posaceh.com Banda Aceh – Untuk meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah Aceh harus memperbaiki dan menerapkan delapan standar pendidikan.
“Bertepatan momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Pemerintah Aceh harus memperbaiki delapan standar pendidikan,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Ali Basrah kepada wartawan di Banda Aceh, Kamis (29/4/2021).
Ali Basrah menyebutkan, untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Aceh pemerintah harus menerapkan standar pendidikan.
Menurutnya, seperti yang ditulis Waspadaaceh.com bahwa delapan standar yang harus di perbaiki yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.
“Menurut saya standar pendidikan tersebut harus dipenuhi jika mengiginkan pendidikan kedepanya semakin lebih baik,” ujar mantan Kadis Pendidikan Aceh Tenggara tersebut.
Tolok Ukur Nilai IPM
Ia menyebutkan, meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas di Aceh tentunya memiliki tolak ukur yang ada, di antaranya bisa dilihat berdasarkan nilai ujian nasional dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Ali Basrah menyerahkan piala dan hadiah lomba2 Siswa pd tgl 3 April 2020 di Dayah Nurul Islam, Lawe Alas, Aceh Tenggara. Foto : Ist
Katanya, mutu dan kualitas pendidikan di Aceh dengan usia yang sudah lumayan tua, seharusnya semakin maju, bagus dan baik.
Namun, menurutnya masih tertinggal dibandingkan dengan 34 provinsi yang ada di Indonesia.
“Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data statistik. Pada tahun 2009 dan 2019 kalau dilihat dari ujian nasional berada pada peringkat 28 dari 34 provinsi. Hal ini cukup tertinggal menurut saya,” katanya.
Sedangkan anggaran untuk pendidikan di Aceh, katanya, saat ini sudah cukup besar, yaitu mencapai 20 persen.
Ali Basrah mengatakan, untuk memperbaiki pendidikan di Aceh diharapkan pemerintah dan Dinas Pendidikan menjadi ujung tombak pembangunan pendidikan.
“Caranya, dengan memperbaiki delapan standar dan realisasikan anggaran yang ada untuk memperbaikinya,” katanya Sekretaris DPD Partai Golkar Aceh ini.
Ia mengatakan, memajukan pendidikan merupakan visi misi dari Gubernur Aceh yang sudah disusun dalam RPJM 2021. “Karena itu, pada momen tanggal 2 Mei bertepatan pada Hardiknas, untuk sama-sama memperbaiki mutu serta kualitas pendidikan di Aceh,” ujarnya.
“Mari kita perbaiki kelemahan, yang sudah bagus mari pertahankan, yang belum bagus menjadi tanggung jawab kita semua. Termasuk DPRA hadir bersama dengan pemerintah untuk mewujudkan pendidkan yang bermutu. Intinya pendidikan di Aceh harus maju,” katanya.
Kecuali itu, ia juga menyebutkan, terkait adanya wabah corona virus desease 2019 (Covid-19) tidak menjadi kendala. Di masa yang sulit ini tidak ada pilihan lain selain mempersiapkan dan menjalankannya dengan berbagai cara, daripada pendidikan tertinggal.
Namun, katanya, hal tersebut bukan hanya tugas dari gubernur dan bupati tapi tugas dari semua pihak, bagimanapun caranya siswa tetap bisa belajar dengan baik walaupun secara daring.
“Namun daring ini juga perlu ada pertimbangan apakah semua siswa memiliki handphone dan jaringanya. Jika belum maka harus mempersiapkan juga infrastruktur, maka inilah guna adanya anggaran tadi,” jelas Ali Basrah. (*/sdm).
