ini tidak diam. Ia bergerak mengikuti musim angin, suhu permukaan, arus, pasang surut, gelombang, klorofil, serta perubahan-perubahan regional yang kadang halus tetapi berpengaruh terhadap kehidupan ikan. Laut yang tampak sama dari pantai, sebenarnya berubah setiap hari. Bagi nelayan tradisional, perubahan itu dibaca melalui pengalaman, rasa, arah angin, warna air, dan cerita turun-temurun. Bagi ilmu pengetahuan modern, perubahan itu dapat dibaca melalui satelit, model arus, data suhu, data klorofil, tinggi muka laut, dan pengamatan lapangan.
Di sinilah peluang baru Aceh Besar terbuka. Bukan peluang yang dibangun dari janji berlebihan, tetapi dari kesediaan untuk mengelola laut dengan lebih cerdas. Data BPS Aceh Besar menunjukkan bahwa pada 2024 produksi perikanan laut Aceh Besar mencapai lebih dari 6.280 ton. Angka ini bukan angka kecil. Produksi itu tersebar antara lain di Mesjid Raya, Pulo Aceh, Seulimeum, Lhoknga, Leupung, Lhoong, Peukan Bada, dan Baitussalam. Artinya, potensi itu sudah hidup di masyarakat. Yang diperlukan bukan sekadar mengatakan “laut kita kaya”, tetapi menjawab pertanyaan yang lebih penting: bagaimana kekayaan itu dibaca, dijaga, ditingkatkan nilainya, dan tidak merusak masa depan?
Selama ini, banyak daerah pesisir masih mengelola laut dengan cara yang terlalu administratif. Laut hadir dalam dokumen, tetapi belum sepenuhnya hadir dalam ruang pengambilan keputusan harian. Padahal, keputusan nelayan untuk melaut, keputusan pemerintah memberi dukungan BBM, keputusan menempatkan cold storage, keputusan membangun TPI, keputusan menjaga kawasan konservasi, sampai keputusan mengembangkan wisata bahari, semuanya sangat bergantung pada pemahaman terhadap dinamika laut.
Aceh Besar punya modal penting. Ia memiliki desa-desa pesisir, pulau, kawasan wisata bahari, komunitas nelayan, pengetahuan lokal, dan posisi geografis yang sulit ditiru daerah lain. Tetapi modal ini bisa menjadi biasa-biasa saja bila dikelola dengan cara lama. Sebaliknya, ia bisa menjadi kekuatan baru bila dipadukan dengan data, teknologi, kelembagaan, dan keberanian kepala daerah untuk tidak alergi kepada perubahan zaman.
Teknologi seperti NELAYA-AI ataupun sistem ocean platform yang lain tidak boleh dipahami sebagai pengganti nelayan. Ia justru harus ditempatkan sebagai alat bantu membaca laut. Data tidak menggantikan pengalaman Panglima Laot dan nelayan, tetapi memperkuatnya. Ketika data suhu laut, klorofil, arus, gelombang, dan angin dibaca bersama, pemerintah daerah dapat memiliki gambaran yang lebih baik tentang kapan laut relatif mendukung, di mana zona potensial perlu diamati, dan kapan nelayan harus lebih berhati-hati.
Dalam enam bulan terakhir, pembacaan harian laut Aceh menunjukkan satu pelajaran penting: laut tidak pernah memberi kepastian mutlak, tetapi ia sering memberi sinyal yang bisa dibaca dengan rendah hati.
Karena itu, agenda besar Aceh Besar bukan hanya meningkatkan produksi ikan. Agenda yang lebih kuat adalah membangun tata kelola perikanan berbasis pengetahuan. Misalnya, memperkuat data pendaratan ikan per kecamatan, menghubungkan TPI dengan dashboard sederhana, melatih penyuluh dan nelayan muda membaca informasi laut, membangun sistem peringatan cuaca laut lokal, memperkuat rantai dingin, dan memastikan hasil tangkapan tidak kehilangan nilai begitu tiba di darat. Nilai ekonomi perikanan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya ikan yang ditangkap, tetapi juga oleh mutu, waktu pendaratan, penanganan pascapanen, akses pasar, dan keadilan harga bagi nelayan.
Di sisi lain, kehati-hatian ekologis harus menjadi pagar. Laut Aceh Besar tidak boleh diperlakukan sebagai ruang eksploitasi tanpa batas. Kawasan pesisir, terumbu, mangrove, jalur ikan, dan wilayah tangkap nelayan kecil harus dijaga. Teknologi yang baik bukan teknologi yang menyuruh orang menangkap lebih banyak tanpa kendali, tetapi teknologi yang membantu manusia mengambil keputusan lebih bijak.
Bila Aceh Besar berani menjadikan laut sebagai ruang inovasi daerah, maka kabupaten ini dapat menjadi contoh baru: bagaimana daerah pesisir membaca laut dengan ilmu, menghormati adat laut, melindungi nelayan kecil, dan memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan jiwa lokalnya.
Laut Aceh Besar sudah hebat sejak lama. Yang dibutuhkan sekarang adalah cara membaca yang lebih jernih, cara mengelola yang lebih disiplin, dan keberanian untuk membawa pengetahuan laut masuk ke meja kebijakan. Dari sanalah perikanan Aceh Besar dapat tumbuh bukan sebagai mimpi besar yang kosong, tetapi sebagai kerja nyata yang pelan, terukur, dan berpihak kepada nelayan.
* Dr. Ir. Derita Yulianto, M.Si., Pengajar Sekolah Pascasarjana USK Prodi Magister Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu dan Prodi Doktor Matematika dan Aplikasi Sains. Anggota Dewan Pakar Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Nasional.
