Daerah

Kunker Ke Yogyakarta, Komisi VI DPRA Dalami Materi Raqan Bahasa Aceh

1654
×

Kunker Ke Yogyakarta, Komisi VI DPRA Dalami Materi Raqan Bahasa Aceh

Sebarkan artikel ini
Ketua dan Anggota Komisi VI DPRA melakukan foto bersama Wagub Prov. DI Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X saat kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta untuk pendalaman materi Rancangan Qanun Aceh tentang Bahasa Aceh di Komplek Kepatihan Danurejan, Yogyakarta, Selasa (29/3/2022). FOTO/ DOK DPRA

 

posaceh.com, Banda Aceh – Komisi VI DPRA melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta terkait dengan pendalaman materi Rancangan Qanun Aceh tentang Bahasa Aceh di Komplek Kepatihan Danurejan, Yogyakarta, Selasa (29/3/2022).

Tim Komisi VI DPRA yang hadir adalah Tgk. H. Irawan Abdullah, S.Ag, Mawardi M, SE, TR. keumangan, SH.MH, Ilham Akbar, ST, Hj. Nurlelawati, S. Ag. M. Si dan H. jauhari Amin, SH. MH dan di dampingi oleh Staf Komisi VI DPRA.

Rombongan ini disambut langsung oleh Wakil Gubernur Prov. DI Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X dan didampingi oleh SKPD Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta, Biro Hukum, Dinas Pendidikan, dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Balai Bahasa Provinsi Yogyakarta.

Ketua Komisi VI DPRA Tgk. H. Irawan Abdullah, S.Ag mengatakan, banyak hal yang di dapat dalam konteks keistimewaan Yogyakarta, seperti penguatan budaya yang hampir di semua sektor kehidupan masyarakat. “Khusus bahasa Jawa wajib di ajarkan dua jam dalam seminggu dari tingkat SD sampai dengan SMA dan ada hari khusus harus berbaju budaya setiap 35 hari sekali,” sebut Irwan.

Lebih lanjut ia menyebutkan, para petugas wisata harus memakai baju batik Jawa. Paska Perda nomor 2 tahun 2021 tentang Bahasa yang merupakan inisiatif DPRD. “Maka kita jangan heran kalau di Yogya seperti dibandara, stasiun kereta pasti menggunakan bahasa Jawa dalam memberikan pengumuman, bahkan mereka juga mengadakan kongres bahasa Jawa setiap lima tahun sekali,” terang Irawan.

Ia menambahkan banyak lagi hal lainnya yang perlu kita adopsi dari cara Provinsi Yogyakarta tentang tatacara mereka menerapkan keistimewaanya. “Lalu bagaimana dengan keistimewaan Aceh?, mari kita kita berupaya memulai niat mulia ini supaya dapat menjaga bahasa dan budaya Aceh yang merupakan khazanah peninggalan leluhur kita,” ajak Ketua Komisi VI DPRA Tgk. H. Irawan Abdullah, S.Ag.(MarDG/Rel)