posaceh.com, Banda Aceh – Usai memberikan peningkatan kapasitas SDM bagi tenaga kesehatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Banda Aceh, kembali memberikan peningkatan kapasitas perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan di satuan pendidikan, baik sekolah umum maupun pesantren.
Kepala DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Cut Azharida, SH, melalui Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Risda Zuraida, SE, mengatakan, isu kekerasan terhadap perempuan dan anak selama ini masih terus terjadi, itu sebabnya DP3AP2KB sebagai leading sektor terus membangun jejaring dan koordinasi lintas sektor agar program pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat disinergikan termasuk kedalam satuan pendidikan, baik itu sekolah umum maupun pesantren.
“Setelah kemarin kita sudah berikan peningkatan kepada tenaga kesehatan, kini kita coba kembali membuka jaringan dan koordinasi dengan satuan pendidikan, karena targetnya udah jelas adalah anak dan perempuan, jadi, semua pihak yang menyediakan layanan untuk anak dan perempuan harus dapat memnuhi hak-hak anak,” katanya, di Banda Aceh, Rabu (6/3/2024).
Menurut Risda, tujuan utama dari peningktan kapasitas tersebut agar tim yang sudah dibentuk di satuan pendidikan lebih cakap dalam menghadapi persoalan kekerasan terhadap anak dan perempuan dan mereka juga mampu merespon ketika ada kekerasan yang terjadi di sekolah.
“Kita berangkat dari regulasi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP), artinya isu ini sudah diterima dilintas sektor, bukan hanya menjadi persoalan Kemenppa saja, karena tidak bisa dipungkiri jika kekerasan terhadap anak juga terjadi ditingkat sekolah,” ucapnya.

Ia juga mengatakan, dari hal itu, semua satuan pendidikan harus memiliki mekanisme yang jelas terkait pencegahan dan perlindungan terhadap anak. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan DInas Pendidikan dan Kebudayaan agar materi pencegahan dan perlindungan terhadap ini bisa masuk dalam satu kurikulum sekolah sehingga tenaga pendidik juga harus menerima peningkatan kapasitas.
“Untuk di Banda Aceh, kita baru ditahap pembentukan timnya, namun secara perlahan kita akan menuju ke arah sana, dan ini coba kita inisiasi,” urainya.
Ia menyampaikan, out put dari peningkatan tersebut ialah bagaimana semua tenaga pendidik paham dan mengerti bagaimana cara merespon dan menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap anak. Kemudian yang peling penting dari hal itu adalah terbangunnya mekanisme rujukan, karena tidak semua layanan yang dibutuhkan oleh anak baik sebagai korban maupun pelaku tidak tersedia di sekolah, maka tim yang telah dibentuk harus tau bagaimana merujuk kepada lembaga lain yang menyediakan layanan.
“Sementara targetnya sampai disitu dulu, nanti sebagai rencana tidank lanjutnya kita akan meminta semua sekolah untuk menyampaikan dukungannya untuk memperkuat tim yang telah dibentuk dan memperkuat mekanisme yang ada di sekolah,” ujarnya.
Ia mengatakan, anak memiliki peran sebagai pelopor dan pelapor. Sebagai pelopor di sini adalah bagaimana anak-anak diharapkan dapat memulai aksi atau kontribusi positif dan sebagai agen perubahan.
“Anak-anak diharapkan dapat melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai kondisi perlindungan anak, serta memberikan alternatif solusi dari isu-isu tersebut,” ujarnya
Risda menegaskan, forum anak harus berperan aktif menyosialisasikan terkait pencegahan perkawinan anak, pembatasan penggunaan gadget, bullying hingga permasalahan lainnya melalui peran sebagai pelopor dan palapor (2P).
“Forum anak harus memperkuat peran sebagai pelopor dan pelapor, guna pemenuhan hak anak dan pelaporan jika terjadi kasus pelanggaran kepada anak,” tegasnya.
Ia menjelaskan, dalam menangani setiap kasus yang dilaporkan tidak serta merta membawa kasus tersebut kepersidangan, melainkan melakukan penyelesaian dengan secara mediasi kekeluargaan yang baik.
“Dalam hal ini kita juga tidak serta merta menyelasaikan kasus dipersidangan, melainkan kita coba berikan cara madiasi dengan keluarga, korban juga kita berikan pelayanan pengobatan baik secara fisik maupun psikis,” terangnya. (Adv)











