ParlementariaPemko Banda Aceh

Ketua FD DPRK Banda AcehvMuhammad Arifin: Dinsos Harus Pastikan Bantuan Sosial Tepat Sasaran dan Berorientasi pada Pengentasan Kemiskinan

14
×

Ketua FD DPRK Banda AcehvMuhammad Arifin: Dinsos Harus Pastikan Bantuan Sosial Tepat Sasaran dan Berorientasi pada Pengentasan Kemiskinan

Sebarkan artikel ini
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRK Banda Aceh, Muhammad Arifin, SE FOTO/ YUSRIADI

posaceh.com, Banda Aceh – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRK Banda Aceh, Muhammad Arifin, SE, menegaskan pentingnya Dinas Sosial Kota Banda Aceh memperkuat validitas data penerima bantuan sosial serta memastikan seluruh program perlindungan sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Hal tersebut disampaikannya dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRK Banda Aceh bersama Dinas Sosial terkait penyusunan APBK Tahun Anggaran 2027.

Menurut Arifin, persoalan utama dalam pelaksanaan bantuan sosial bukan hanya menyangkut ketersediaan anggaran, tetapi juga ketepatan data, transparansi penyaluran, dan dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia meminta Dinsos melakukan verifikasi dan validasi secara berkala terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama berdasarkan perubahan kondisi ekonomi masyarakat dan kategori desil.

“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar miskin justru tidak mendapatkan bantuan, sementara masyarakat yang kondisi ekonominya sudah mampu masih tercatat sebagai penerima. Karena itu, pembaruan data harus dilakukan secara objektif dan melibatkan aparatur gampong,” tegas Arifin, Rabu (18/11/2026).

Arifin juga menyoroti pentingnya penanganan pengaduan masyarakat, khususnya warga yang merasa layak menerima bantuan sosial tetapi belum terakomodasi dalam data penerima.

Menurutnya, pemerintah harus menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah, transparan, dan memiliki kepastian tindak lanjut.

Selain bantuan sosial, Arifin mendorong Dinsos mengembangkan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan konsumtif.

“Orientasi kebijakan sosial harus mulai diarahkan pada pemberdayaan. Masyarakat perlu didorong memiliki keterampilan, kesempatan usaha, dan akses ekonomi sehingga secara bertahap mampu keluar dari lingkaran kemiskinan,” ujarnya.

Ia juga meminta perhatian serius terhadap kelompok rentan, seperti anak yatim, lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, serta masyarakat miskin ekstrem.

Dalam pembahasan APBK 2027, Fraksi Demokrat menekankan agar setiap alokasi anggaran Dinsos memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi berdasarkan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Keberhasilan Dinas Sosial tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau jumlah bantuan yang disalurkan. Ukuran utamanya adalah berkurangnya kemiskinan, meningkatnya kesejahteraan, dan semakin kuatnya kemandirian masyarakat,” tutup Arifin.

Ia berharap APBK 2027 menjadi instrumen kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil melalui program perlindungan sosial yang adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan.(Mar)