posaceh.com, Banda Aceh – Luas area perkebunan sawit di Aceh milik rakyat telah mencapai dua ratusan ribu hektare lebih. Kondisi itu didukung dengan harga yang terus membaik dari tahun ke tahun. Dukungan dari pemerintah untuk kelapa sawit terus terlihat setiap tahun, seperti bantuan bibit, peremajaan sawit dan lainnya untuk perkebunan rakyat.
Ratusan ribu kepala keluarga di Aceh, mulai dari wilayah timur sampai barat-selatan Aceh sangat bergantung dari kebun kelapa sawit milik mereka.
Pada tahap awal, biasanya mereka bekerja di kebun sawit milik perusahaan sambil menunggu kelapa sawitnya berbuah, mulai dari usia tanam 3 tahun dengan tingkat produksi masih rendah. Memasuki usia tanam 8 tahun, para petani baru mendapatkan hasil maksimal.
Ir M Nasir Ali, mantan peneliti di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh yang kini menjadi BSIP Aceh, Sabtu (12/10/2024) mengatakan hasil produksi kelapa sawit di Aceh sudah tinggi. Dikatakan, dari luas area 565.135 hektare sampai April 2004, hampir separuhnya dimiliki masyarakat.
Disebutkan, hasil produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit pada 2023 mencapai 1 juta ton lebih per bulan.
Ditambahkan, dengan usia tanam yang terus bertambah seiring berjalannya waktu, maka tingkat produksi kelapa sawit juga meningkat, apalagi didukung dengan curah hujan tinggi.
Dia menambahkan usia produktif kelapa sawit antara 8 sampai 11 tahun, sedangkan di atasnya terus berkurang dari tahun ke tahun, apalagi sudah berusia 25 tahun, harus segera dilakukan peremajaan lagi.
M Nasir mengungkapkan sebagian pengusaha kelapa sawit yang telah berhasil mengembangkan usaha lainnya dari hasil produksi kelapa sawit.
Bahkan, katanya, para pengusaha yang mengelola perkebunan rakyat ini mulai mengelola secara intensif agar hasil produksi maksimal. “Jika satu hektare dapat menghasilkan tiga ton per bulan, maka setahun dapat menghasilkan antara 30 sampai 36 ton,” jelasnya.
Dikatakan, dengan harga rata-rata Rp 2.000 per kg, maka pendapatan kotor antara Rp 60 juta sampai Rp 72 juta per tahun. Nah, jika punya puluhan atau seratusan hektare, maka hasil yang didapat juga semakin tinggi, apalagi jika harga di atas Rp 2. 000 per kg.
Sementara itu, subsektor perkebunan kelapa sawit berdampak sangat besar terhadap aspek sosial, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada industri sawit ini.
Dari total 16,3 juta hektare tutupan lahan sawit yang ada di Indonesia dari Sumatera hingga Papua, sebanyak 41 persen atau 6,72 juta hektar dimiliki oleh rakyat.
Sisanya 53 persen atau 8,68 juta hektare dikelola swasta, dan 0,98 juta hektare atau 6 persennya dikelola oleh perkebunan milik negara.
Untuk Provinsi Aceh, sebanyak 263 ribu hektare merupakan lahan sawit rakyat yang dimiliki sekitar 146 ribu kepala keluarga.
Sehingga berbagai kebijakan, regulasi, ataupun isu yang berkaitan dengan industri kelapa sawit secara langsung dan tidak langsung akan sangat berdampak pada 2,74 juta kepala keluarga di Indonesia.
Seperti sertifikasi standar mutu pengelolaan industri kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO), guna mewujudkan kemajuan ekonomi dalam industri sawit.
ISPO menjadi bukti industri perkebunan sawit sudah tertib lingkungan, administrasi, hingga tertib ketenagakerjaan.
Jika perkebunan sawit tidak tersertifikasi ISPO, maka tandan buah segar (TBS) dan crude palm oil (CPO) dari perkebunan tersebut tidak akan laku terjual di pasar global, dianggap kurang berkualitas.
Selain itu, berdasarkan data BPS Provinsi Aceh sampai 2022, lahan sawit perkebunan rakyat terluas terdapat di Kabupaten Aceh Singkil, 33.050 hektare dengan produksi 80.153 ton per hektare..
Area tanaman kelapa sawit terendah terdapat di Kota Lhokseumawe seluas 209 hektare dengan produksi 329 ton.
Namun, empat kabupaten/kota di Aceh tidak memiliki perkebunan sawit yakni Banda Aceh, Sabang, Aceh Tengah dan Gayo Lues.
Sedangkan pertambahan luas perkebunan sawit rakyat terus terjadi setiap tahun, karena ada pembukaan lahan baru atau lainnya. Seperti pada 2021, perkebunan rakyat seluas 247.102 hektare menjadi 258.992 hektare pada 2022.
Jika dibandingkan satu dekade sebelumnya atau 2014, maka luas perkebunan rakyat 214.850 hektare. Namun, pada tahun 1999, perkebunan rakyat masih seluas 51.589 hektare.
Harga TBS yang awalnya hanya ratusan rupiah per kg pada awal tahun 2000-an, saat ini atau 2024 terus membaik di angka Rp 2.000-an per kg.(Muh)
