posaceh.com, Meulaboh – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Inspektorat mengerahkan tim audit ke Puskesmas Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, terkait dugaan mosi tidak percaya dari sejumlah tenaga kesehatan (nakes) terhadap pimpinan puskesmas di wilayah ini diduga terkait pengelolaan keuangan dan kinerja.
“Kami mendapatkan informasi bahwa ada indikasi kurang transparan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, tidak menutup kemungkinan proses audit juga akan berkembang ke hal-hal lain yang perlu didalami,” kata Inspektur Kabupaten Aceh Barat, Zakaria kepada ANTARA, Rabu (21/10/2026) di Meulaboh.
Zakaria menjelaskan penugasan tim audit ini bertujuan untuk menginvestigasi secara mendalam tata kelola di Puskesmas Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, khususnya dalam aspek keuangan.
“Fokus utama dari tim yang diturunkan adalah melakukan audit keuangan secara menyeluruh,” kata Zakaria menambahkan.
Kendati demikian, tim juga tetap membuka kemungkinan untuk mendalami aspek lain jika dalam perjalanannya ditemukan temuan atau indikasi pelanggaran yang berkaitan dengan manajemen pelayanan maupun operasional puskesmas.
Menanggapi isu yang beredar di tengah masyarakat bahwa masalah ini turut menyebabkan puluhan tenaga kesejatan belum menerima pembayaran gaji akibat mundurnya bendahara puskesmas, Zakaria menyatakan pihaknya belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut.
“Terkait kabar gaji nakes yang belum terbayar karena persoalan bendahara, kami belum menerima informasi resmi. Kami masih menunggu hasil kerja dari tim audit di lapangan,” tambahnya.
Dalam surat tugas yang diterbitkan, tim audit diberikan waktu kerja selama delapan hari untuk merampungkan pemeriksaan.
Namun, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat menyadari durasi tersebut bisa saja disesuaikan atau diperpanjang apabila kompleksitas di lapangan membutuhkan waktu tambahan guna menghasilkan laporan yang objektif dan komprehensif.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap proses audit ini dapat segera menuntaskan persoalan di Puskesmas Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan sekaligus mengembalikan transparansi serta kepercayaan publik maupun tenaga kesehatan terhadap layanan fasilitas kesehatan tersebut, demikian Zakaria.(Muh/*)
