*Diikuti 30 Sanggar dari 5 Kabupaten/Kota
posaceh.com, Banda Aceh – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh melalui Bidang Bahasa dan Seni menggelar kegiatan pendampingan bagi sanggar seni yang terdampak bencana. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keberlangsungan aktivitas seni dan budaya masyarakat Aceh pascabencana.
Pendampingan dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap keberadaan sanggar seni yang selama ini menjadi salah satu ujung tombak dalam menjaga, mengembangkan, serta mewariskan berbagai kesenian tradisional Aceh kepada generasi muda.
30 sanggar seni terdampak bencana banjir dan tanah longsor pada akhir November 2025 agar mereka bangkit dan membangun kembali ruang-ruang kreatif yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat.
“Pendampingan ini sangat penting untuk keberlanjutan sanggar atau komunitas seni dan ini juga wujud kepedulian Disbudpar Aceh kepada pegiat dan pelestari seni budaya,” kata Kepala Bidang Bahasa dan Seni Disbudpar Aceh Nurlaila Hamjah di Banda Aceh, Selasa, (4/8/2026).
Ia menjelaskan pengelola sanggar yang berada di wilayah Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tamiang, Langsa dan Bireuen akan mengikuti pendampingan dari 3 sampai 5 Agustus di Banda Aceh.
Menurut dia, pendampingan tersebut dirancang dalam dua tahap yakni pada tahap pertama peserta diajak untuk melakukan proses refleksi, penyusunan visi hingga perumusan strategi rebranding sanggar/komunitas.

“Setelah tahap pertama selesai, kita akan melakukan pendampingan online selama dua minggu dan peserta dibimbing untuk praktik branding dan promosi sanggar melalui media sosial,” katanya.
Kemudian pada tahap kedua peserta akan dibekali tips dan trik penyusunan program kerja sanggar serta kemampuan untuk membangun jejaring dan menjalin komunikasi dengan calon mitra baik dari instansi pemerintah, swasta, BUMN/BUMD maupun institusi funding lainnya.
“Peserta turut diperkenalkan lembaga mitra dan cara mengakses agar dapat berkolaborasi dalam pelaksanaan program seni budaya,” katanya.
Pihaknya berharap peserta dapat serius mengikuti kegiatan tersebut agar nantinya memperoleh benefit maksimal sehingga memiliki daya tahan menghadapi berbagai tantangan ke depan.
“Kita tahu bahwa bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh akhir November 2025 memberikan dampak yang tidak ringan, termasuk keberlangsungan aktivitas seni dan budaya di sanggar-sanggar dan komunitas. Kami percaya bahwa dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerja sama, kita mampu bangkit dan membangun kembali ruang-ruang kreatif yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat,” katanya.
Pihaknya juga berharap lewat program pendampingan tersebut, para manajer sanggar memperoleh pengetahuan, penguatan kapasitas dan solusi yang bermanfaat untuk pulih dan bangkit kembali serta berperan menggerakkan ruang-ruang kreatif yang merupakan ekspresi seni budaya termasuk pembinaan generasi muda.
“Semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan sanggar menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang,” terangnya.
Menurutnya, sanggar seni memiliki posisi penting dalam ekosistem kebudayaan Aceh. Sanggar tidak hanya menjadi tempat berlatih seni, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenal dan mempelajari nilai-nilai budaya daerah.
Melalui kegiatan pendampingan, Disbudpar Aceh juga berupaya melihat secara langsung kondisi sanggar serta mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung pemulihan aktivitas seni.

Suasana pendampingan bagi sanggar seni yang terdampak bencana di Gedung Pelayanan Haji dan Umrah Kota Lhokseumawe, Senin (3/8/2026). FOTO/DOK DISBUDPAR ACEH
“Yang paling penting adalah kita melihat kondisi mereka secara langsung, mendengar apa yang menjadi kebutuhan dan kendala yang dihadapi. Dari situ kita bisa menentukan bentuk pendampingan yang sesuai dengan kondisi masing-masing sanggar,” jelasnya.
