Bus yang kami tumpangi dari Banda Aceh tiba di Kota Lhok Seumawe siang hari, Agustus 1998.
Di antara aktivis yang ikut dalam perjalanan perjuangan mahasiswa ini adalah Islamuddin dari Unaya, Syarifuddin Abe dan Muhammat Taufik Abda dari UIN Ar Raniry, Nasrul Sufi dan Muhammad Shaleh dari Unida, saya mewakili USM dan beberapa teman lainnya.
Bergegas kami menuju Korem Lilawangsa, ikut serta beberapa aktivis dari Aceh Utara.
Sebuah ruangan pertemuan telah disiapkan. Suhu ruangan sangat dingin, beberapa aktivis terlihat menahan dingin yang keluar dari beberapa AC, saya termasuk yang merasakan kedinginan.
Islamuddin masih sempat bercanda sambil menyebut dinginnya belum seberapa dibandingkan di Tangse.
“Pane lupie lagei nyo, jioh that ngen Tangse,” katanya kearah saya, sambil menarik jas almamater hijau Unaya.
Saya tersenyum mengiyakan. Teungku Saleh yang berada di dekat saya tersenyum mengangguk sambil berujar lirih “Sang ka meuramah kali nyo,”.
Sebagian para aktivis lainnya tersenyum kecut.
Beberapa saat seorang Tentara masuk ruangan membawa air mineral dan meletakkan dengan kasar di atas meja.
Penyambutan kurang menyenangkan juga terjadi sebelumnya ketika para penjaga melarang kami masuk sambil mengokang senjata.
Perasaan saya mulai tidak enak, berada di Korem Lilawangsa ketika itu, operator paling menakutkan dalam daerah operasi militer di Aceh.
Sekedar mengingat napak tilas sejarah, dalam periode 1989-1998, Presiden Soeharto memberlakukan operasi militer dengan sandi Operasi Jaring Merah, penekanan pada 3 (tiga) daerah yaitu Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur.
Komando Resor Militer 011/Lilawangsa biasa disingkat Korem 011/LW saat itu masih berada di bawah Kodam Bukit Barisan.
Bisa dipahami banyak pengamat memperkirakan operasi ini akan bertahan, analisis yang terbukti keliru di kemudian hari.
Beberapa saat kemudian, Kolonel Inf. Dasiri Musnar, Komandan Korem 011/Lilawangsa ini (1997-1998), masuk ruangan diiringi beberapa perwira lainnya.
Diskusi kami fokus pada pencabutan DOM, dan penarikan pasukan non organik dari Aceh.
Namun bukan Dasiri namanya, selain dikenal tegas perwira ini juga pandai mengalihkan pembicaraan. Dia tetap menyebut tidak ada operasi militer, sebuah modus pernyataan berkilah para perwira ketika itu.
Perwira ini juga sempat mempermasalahkan nama lembaga KARMA yang memayungi kami.
Sebagaimana diketahui saat itu seluruh Senat Mahasiswa PTN dan PTS se Aceh sepakat bergabung dalam Koalisi Aksi Reformasi Mahasiswa Aceh (KARMA) pasca tumbangnya Orde Baru dengan Sekjen pertama Islamuddin.
“Karma itu yang saya tahu ada dalam agama lain di luar Islam,” katanya.
Dialog sempat beradu argumen namun tetap saja tidak ada kesepakatan, mungkin dimaklumi sebagai bawahan Dasiri tidak bisa melampaui wewenang, namun tidak mengakui adanya kekerasan selama operasi adalah terkesan menutupi keterlibatan dirinya dalam konflik Aceh.
Tempo menulis, sebagai operator terakhir daerah operasi militer (DOM) di bumi Aceh, Dasiri Musnar terlihat paling jelas dalam sejarah kelam DOM, yang dicabut akhir 1998.
Perjalanan ke Lhok Seumawe bagian dari aksi jalan pertama KARMA untuk menuntut pencabutan DOM. Dimulai dari Banda Aceh dan singgah pertama di Kota Lhok Seumawe.
Pada Mei 1998 isu aksi mahasiswa masih berskala nasional, namun sejak beberapa kali pertemuan evaluasi mahasiswa mulai membahas isu lokal tentang Aceh.
Ketika suatu waktu di Juni 1998 saya sempat bertanya kepada Islamuddin tentang belum diakomodirnya isu lokal dalam pembahasan aksi mahasiswa reformasi di Aceh.
“Kita nantinya pasti akan mengarah ke isu Aceh lebih spesifik, tapi ini wujud kebersamaan kita terlebih dahulu mendukung reformasi dengan aksi mahasiswa nasional,” katanya dengan lirih.
Perjalanan darat yang kami tempuh memang penuh resiko, karena saat tersebut status DOM masih belum dicabut. Hampir tidak ada komunikasi yang kami pakai selain menggunakan telepon umum di tempat singgahan.
Kami berada di Kota Lhok Seumawe sehari semalam, sebelum ke Korem kami menggunakan waktu untuk menggalang koordinasi dengan gerakan mahasiswa di Aceh Utara, yang berpusat di kampus Unimal. Esok hari rencananya segera bergerak ke kota Medan “kandang Harimau”.
Kodam Bukit Barisan
Akhirnya sebuah berita kami terima ketika dalam perjalanan ke Medan, Pemerintah telah mencabut status DOM.
Namun pencabutan tetap belum memuaskan banyak pihak khususnya mahasiswa Aceh, terkait pertanggungjawaban negara dan penarikan seluruh prajurit non organik.
Sesampai di Kota Medan, kami menumpang di sebuah rumah aktivis Sumut yang keluarga nya berasal dari Aceh. Beberapa pihak terkait seperti Aceh Sepakat dan Ikatan Putra Putri Tanah Rencong (IPTR) di Kota Medan kami hubungi untuk menguatkan koordinasi jelang kunjungan ke Kodam Bukit Barisan. (Bersambung)
