posaceh.com, Jakarta – Dalam rangka memperkuat layanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pidie, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Gindo Ginting, beserta jajaran melakukan koordinasi di Direktorat Kerjasama Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, Senin (25/11/2024).
Koordinasi tersebut bertujuan untuk memastikan kelancaran implementasi perjanjian kerja sama terkait operasionalisasi layanan keimigrasian di MPP tersebut. Kunjungan yang berlangsung di lantai 12 Direktorat Kerjasama ini disambut langsung oleh Patri La Zaiba selaku Penanggung Jawab Kerja Sama Keimigrasian dengan Perwakilan Asing.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek teknis dan administrasi perjanjian kerja sama dibahas secara mendalam, termasuk spesifikasi perangkat lunak yang akan digunakan.
“Spesifikasi perangkat lunak harus disesuaikan dengan kebutuhan dan infrastruktur Kantor Imigrasi agar operasionalisasi layanan di MPP Kabupaten Pidie berjalan optimal,” jelas Patri La Zaiba.
Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan detail kepemilikan barang pada MPP yang akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai perjanjian.
Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh, Gindo Ginting, turut menyoroti pentingnya kelayakan jaringan sistem yang akan digunakan. “Kami melihat masih ada kekurangan pada infrastruktur jaringan yang disediakan oleh pihak Pemkab. Oleh karena itu, kami menyarankan agar kebutuhan jaringan ini dikoordinasikan lebih lanjut dengan Direktorat Sistem dan Teknologi Keimigrasian untuk memastikan kesesuaiannya,” ujar Gindo.
Pertemuan berlangsung tertib dan produktif, dengan kesepakatan bahwa pembahasan teknis dan penyempurnaan poin-poin dalam perjanjian kerja sama akan terus dilakukan secara intensif. Hal ini diharapkan dapat mempercepat realisasi layanan keimigrasian di MPP Kabupaten Pidie, sehingga masyarakat setempat dapat segera menikmati layanan terpadu yang efisien.
“Dengan koordinasi yang intensif ini, kami optimis layanan keimigrasian di MPP Kabupaten Pidie akan segera terwujud, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung transformasi pelayanan publik berbasis digital,” tutup Gindo Ginting. (Adv)
