posaceh.com, Kota Jantho – Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), para keuchik, dan imeum mukim se-Kecamatan Peukan Bada mengikuti sosialisasi Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes) di Aula UDKP Peukan Bada, Aceh Besar, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang digelar melalui kerja sama Sekretariat Kecamatan Peukan Bada, Kementerian Hukum Aceh, dan Lembaga Bantuan Hukum Restorative Justice Working Group (LBH RJWG) Aceh tersebut, bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur gampong terhadap akses layanan bantuan hukum bagi masyarakat.
Pada kesempatan itu, Camat Peukan Bada, Salamuddin ZM SE, yang membuka kegiatan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum Aceh dan RJWG Aceh atas dukungan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut.
Ia mengatakan, sosialisasi Posbankumdes penting untuk memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintahan gampong mengenai fungsi dan mekanisme pelayanan bantuan hukum di tingkat desa.
“Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan gampong mengenai pentingnya akses layanan bantuan hukum bagi masyarakat,” ujar Salamuddin.

Suasana pelaksanaan sosialisasi Posbankumdes, di Aula UDKP Peukan Bada, Aceh Besar, Rabu (18/11/2026). FOTO/ WAHYU DESMI
Menurutnya, Posbankumdes berperan sebagai sarana pelayanan informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum yang dapat diakses masyarakat secara lebih mudah, dekat, dan terjangkau.
Karena itu, para keuchik dan imeum mukim diharapkan memahami mekanisme pembentukan serta pengelolaan Posbankumdes di masing-masing gampong agar keberadaannya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui sosialisasi ini, para keuchik dan imeum mukim diharapkan memahami mekanisme pembentukan dan pengelolaan Posbankumdes, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,” katanya.
Sosialisasi tersebut menghadirkan Ansharullah SHI dari Kementerian Hukum Aceh dan Elfiana SH MSi dari Restorative Justice Working Group (RJWG) Aceh sebagai narasumber.
Salamuddin mengungkapkan, keberadaan Posbankumdes merupakan bagian dari upaya memperkuat pelayanan hukum di tingkat gampong melalui sinergi pemerintah kecamatan, pemerintah gampong, dan lembaga terkait.
“Dengan adanya Posbankumdes, masyarakat diharapkan semakin mudah memperoleh informasi dan layanan bantuan hukum sehingga berbagai persoalan hukum di lingkungan gampong dapat ditangani melalui mekanisme yang tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutupnya.(Why)