Nurlaila menambahkan, pemulihan pascabencana membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, komunitas seni, seniman, masyarakat, dunia pendidikan, serta pihak-pihak lainnya.
Ia berharap pendampingan tersebut dapat memberikan motivasi kepada para pengelola sanggar dan seniman agar tidak kehilangan semangat untuk terus berkarya meskipun berada dalam situasi yang sulit.
“Bencana tentu memberikan dampak yang tidak ringan. Tetapi kita berharap para seniman dan pengelola sanggar tetap memiliki semangat untuk bangkit. Kebudayaan harus tetap hidup karena kebudayaan merupakan identitas dan jati diri masyarakat Aceh,” katanya.
Menurut Nurlaila, keberadaan sanggar seni sangat strategis dalam proses regenerasi seniman. Banyak generasi muda mengenal kesenian tradisional Aceh melalui kegiatan sanggar, mulai dari seni tari, musik tradisional, hingga berbagai bentuk seni pertunjukan lainnya.
Apabila aktivitas sanggar terhenti dalam waktu yang lama, dikhawatirkan proses pembinaan dan regenerasi tersebut ikut terganggu. Oleh sebab itu, pemulihan sanggar terdampak bencana perlu menjadi bagian dari perhatian bersama.
Disbudpar Aceh juga mendorong agar sanggar seni dapat melakukan pendataan terhadap kondisi sarana dan perlengkapan yang dimiliki. Pendataan tersebut penting untuk mengetahui tingkat kerusakan sekaligus menjadi bahan dalam merumuskan langkah penanganan berikutnya.
“Pendataan sangat penting. Kita perlu mengetahui apa saja yang terdampak, apa yang masih bisa digunakan dan apa yang membutuhkan penanganan. Dengan data yang jelas, pendampingan akan lebih tepat sasaran,” ungkap Nurlaila.
Ia juga mengajak para pengelola sanggar untuk terus berkomunikasi dengan Disbudpar Aceh maupun pemerintah daerah setempat apabila menghadapi kendala dalam menjalankan aktivitas seni.
Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik akan memudahkan pemerintah dalam memberikan pendampingan sekaligus mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi sanggar.
Di sisi lain, Nurlaila menilai kegiatan seni juga dapat menjadi salah satu sarana untuk membantu pemulihan psikososial masyarakat setelah menghadapi bencana. Aktivitas seni dapat menjadi ruang ekspresi, interaksi sosial, sekaligus memberikan semangat bagi masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan secara normal.
“Selain menjaga kebudayaan, aktivitas seni juga dapat menjadi ruang untuk membangun kembali semangat masyarakat. Karena itu, kita ingin kegiatan seni bisa kembali berlangsung secara bertahap setelah kondisi memungkinkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, Disbudpar Aceh akan terus memberikan perhatian terhadap keberadaan komunitas dan sanggar seni sebagai bagian dari upaya pelestarian kebudayaan Aceh.
Pendampingan terhadap sanggar terdampak bencana diharapkan tidak berhenti pada tahap pemulihan sarana dan aktivitas, tetapi juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat kelembagaan sanggar, meningkatkan kapasitas pelaku seni, serta membangun jejaring kebudayaan yang lebih kuat.
Dengan dukungan berbagai pihak, sanggar-sanggar seni yang terdampak diharapkan mampu kembali bangkit dan menjalankan fungsinya sebagai ruang kreativitas, edukasi, serta pelestarian budaya.
“Harapan kita, sanggar-sanggar yang terdampak dapat segera bangkit dan kembali beraktivitas. Jangan sampai bencana membuat semangat berkesenian kita berhenti. Justru melalui kebersamaan dan gotong royong, kita harus menjadikan kebudayaan sebagai kekuatan untuk bangkit,” pungkas Nurlaila.(AMZ)











